Jakarta | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rapat tersebut berlangsung secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin malam, 12 Oktober. Pertemuan ini menjadi forum khusus untuk membahas kondisi terkini penanganan karhutla serta penguatan upaya menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Dalam rapat terbatas itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian pada perkembangan penanganan karhutla yang sedang berlangsung. Pembahasan diarahkan secara khusus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan, sesuai dengan kebutuhan untuk memperkuat respons terhadap peristiwa tersebut. Format hybrid memungkinkan rapat dipimpin dari Istana Merdeka, Jakarta, dengan pelaksanaan pertemuan yang berlangsung pada Senin malam.
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden tersebut menegaskan perhatian pemerintah terhadap penanganan karhutla. Perkembangan situasi menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan, sehingga penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat terus diperkuat melalui pembahasan di tingkat pemerintah. Pertemuan di Istana Merdeka itu berlangsung secara hybrid dan secara khusus berfokus pada perkembangan penanganan karhutla pada Senin malam, 12 Oktober.
Rapat terbatas di Istana diikuti sejumlah pejabat utama yang berkaitan dengan aspek keamanan, pertahanan, pemerintahan, serta penanganan bencana. Dari jajaran kabinet dan lembaga negara, hadir Menko Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa pembahasan karhutla ditempatkan sebagai agenda lintas sektor yang membutuhkan koordinasi pemerintah pusat, aparat keamanan, dan unsur penanggulangan bencana.
Peserta lain yang mengikuti rapat secara langsung di Istana ialah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Turut hadir Mensesneg Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dari Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Satyawan Pudyatmoko juga disebut mengikuti pertemuan tersebut. Ia disebut sebagai calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional, sehingga kehadirannya berkaitan dengan penguatan pengelolaan kawasan gambut dan mangrove yang memiliki peran penting dalam pencegahan kebakaran.
Selain pejabat yang berada di ruang rapat, pembahasan juga melibatkan sejumlah pimpinan daerah dan instansi melalui sambungan konferensi video. Rapat diikuti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta sejumlah panglima komando daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan gubernur dari wilayah yang mengalami karhutla. Keterlibatan peserta melalui jarak jauh memungkinkan pemerintah pusat memperoleh informasi langsung mengenai kondisi lapangan, perkembangan titik api, kesiapan personel, dan kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah. Format tersebut sekaligus mendukung koordinasi cepat unsur pemerintah, TNI, Polri, dan lembaga kebencanaan dalam merespons ancaman karhutla.
Laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rapat terbatas di Istana menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung secara intensif. Dari pemantauan di enam provinsi yang paling terdampak, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka tersebut menggambarkan luas area yang memerlukan tindakan lanjutan, baik melalui operasi pemadaman langsung maupun pengendalian agar titik api tidak meluas.
Perhatian utama diarahkan ke Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, yang menjadi wilayah prioritas dalam penguatan penanganan. Fokus tersebut mencakup pengerahan sumber daya ke lokasi yang masih mengalami kebakaran, pemantauan perkembangan titik api, serta koordinasi antarpihak untuk mempercepat proses pemadaman. Langkah ini diperlukan agar api yang masih menyala dapat segera dikendalikan dan tidak menimbulkan perluasan area terdampak.
Operasi darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Mereka bekerja dalam satuan penanganan yang menggabungkan unsur kebencanaan, pemerintah daerah, aparat, serta komponen terkait lainnya. Keterlibatan personel dalam jumlah besar menunjukkan skala operasi yang disiapkan untuk menghadapi karhutla di berbagai lokasi sekaligus, terutama pada wilayah yang membutuhkan pemadaman berkelanjutan dan pengawasan setelah api berhasil dikendalikan.
Berdasarkan laporan tersebut, rata-rata tingkat keberhasilan pemadaman berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar area yang baru terbakar dapat ditangani melalui operasi yang berjalan, meskipun masih terdapat lahan yang memerlukan pemadaman lanjutan. Pemerintah terus memperkuat koordinasi dan pengerahan personel agar sisa area sekitar 639 hektare dapat ditangani sesuai perkembangan di lapangan.
Rapat terbatas di Istana turut membahas langkah lanjutan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Salah satu upaya yang dilaporkan adalah pengoperasian pesawat untuk melakukan water bombing. Operasi udara tersebut diarahkan ke titik-titik yang memerlukan penanganan segera, terutama lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat atau memiliki kobaran yang berpotensi meluas. Penyiraman dari udara diharapkan dapat membantu menekan api, mendinginkan area terbakar, serta mendukung petugas di lapangan dalam proses pemadaman.
Perkembangan kondisi karhutla tidak seragam di setiap daerah. Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan disebut menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, pemantauan dan penanganan tetap dilakukan secara berkelanjutan karena perubahan angin, cuaca kering, serta kondisi lahan dapat memengaruhi pergerakan api. Perbedaan karakter wilayah juga membuat strategi operasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat ancaman di masing-masing lokasi.
Selain water bombing, operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan. Upaya ini dilakukan dengan mengarahkan potensi hujan ke wilayah yang membutuhkan dukungan untuk membasahi lahan dan mengurangi risiko kebakaran berulang. Pelaksanaannya berjalan seiring dengan perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Perkiraan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung, tetapi kesiapsiagaan tetap diperlukan sebelum curah hujan benar-benar stabil di seluruh wilayah terdampak.
Presiden mengarahkan agar penanganan karhutla diperkuat melalui koordinasi yang lebih efektif dan pengerahan seluruh sumber daya secara optimal. Pemadaman di setiap titik harus dipercepat, sementara langkah pencegahan perlu dilakukan agar kebakaran tidak meluas ke kawasan lain. Arahan tersebut mencakup kesinambungan operasi darat, dukungan udara, pemantauan kondisi lapangan, serta pemanfaatan teknologi cuaca sesuai kebutuhan.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
