JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Ramly H.I. Muhamad, mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan layanan Transjakarta laut menuju Kepulauan Seribu. Menurutnya, komitmen tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan transportasi publik bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
Pengembangan layanan ini dinilai dapat memperluas akses warga Kepulauan Seribu terhadap transportasi publik yang lebih terarah. Kehadiran layanan laut Transjakarta juga menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah daratan dan pulau-pulau yang berada di wilayah administrasi DKI Jakarta. Bagi Ramly, perluasan akses tersebut penting karena layanan transportasi harus menjangkau seluruh warga, termasuk masyarakat yang tinggal di kawasan kepulauan.
Namun, Ramly mengingatkan agar orientasi pengembangan Transjakarta laut tetap berpusat pada kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh hanya menjadikan Kepulauan Seribu sebagai etalase atau simbol program pemerintah. “Pengembangan Transjakarta laut harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga, bukan menjadikan Kepulauan Seribu sekadar etalase,” ujar Ramly.
Pernyataan itu menekankan pentingnya memastikan bahwa rencana perluasan layanan benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Transportasi publik yang dikembangkan di wilayah kepulauan perlu hadir sebagai layanan yang menjawab kebutuhan warga, bukan semata-mata sebagai proyek yang menampilkan keberadaan pemerintah di kawasan tersebut.
Apresiasi terhadap rencana ini, sekaligus penekanan pada orientasi pelayanan, menjadi perhatian utama Ramly. Ia mendukung langkah Pemprov DKI memperluas jangkauan transportasi publik, dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus tetap menempatkan warga Kepulauan Seribu sebagai pihak yang menjadi tujuan utama kebijakan.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ramly menilai kebutuhan utama masyarakat Kepulauan Seribu dalam pengembangan transportasi laut bukan semata-mata penambahan sarana atau pembangunan fasilitas baru. Warga membutuhkan layanan yang mampu mendukung mobilitas sehari-hari secara cepat, rutin, dan dapat diandalkan. Keteraturan jadwal menjadi penting karena transportasi laut merupakan penghubung utama pulau-pulau permukiman dan wilayah daratan Jakarta.
Menurut pandangan tersebut, waktu tunggu yang terlalu panjang dapat menghambat berbagai kegiatan masyarakat. Warga yang hendak bekerja, bersekolah, mengakses layanan kesehatan, atau mengurus kebutuhan administrasi harus memperoleh kepastian mengenai waktu keberangkatan. Ketika jadwal tidak konsisten atau jarak antarperjalanan terlalu lama, penumpang terpaksa menyesuaikan seluruh aktivitasnya dengan ketersediaan kapal. Kondisi ini berpotensi mengurangi manfaat layanan, meskipun armada dan dermaga telah tersedia.
Ramly menyebut frekuensi perjalanan setiap 15 menit sekali sebagai salah satu gagasan yang dapat dipertimbangkan untuk memberikan kemudahan yang lebih besar. Pola tersebut tidak harus diterapkan secara seragam pada seluruh rute, tetapi dapat disesuaikan dengan kepadatan penumpang, karakteristik pulau, serta waktu operasional. Dengan keberangkatan yang lebih sering, masyarakat memiliki pilihan waktu yang lebih luas dan tidak perlu menunggu terlalu lama apabila terlambat tiba di pelabuhan.
Penekanan pada frekuensi menunjukkan bahwa orientasi layanan Transjakarta laut perlu diarahkan pada kualitas dan keteraturan operasional. Evaluasi tidak cukup hanya mengukur jumlah kapal, kapasitas dermaga, atau pembangunan infrastruktur pendukung. Keandalan jadwal, kesinambungan perjalanan, informasi keberangkatan, serta kemampuan operator memenuhi waktu layanan juga perlu menjadi perhatian. Transportasi laut yang teratur akan membuat konektivitas antarpulau lebih praktis dan membantu warga menjalankan aktivitas tanpa ketidakpastian yang berlebihan.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ramly menilai pengembangan transportasi menuju Kepulauan Seribu perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap kebutuhan mobilitas warga Jakarta secara keseluruhan. Menurutnya, rencana menghadirkan atau memperkuat layanan transportasi laut tidak boleh membuat pemerintah daerah mengurangi fokus pada transportasi publik yang selama ini digunakan masyarakat di daratan. Keseimbangan tersebut penting agar kebijakan konektivitas tidak hanya menjawab kebutuhan kawasan tertentu, tetapi juga menjaga akses perjalanan bagi warga di berbagai wilayah.
