JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Kementerian Pekerjaan Umum telah menangani 1.024 infrastruktur yang terdampak gempa bumi di delapan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga 5 Oktober 2026. Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana untuk memastikan fasilitas publik kembali berfungsi dan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara bertahap.
Lingkup pekerjaan mencakup jaringan jalan, jembatan, serta infrastruktur sumber daya air yang mengalami kerusakan akibat gempa. Ketiga kelompok infrastruktur tersebut telah mencapai tingkat pemulihan 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa akses konektivitas antardaerah dan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya air telah dipulihkan, sehingga mobilitas warga, distribusi kebutuhan, serta kegiatan sosial dan ekonomi dapat berlangsung dengan lebih baik.
Selain infrastruktur yang telah selesai ditangani, Kementerian PU masih melanjutkan pemulihan layanan dasar dan sejumlah prasarana strategis. Penanganan pada sektor tersebut memerlukan tahapan pekerjaan yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, serta aspek keselamatan. Pemerintah memastikan prosesnya dilakukan secara terukur agar fasilitas yang dipulihkan dapat digunakan secara aman dan mendukung pelayanan publik.
Pemulihan infrastruktur di delapan daerah NTT tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik. Pekerjaan ini juga diarahkan untuk mengembalikan fungsi pelayanan publik, memperlancar akses masyarakat, dan memulihkan aktivitas sehari-hari yang terganggu akibat bencana. Dengan penyelesaian jaringan jalan, jembatan, dan infrastruktur sumber daya air, tahapan rehabilitasi dapat menjadi dasar bagi percepatan penanganan fasilitas lain yang masih berlangsung.
Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait tetap diperlukan selama proses pemulihan. Pendekatan tersebut membantu memastikan prioritas penanganan sesuai kebutuhan di lapangan, sekaligus menjaga agar pembangunan kembali infrastruktur berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu memperkuat ketahanan wilayah NTT terhadap risiko bencana pada masa mendatang.
Pemulihan konektivitas pascagempa di Nusa Tenggara Timur menunjukkan hasil yang signifikan. Direktorat Jenderal Bina Marga telah memfungsikan kembali 20 ruas jalan yang sebelumnya terdampak bencana. Penanganan dilakukan pada 89 titik longsor dan lima patahan yang mengganggu mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta akses menuju berbagai wilayah. Pekerjaan tersebut mencakup pembersihan material longsoran, perbaikan badan jalan, penguatan bagian yang retak, dan penanganan lokasi yang mengalami pergeseran akibat gempa.
Selain ruas jalan, sebanyak 14 jembatan juga telah dioperasikan kembali. Pemulihan ini memastikan hubungan antarkawasan dapat berlangsung secara lebih aman dan lancar, termasuk bagi kendaraan pengangkut kebutuhan pokok, layanan kesehatan, serta kegiatan perekonomian warga. Dengan berfungsinya kembali seluruh ruas jalan dan jembatan yang terdampak, capaian pemulihan jaringan jalan dan jembatan telah mencapai 100 persen. Hasil tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.
Pada sektor sumber daya air, pemerintah turut melakukan verifikasi terhadap fungsi dua bendung, satu bendungan, 15 daerah irigasi, dan 15 sumur air baku. Verifikasi ini diperlukan untuk memastikan setiap infrastruktur dapat kembali mendukung penyediaan air, pengairan lahan pertanian, serta kebutuhan dasar masyarakat. Pemeriksaan mencakup kondisi fisik bangunan, saluran, perangkat pendukung, dan kemampuan infrastruktur dalam menjalankan fungsi pelayanan setelah mengalami dampak bencana.
Penanganan juga dilakukan terhadap dua embung, empat pengaman pantai, dan dua infrastruktur sungai. Berbagai langkah tersebut meliputi pemeriksaan, perbaikan, serta pemulihan fungsi bangunan agar mampu mendukung pengelolaan air dan perlindungan kawasan. Setelah seluruh rangkaian penanganan serta verifikasi diselesaikan, pemulihan sektor sumber daya air mencapai 100 persen. Capaian ini memperkuat kesiapan infrastruktur dasar sekaligus membantu masyarakat melanjutkan kegiatan sehari-hari secara bertahap.
