Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kementerian memperkuat dan menggenjot ekspor nasional menjelang akhir 2026. Arahan tersebut menempatkan peningkatan ekspor sebagai upaya yang perlu dijalankan secara luas, melibatkan berbagai sektor usaha dan tidak terbatas pada bidang tertentu. Manufaktur, yang berperan dalam menghasilkan produk bernilai tambah, juga termasuk sektor yang didorong untuk meningkatkan kontribusinya terhadap kinerja ekspor.
Prabowo menekankan bahwa hambatan yang mengurangi kegiatan ekspor perlu ditangani agar pelaku usaha dapat menjalankan dan mengembangkan aktivitasnya. Kendala yang menghambat proses tersebut akan dibahas melalui mekanisme debottlenecking, yakni upaya mengurai persoalan yang menghalangi kelancaran kegiatan usaha. Penanganan ini akan dilakukan oleh satuan tugas (satgas) yang mendapat penugasan dari presiden.
Dengan mekanisme tersebut, persoalan yang dihadapi dunia usaha diharapkan dapat ditindaklanjuti secara terkoordinasi oleh pihak terkait. Peran satgas menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk merespons kendala yang berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Arahan itu juga meminta kementerian untuk memberi perhatian pada faktor-faktor yang dapat menghambat peningkatan ekspor di sektor masing-masing.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan tim ekonomi dengan Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Pertemuan itu menjadi forum bagi jajaran ekonomi pemerintah untuk membicarakan langkah penguatan ekspor serta penanganan hambatan usaha. Dorongan presiden mencakup upaya meningkatkan kinerja ekspor nasional menjelang penutupan tahun, sekaligus memastikan berbagai sektor memiliki ruang untuk berkembang.
Fokus terhadap seluruh sektor usaha menunjukkan bahwa penguatan ekspor dipandang sebagai agenda lintas bidang. Selain mendorong peningkatan kegiatan ekspor, pemerintah juga menyiapkan penanganan atas persoalan yang dapat membatasi aktivitas pelaku usaha. Melalui koordinasi kementerian dan penugasan satgas, arahan tersebut menghubungkan sasaran peningkatan ekspor dengan langkah untuk mengurai kendala yang dihadapi usaha, termasuk di sektor manufaktur.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah berupaya mempercepat peningkatan ekspor nasional dengan mendorong berbagai sektor agar dapat berkontribusi lebih kuat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kinerja perdagangan sekaligus memperluas peluang bagi produk Indonesia di pasar internasional. Menurut Airlangga, percepatan ekspor perlu ditopang oleh lingkungan usaha yang mendukung, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan secara lebih lancar. Pemerintah juga memberi perhatian pada beragam kendala yang berpotensi menghambat arus barang maupun kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan pasar. Karena itu, upaya penguatan ekspor tidak hanya menyasar satu bidang, tetapi mencakup sektor-sektor yang berperan dalam perekonomian nasional.
Airlangga menyampaikan bahwa hal-hal yang dapat mengurangi ekspor akan ditangani melalui satuan tugas yang ditugaskan oleh presiden. Keberadaan satgas dimaksudkan untuk membantu merespons persoalan usaha yang berpengaruh terhadap kelancaran ekspor. Dengan penanganan tersebut, hambatan yang muncul dapat menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui koordinasi terkait. Pernyataan itu menegaskan bahwa upaya mempercepat ekspor juga mencakup langkah mengatasi persoalan, bukan semata-mata mendorong target penjualan ke luar negeri. Bagi dunia usaha, kepastian bahwa kendala yang berpengaruh pada ekspor mendapat perhatian dapat mendukung perencanaan kegiatan produksi dan perdagangan. Namun, penanganan tetap perlu melihat karakter masalah serta dampaknya terhadap kegiatan usaha dan aliran barang.
Sektor manufaktur turut menjadi perhatian dalam agenda penguatan ekspor. Peran sektor ini penting karena kemampuan industri menghasilkan produk yang kompetitif berkaitan erat dengan kapasitas Indonesia memasok pasar internasional. Dengan demikian, pembahasan mengenai percepatan ekspor mencakup dukungan terhadap kegiatan manufaktur sekaligus penyelesaian kendala yang dapat menekan kinerja ekspor. Pemerintah diharapkan dapat menggunakan koordinasi satgas untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pelaku usaha dan menindaklanjutinya sesuai kebutuhan. Pendekatan lintas sektor juga diperlukan agar hambatan tidak ditangani secara terpisah ketika dampaknya meluas pada produksi, distribusi, atau akses pasar. Penjelasan Airlangga tersebut menunjukkan fokus pemerintah pada peningkatan kontribusi beragam sektor, termasuk manufaktur, serta penanganan faktor penghambat agar peluang ekspor nasional dapat dimanfaatkan dengan lebih baik.