Ramly juga mengingatkan bahwa layanan transportasi publik gratis bagi masyarakat Jakarta tetap menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan. Program tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan warga dalam mengakses tempat kerja, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat pelayanan publik. Karena itu, pengembangan rute menuju Kepulauan Seribu perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi transportasi yang lebih luas, bukan sebagai pengganti perhatian terhadap layanan gratis yang telah dinikmati masyarakat di wilayah lain.
Penekanan tersebut menunjukkan pentingnya kesinambungan kebijakan. Pemprov DKI perlu memastikan bahwa inovasi transportasi laut dapat memperluas pilihan perjalanan tanpa mengurangi kualitas, jangkauan, maupun keberlanjutan angkutan umum bagi warga Jakarta. Perencanaan juga perlu mempertimbangkan kapasitas armada, jadwal, keterjangkauan, serta integrasi dengan layanan transportasi yang sudah tersedia, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Ramly menyatakan, “Apa yang sudah saya sampaikan, saya serahkan kepada Transjakarta untuk ditindaklanjuti secara profesional.” Pernyataan ini menegaskan bahwa pengelolaan layanan, baik untuk rute kepulauan maupun layanan publik gratis di daratan, perlu dilakukan melalui kajian dan standar pelayanan yang jelas. Transjakarta diharapkan mampu menerjemahkan masukan tersebut menjadi langkah operasional yang terukur, sekaligus tetap mengutamakan kepentingan penumpang. Dengan demikian, pembukaan layanan baru dapat berlangsung tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan transportasi publik warga Jakarta yang telah menjadi tanggung jawab bersama.
Rencana pengembangan layanan Transjakarta ke sektor transportasi laut dan udara berangkat dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas peran badan usaha milik daerah tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyampaikan bahwa perluasan itu akan diatur melalui rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk PT Transportasi Jakarta. Langkah tersebut diarahkan untuk menyesuaikan kegiatan usaha perusahaan dengan kebutuhan konektivitas Jakarta, termasuk wilayah kepulauan.
Dalam rancangan cakupan usahanya, Transjakarta tidak hanya diproyeksikan menyediakan angkutan perairan dan angkutan udara. Perusahaan juga dapat menjalankan kegiatan penyediaan serta pengelolaan sarana dan prasarana transportasi. Selain itu, ruang lingkupnya mencakup pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pendukung layanan. Dengan cakupan tersebut, pengembangan bisnis diharapkan berlangsung secara terpadu, bukan sekadar menambah moda transportasi baru.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji sejumlah alternatif pengelolaan, landasan regulasi, dan model bisnis yang efisien serta berorientasi pada pelanggan. Kajian diperlukan agar layanan yang dirancang memiliki pembagian peran yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan, dan sesuai dengan karakteristik perjalanan masyarakat di Kepulauan Seribu. Pertimbangan terhadap kebutuhan pengguna menjadi bagian penting sebelum keputusan final ditetapkan.
Perluasan layanan ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarpulau dan memudahkan warga memperoleh akses pendidikan serta layanan kesehatan. Dalam jangka lebih luas, transportasi laut juga berpotensi memperlancar arus barang, jasa, dan wisatawan. Namun, beberapa aspek teknis masih dimatangkan, lain skema operasional, standar keselamatan pelayaran, kelayakan dermaga, serta penyesuaian tarif agar tetap terjangkau.
Pengembangan angkutan laut tersebut direncanakan tidak mengganggu mutu maupun frekuensi layanan Transjakarta di darat. Layanan bus koridor, bus non-koridor, dan armada penunjang lainnya tetap menjadi bagian penting dari pelayanan publik yang harus dipertahankan. Karena itu, perluasan usaha perlu disusun dengan perencanaan sumber daya dan pembiayaan yang cermat agar peningkatan konektivitas kepulauan berjalan seiring dengan kestabilan layanan transportasi darat.