Pekerjaan pada sektor Cipta Karya mencakup pemetaan kerusakan serta verifikasi terhadap infrastruktur yang terdampak gempa. Kementerian Pekerjaan Umum mengidentifikasi 93 sistem penyediaan air minum, 129 bangunan gedung, dan 10 prasarana sanitasi yang mengalami dampak. Pendataan ini menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan pada setiap jenis infrastruktur, termasuk memastikan kondisi sarana yang berkaitan dengan pelayanan air minum, fungsi bangunan, dan sanitasi.
Dari hasil identifikasi tersebut, sebanyak 64 sistem penyediaan air minum, 86 bangunan gedung, dan enam prasarana sanitasi telah diverifikasi. Proses verifikasi dilakukan terhadap infrastruktur yang tercatat terdampak untuk memperjelas kondisi dan kebutuhan penanganannya. Selain itu, penanganan terhadap sembilan kawasan strategis telah diselesaikan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan Cipta Karya tidak hanya berfokus pada pendataan kerusakan, tetapi juga mencakup penyelesaian penanganan di kawasan yang telah ditetapkan.
Untuk mendukung masyarakat terdampak selama masa darurat, bantuan sarana dan prasarana turut disalurkan. Dari 131 unit sarana dan prasarana yang disiapkan, sebanyak 88 unit telah didistribusikan. Bantuan tersebut terdiri atas 15 mobil tangki air, dua mobil vakum tinja, 46 hidran umum, dua toilet portabel, 18 velbed, satu biority, tiga tenda, dan satu dump truck.
Rincian bantuan itu mencakup kebutuhan pendukung layanan air, sanitasi, tempat istirahat, serta fasilitas penunjang di lokasi terdampak. Mobil tangki air dan hidran umum menjadi bagian dari dukungan sarana air, sedangkan mobil vakum tinja dan toilet portabel mendukung kebutuhan sanitasi. Velbed, biority, tenda, dan dump truck melengkapi sarana yang telah didistribusikan. Dengan demikian, penanganan sektor Cipta Karya berjalan melalui dua jalur, yaitu pemetaan dan verifikasi kerusakan infrastruktur serta penyaluran bantuan darurat kepada masyarakat terdampak.
Pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur terus diarahkan pada prasarana strategis yang mendukung kehidupan masyarakat. Hingga tahap pendataan terbaru, sebanyak 651 infrastruktur telah diidentifikasi, sementara 644 infrastruktur di antaranya telah melalui proses verifikasi. Pendataan dan verifikasi tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan setiap kerusakan memperoleh penanganan sesuai kondisi lapangan serta tingkat urgensinya bagi pelayanan publik.
Dari infrastruktur yang telah ditangani, sebanyak 146 telah melalui proses pembersihan. Pekerjaan ini mencakup penyingkiran material yang menghambat akses, penggunaan fasilitas, maupun proses pemeriksaan lanjutan. Selain itu, 59 infrastruktur lainnya telah mendapat penanganan terhadap kerusakan ringan. Langkah awal tersebut dilakukan agar fasilitas yang masih dapat digunakan atau dipulihkan segera bisa kembali mendukung aktivitas warga, sembari menunggu penanganan yang lebih menyeluruh.
Kelompok prasarana yang terdampak mencakup 300 fasilitas peribadatan, 112 fasilitas pendidikan, dan 238 fasilitas kesehatan. Ketiga kelompok tersebut memiliki fungsi penting dalam pemulihan kehidupan sosial, pelayanan dasar, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat setelah bencana. Setiap fasilitas dinilai berdasarkan tingkat kerusakan ringan, sedang, atau berat. Klasifikasi itu digunakan sebagai dasar untuk menentukan bentuk penanganan berikutnya, termasuk pembersihan, perbaikan, rehabilitasi, atau pembangunan kembali apabila struktur tidak lagi layak dipertahankan.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemulihan menerapkan prinsip build back better, yakni membangun kembali infrastruktur dengan kualitas yang lebih kuat dan kemampuan lebih baik dalam menyesuaikan diri terhadap risiko gempa. Prinsip tersebut penting karena wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan daerah gempa, sehingga bangunan perlu diperkuat agar lebih aman ketika menghadapi guncangan pada masa mendatang. Melalui pendekatan ini, pemerintah menerapkan pembangunan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana dalam rangkaian pemulihan pascagempa.
