**Probolinggo, Jatim — Senin (11/11/24)**
Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan oknum perangkat Desa Wonorejo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, yang diduga terlibat dalam praktik politik praktis menjelang Pemilihan Calon Bupati Probolinggo 2024. Dalam video yang viral di TikTok melalui akun @kdssueb237, oknum perangkat desa tersebut terang-terangan mengarahkan warga untuk memilih salah satu calon dengan imbalan uang.
Ketua LSM Paskal Probolinggo, Sulaiman, angkat bicara mengenai video tersebut. Ia menilai tindakan oknum perangkat desa ini sangat merusak integritas Pilkada yang seharusnya berlangsung secara jujur dan adil. Menurutnya, perangkat desa sebagai abdi negara seharusnya bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu calon.
“Sikap ini sangat disayangkan. Perangkat desa harus bersikap netral dan tidak boleh condong ke salah satu calon,” tegas Sulaiman, yang juga menyebut bahwa tindakan tersebut jelas melanggar prinsip etika dan tanggung jawab perangkat desa.
Video tersebut memperlihatkan seorang perangkat desa dengan santai mengajak warga untuk memilih pasangan calon Bupati Probolinggo nomor urut 1, Zulmi-Rasit, sembari mengatakan, “Ayok, tidak usah rame-rame, tidak usah berteriak. Diam-diam saja, yang dikasih uang harus coblos.” Kalimat ini pun memicu kontroversi, karena seolah menganggap remeh hak pilih warga dan berpotensi mencederai prinsip demokrasi.
Lebih mengejutkan lagi, perangkat desa ini juga menyarankan bahwa jika tidak ada imbalan uang dari calon, warga lebih baik melanjutkan pekerjaan mereka, seperti mengumpulkan cabai, daripada memilih. “Kalau kerja mengumpulkan cabai sekarang dibayar Rp50 ribu, mulai jam 8 pagi sampai jam 11. Kalau nggak ada uang mendingan kerja mengumpulkan cabai,” lanjutnya dalam video tersebut.
Tindakan oknum perangkat desa ini memicu reaksi keras dari masyarakat. Beberapa warga merasa kecewa dan menganggap hal ini sebagai bentuk manipulasi suara rakyat. Sementara itu, sebagian lainnya menganggap kejadian ini sebagai potret dari praktik buruk yang sering terjadi dalam pilkada, di mana politik uang masih menjadi isu yang mengkhawatirkan.
Masyarakat pun berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk menindak oknum perangkat desa yang terlibat dalam politik praktis ini. Pilkada sejatinya adalah proses demokrasi yang harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan independensi. Peran perangkat desa, yang seharusnya menjadi fasilitator demokrasi, kini dipertanyakan. Apakah ini hanya kasus oknum atau merupakan fenomena yang lebih luas? Yang jelas, kejadian ini menjadi peringatan penting untuk menjaga independensi dalam setiap proses demokrasi.
(Tim/Red/**)
