JejakPeristiwa || TULUNGAGUNG – Kontroversi munculnya di SMA Negeri 1 Kedungwaru, Tentang protesnya wali murid menyuarakan keberatan atas mahalnya harga seragam yang dijual oleh pihak Sekolah Dalam menanggapi hal ini, Nur Hodin selaku Kepala SMA Negeri 1 Kedungwaru, angkat bicara untuk menjelaskan posisi pihak sekolah.
Dalam klarifikasinya, Nur Hodin menyatakan bahwa baik pihak sekolah tidak pernah memaksa / mewajibkan bagi wali murid maupun siswa untuk membeli seragam di sekolah, Pihak sekolah telah memberikan kebebasan kepada wali murid dan siswa untuk memilih tempat pembelian seragam, selama seragam tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh sekolah, Ungkap nya.
Sementara itu, terkait keluhan mengenai harga seragam yang dinilai terlalu tinggi, Nur Hodin menjelaskan bahwa pihak sekolah memahami kekhawatiran wali murid. Harga yang diterapkan memang sejalan dengan harga yang didapatkan.
Selanjutnya Nur Hodin menambahkan bahwa selisih harga penjualan seragam digunakan untuk memberikan subsidi silang bagi siswa-siswa yang kurang mampu secara finansial. Subsidi ini kemudian digunakan untuk membeli seragam bagi siswa-siswa yang tidak mampu membelinya sendiri, dan bahkan kami menggratiskan kepada anak Yatim – piatu, sehingga memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses seragam sekolah, Imbuhnya.
Lebih lanjut, Nur Hodin menyatakan bahwa pihak sekolah akan tetap membuka komunikasi dengan wali murid untuk mendengar keluhan dan masukan mereka terkait masalah ini. Upaya tersebut untuk mencari solusi bersama akan terus dilakukan agar kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak yang terlibat.
Meskipun demikian, pihak sekolah juga berharap agar wali murid dan siswa dapat memahami tantangan dan keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan sistem pengadaan seragam ini. Semua keputusan dan langkah yang diambil senantiasa dilakukan demi kebaikan dan kesejahteraan seluruh siswa dan lingkungan sekolah.
Dalam menghadapi situasi ini, SMA Negeri 1 Kedungwaru berkomitmen untuk tetap menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola segala aspek yang berkaitan dengan pendidikan dan kesejahteraan para siswa. Ungkap Nur Hodin. (ADN/Red)