Pertemuan tim ekonomi pemerintah tidak hanya membahas penguatan ekspor nasional dan penanganan kendala usaha. Agenda tersebut juga menjadi ruang untuk meninjau perkembangan perekonomian menjelang akhir tahun, sekaligus mengevaluasi perjalanan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Peninjauan ini penting untuk melihat apakah berbagai kebijakan yang berjalan mampu menjaga stabilitas sekaligus mendukung kegiatan ekonomi produktif.
Sejumlah indikator menjadi bahan pembahasan dalam evaluasi tersebut. Tim menelaah pertumbuhan ekonomi sebagai gambaran aktivitas produksi dan permintaan, perkembangan inflasi untuk menilai perubahan harga serta daya beli masyarakat, dan kondisi makro sektor perbankan yang turut mencerminkan kemampuan sistem keuangan mendukung perekonomian. Realisasi investasi juga dibicarakan, mengingat penanaman modal berperan dalam mendorong kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan ekspansi usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kondisi ekonomi nasional relatif stabil. Penilaian itu menjadi landasan bagi pemerintah untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, terutama ketika kegiatan ekonomi memasuki penghujung tahun. Stabilitas, dalam konteks ini, perlu dijaga bersama dengan upaya memperluas kesempatan usaha dan memastikan sektor produktif dapat terus berkontribusi. Perhatian terhadap indikator makro juga membantu pemerintah membaca perkembangan secara lebih menyeluruh, bukan hanya bertumpu pada satu ukuran.
Untuk menjaga laju tersebut, pemerintah mendorong koordinasi lintas sektor agar kebijakan dan pelaksanaannya lebih selaras. Kerja bersama antarkementerian dan pemangku kepentingan diperlukan untuk mengenali hambatan, merespons perubahan kondisi, serta memperkuat iklim usaha. Di saat yang sama, optimalisasi sektor produktif menjadi bagian dari upaya mempertahankan pertumbuhan, termasuk dengan mendorong kegiatan yang meningkatkan nilai tambah dan kapasitas ekonomi. Pembahasan indikator, investasi, dan kondisi perbankan dapat membantu menentukan prioritas tindak lanjut. Dengan demikian, evaluasi dua tahun pemerintahan tidak berhenti pada pencatatan capaian, tetapi juga menjadi dasar untuk menyusun langkah yang menjaga stabilitas dan memperkuat kinerja ekonomi menjelang akhir tahun.
Penguatan ekspor menjadi perhatian pemerintah karena perluasan pasar produk Indonesia dinilai penting di tengah dinamika ekonomi global. Perubahan permintaan, persaingan antarnegara, dan kondisi perdagangan internasional dapat memengaruhi peluang pelaku usaha dalam menjangkau pembeli baru. Karena itu, upaya meningkatkan ekspor diarahkan bukan hanya untuk mempertahankan pasar yang sudah ada, tetapi juga membuka ruang bagi produk nasional agar lebih dikenal dan terserap di berbagai negara. Arahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan ekspor sebagai salah satu agenda yang perlu ditangani secara terkoordinasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha dan kondisi ekonomi yang terus berkembang.
Sektor manufaktur turut menjadi perhatian dalam agenda tersebut. Sektor ini memiliki potensi untuk memperbesar kontribusi produksi dalam negeri terhadap perdagangan internasional, sekaligus memperluas nilai tambah yang tercipta di dalam negeri. Penguatan akses pasar bagi produk manufaktur dapat membantu perusahaan menemukan peluang usaha baru dan meningkatkan kemampuan bersaing. Namun, potensi itu perlu didukung dengan identifikasi hambatan yang jelas, agar langkah pemerintah sesuai dengan persoalan yang benar-benar dihadapi eksportir. Pemerintah berencana menggunakan satuan tugas atau satgas untuk mengidentifikasi serta menangani kendala ekspor secara lebih terarah. Pendekatan ini diharapkan membantu menghubungkan persoalan pelaku usaha dengan respons lintas kementerian dan lembaga, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk menjaga proses penanganan tetap terukur.
Peningkatan ekspor juga diharapkan berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas makroekonomi. Harapan tersebut mencerminkan perlunya kebijakan yang memperhatikan perluasan aktivitas perdagangan sekaligus kondisi ekonomi secara lebih luas. Stabilitas tidak disampaikan sebagai capaian yang telah dipastikan, melainkan sebagai kondisi yang ingin dijaga ketika pemerintah mendorong kinerja ekspor.
Baca juga: Dampak Impor Udang Ekuador terhadap Petambak Nasional | Kritik Prabowo kepada Para Pakar yang Mencemaskan | Perayaan Ulang Tahun ke-28 Partai Amanat Nasional
