JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa rasio pajak Indonesia masih menjadi salah satu hal yang kerap mendapat kritik. Rasio pajak merupakan perbandingan penerimaan pajak dan produk domestik bruto (PDB), sehingga indikator ini sering digunakan untuk melihat kemampuan negara menghimpun pendapatan dari aktivitas ekonomi. Ketika rasio tersebut dinilai rendah, pemerintah dituntut memperkuat penerimaan agar kapasitas pembiayaan negara meningkat.
Menurut Suahasil, peningkatan rasio pajak pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari upaya menaikkan penerimaan pajak secara signifikan. Semakin besar rasio yang hendak dicapai, semakin besar pula pajak yang harus dikumpulkan pemerintah dari masyarakat dan dunia usaha. Namun, upaya itu perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, kepatuhan wajib pajak, serta keberlanjutan kegiatan usaha.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kenaikan rasio pajak bukan sekadar persoalan teknis dalam menghitung indikator fiskal. Pemerintah perlu memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan administrasi perpajakan berjalan lebih efektif. Di sisi lain, kebijakan peningkatan penerimaan juga harus menjaga keseimbangan agar tidak menekan konsumsi, investasi, maupun daya saing pelaku usaha.
Kritik terhadap rasio pajak Indonesia muncul seiring perhatian terhadap kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai berbagai program pemerintah. Penerimaan pajak menjadi komponen utama pendapatan negara, sehingga pencapaiannya berpengaruh langsung terhadap ruang fiskal. Dengan demikian, pembahasan mengenai rasio pajak turut berkaitan dengan kinerja APBN hingga September 2026 dan tantangan pemerintah dalam menjaga penerimaan di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat.
Suahasil menegaskan bahwa upaya memperkuat sistem perpajakan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai langkah untuk meningkatkan jumlah pungutan. Kenaikan penerimaan memang menjadi salah satu tujuan penting, tetapi pencapaiannya harus berjalan bersama pembenahan menyeluruh terhadap fondasi administrasi perpajakan. Dengan pendekatan tersebut, penguatan pajak tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, melainkan juga pada terciptanya sistem yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.
Pemerintah perlu memperbaiki tata kelola perpajakan agar setiap proses dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan konsisten. Pembenahan juga mencakup sistem, tata cara, serta mekanisme pengumpulan pajak. Perbaikan pada aspek-aspek itu diperlukan untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya, meningkatkan kepastian hukum, dan mengurangi potensi kesalahan maupun kebocoran dalam proses pemungutan.
Dalam penjelasannya, Suahasil menekankan pentingnya membangun fondasi yang mendukung penerimaan negara secara sehat. “Kita perlu membangun sistem dan mekanisme pengumpulan pajak yang lebih baik,” ujarnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan harus ditempatkan sebagai proses yang mencakup penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas data, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi. Langkah-langkah itu dapat membantu otoritas memahami aktivitas ekonomi secara lebih akurat sekaligus memberikan layanan yang lebih efektif kepada masyarakat.
Penguatan pajak juga mencakup penindakan atau penegakan hukum terhadap pelanggaran. Suahasil menyebut bahwa perbaikan sistem perlu diiringi dengan tindakan yang tegas dan terukur. “Kita juga perlu melakukan penindakan,” katanya, dalam konteks memperkuat kepatuhan dan menjaga kredibilitas kebijakan perpajakan. Penegakan hukum tersebut perlu dilakukan secara proporsional, berdasarkan aturan yang jelas, dan didukung prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, peningkatan penerimaan tidak hanya bergantung pada penambahan pungutan, tetapi lahir dari tata kelola yang lebih baik, mekanisme yang efektif, serta kepatuhan yang tumbuh karena adanya keadilan dan kepastian.
Realisasi pendapatan negara hingga akhir September 2026 menunjukkan perkembangan positif dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data yang disampaikan, pendapatan negara telah mencapai Rp2.341,5 triliun. Nilai tersebut setara dengan 74,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun berjalan.
Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, realisasi tersebut tumbuh 25,5 persen secara tahunan atau year-on-year. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya penguatan kinerja penerimaan negara selama sembilan bulan pertama 2026. Capaian tersebut juga menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kemampuan pemerintah dalam menjaga kapasitas fiskal di tengah dinamika ekonomi dan kebutuhan belanja negara.
Meski demikian, angka pertumbuhan pendapatan perlu dibaca secara proporsional. Kenaikan penerimaan tidak dapat secara otomatis dikaitkan seluruhnya dengan kebijakan atau langkah baru yang baru saja dijelaskan Suahasil. Perubahan basis penerimaan, perkembangan aktivitas ekonomi, harga komoditas, kinerja sektor usaha, serta faktor administrasi perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dapat turut memengaruhi hasil tersebut.
Realisasi sebesar 74,2 persen dari target juga menunjukkan bahwa masih terdapat penerimaan yang perlu dihimpun pada kuartal terakhir tahun anggaran. Pemerintah perlu mempertahankan kinerja pengumpulan pendapatan sekaligus mencermati risiko yang dapat memengaruhi pencapaian target, termasuk perlambatan ekonomi, volatilitas harga komoditas, dan perubahan kondisi perdagangan.
Dalam konteks pembahasan rasio pajak, capaian pendapatan negara hingga September memberikan gambaran mengenai skala penerimaan yang telah dikumpulkan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan perubahan rasio pajak secara keseluruhan. Rasio tersebut perlu dianalisis dengan membandingkan penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto, serta mempertimbangkan komposisi penerimaan, kualitas pertumbuhan, dan perkembangan ekonomi pada periode yang sama. Karena itu, data pendapatan negara ini lebih tepat dipandang sebagai konteks awal untuk menilai kinerja fiskal hingga akhir September 2026.
Per akhir September 2026, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp2.660,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 69,2 persen dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Dengan capaian itu, belanja negara menunjukkan pelaksanaan anggaran yang telah berjalan hingga memasuki tiga perempat periode tahun anggaran.
Realisasi belanja tersebut juga tumbuh 19 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan perubahan nilai belanja negara dari tahun ke tahun hingga September 2026, sebagaimana tercatat dalam perkembangan kinerja APBN. Nilai Rp2.660,5 triliun menjadi bagian dari keseluruhan pelaksanaan anggaran pemerintah sepanjang tahun berjalan.
Di sisi keseimbangan anggaran, APBN hingga akhir September 2026 mencatat defisit sebesar 1,25 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB. Posisi tersebut dihitung berdasarkan perbandingan pendapatan negara dan belanja negara yang terealisasi sampai dengan periode pelaporan tersebut.
Data belanja dan defisit itu menggambarkan posisi fiskal Indonesia hingga September 2026. Pada periode yang sama, pemerintah mencatat realisasi belanja sebesar Rp2.660,5 triliun, dengan tingkat penyerapan 69,2 persen dari pagu anggaran serta pertumbuhan tahunan 19 persen. Berdasarkan capaian pendapatan dan belanja tersebut, keseimbangan APBN berada dalam posisi defisit sebesar 1,25 persen terhadap PDB. Angka-angka itu menjadi catatan perkembangan pelaksanaan APBN sampai dengan akhir September 2026.
