Jakarta | Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah membuka peluang untuk memperbaiki aturan yang berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perbaikan itu dapat dilakukan dengan merevisi undang-undang yang sudah berlaku apabila ditemukan ketentuan yang perlu disempurnakan. Pernyataan tersebut disampaikan Supratman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu.
Menurut Supratman, penyusunan undang-undang baru belum tentu menjadi jalan yang harus ditempuh untuk memperkuat pengaturan penanganan karhutla. Pemerintah masih dapat meninjau regulasi yang telah tersedia, lalu menambahkan atau memperbaiki ketentuan tertentu sesuai kebutuhan. Dengan demikian, pembahasan mengenai pembaruan aturan tidak serta-merta berarti pemerintah akan membuat landasan hukum yang sepenuhnya baru.
Peluang revisi tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk melihat kembali apakah aturan yang berlaku telah memuat pengaturan yang memadai. Jika ada bagian yang dinilai belum cukup jelas atau perlu disesuaikan, perbaikan dapat diarahkan pada ketentuan yang bersangkutan. Supratman menekankan bahwa pilihan bentuk pembaruan akan bergantung pada bagian regulasi yang perlu dibenahi.
Pandangan itu menempatkan penyempurnaan aturan sebagai salah satu opsi dalam upaya menangani karhutla. Pemerintah dapat menggunakan kerangka hukum yang ada sebagai pijakan, sembari mempertimbangkan perubahan yang diperlukan agar pengaturannya lebih lengkap. Apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui revisi, pembentukan undang-undang baru bukan satu-satunya pilihan.
Pernyataan Supratman belum menetapkan undang-undang mana yang akan diubah ataupun bentuk revisi yang akan ditempuh. Namun, ia membuka kemungkinan agar aturan yang tersedia dapat ditambah atau diperbaiki, alih-alih langsung menyusun regulasi baru. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan cara yang sesuai untuk menyempurnakan dasar hukum penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pembahasan lebih lanjut dapat menentukan ketentuan mana yang memerlukan pembaruan dan bagaimana perubahan itu dirumuskan. Untuk saat ini, yang ditegaskan Supratman adalah adanya opsi memperbaiki peraturan yang sudah ada apabila evaluasi menunjukkan perlunya penyempurnaan.Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan pada Rabu sore, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Arahan tersebut ditujukan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, yang memiliki peran dalam upaya pencegahan dan penanganan dampak kebakaran. Pembahasan itu menempatkan karhutla sebagai persoalan yang perlu ditangani secara serius, termasuk dengan meninjau cara negara merespons tindakan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Dalam konteks tersebut, Prabowo menyebut bahwa peristiwa karhutla yang melibatkan pihak-pihak tertentu dapat dikategorikan sebagai terorisme ekologi atau terorisme lingkungan. Pernyataan itu memperluas perhatian terhadap karhutla, bukan hanya sebagai bencana yang berdampak pada hutan, lahan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai tindakan yang mungkin memiliki konsekuensi hukum serius. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan perlunya melihat dugaan kesengajaan serta keterlibatan pelaku secara cermat. Namun, penyebutan kategori itu dalam arahan presiden belum dengan sendirinya menjelaskan unsur hukum yang akan digunakan untuk menentukan suatu perbuatan sebagai terorisme lingkungan.
Menanggapi kemungkinan implikasi terhadap aturan, Supratman menyatakan bahwa revisi regulasi dapat dipertimbangkan sehubungan dengan pengategorian karhutla sebagai terorisme ekologi. Pernyataan itu mengindikasikan adanya ruang untuk mengevaluasi ketentuan yang berlaku apabila diperlukan agar penanganan kasus lebih memadai. Meski demikian, belum disampaikan rincian mengenai rancangan perubahan, pasal yang mungkin ditinjau, ataupun bentuk sanksi yang akan diatur. Karena itu, pembahasan revisi masih berada pada tahap pertimbangan, bukan pengumuman kebijakan yang telah ditetapkan. Arahan presiden dan tanggapan tersebut menjadi bagian dari diskusi mengenai bagaimana pemerintah dapat memperkuat pencegahan, penegakan hukum, serta koordinasi antarlembaga dalam menghadapi karhutla, dengan tetap menunggu penjelasan resmi mengenai tindak lanjut dan dasar hukum yang akan digunakan.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mencakup upaya pemadaman serta pencegahan, tetapi juga penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran. Isu tersebut turut dibahas dalam sidang kabinet, sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap karhutla dan dampaknya. Penindakan dapat menyasar pelaku perorangan maupun korporasi apabila terdapat dugaan keterlibatan, dengan proses hukum tetap mengikuti bukti dan ketentuan yang berlaku. Pembahasan ini menegaskan bahwa penanganan karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh: melindungi masyarakat, mencegah kejadian berulang, dan menelusuri tanggung jawab pihak-pihak yang terkait.
Menteri Hukum Supratman menyampaikan bahwa penjelasan mengenai proses penegakan hukum telah dipaparkan oleh Kapolri dalam sidang tersebut. Informasi itu menjadi bagian dari pembahasan pemerintah mengenai langkah yang ditempuh aparat dalam menangani perkara karhutla. Dengan adanya pemaparan tersebut, penindakan terhadap individu maupun perusahaan ditempatkan dalam kerangka proses hukum, bukan sekadar pernyataan mengenai siapa yang bertanggung jawab. Penilaian atas dugaan pelanggaran harus merujuk pada penyelidikan, bukti, serta mekanisme peradilan yang berlaku. Karena itu, penyebutan pihak yang diperiksa atau diduga terlibat tidak serta-merta berarti pihak tersebut telah dinyatakan bersalah.
Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti kemungkinan keterlibatan sejumlah korporasi dan menilai bahwa beberapa perusahaan ikut bertanggung jawab atas terjadinya karhutla. Ia menekankan beratnya dampak pembakaran yang dapat mengancam kesehatan jutaan warga. Pembakaran yang membahayakan masyarakat, menurut pernyataannya, merupakan kejahatan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dampak terhadap kesehatan publik menjadi pertimbangan penting dalam pembahasan tanggung jawab dan penegakan hukum. Namun, penilaian mengenai keterlibatan masing-masing korporasi tetap perlu dibedakan dari putusan hukum. Pemerintah dan aparat berwenang perlu memastikan bahwa setiap dugaan ditangani secara cermat, transparan, dan berdasarkan bukti, sekaligus memberi ruang bagi proses hukum untuk menentukan tanggung jawab pihak terkait.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menghendaki agar perusahaan yang terbukti terlibat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Sumatra dan Kalimantan, dikenai sanksi yang lebih berat. Sikap tersebut menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan karhutla, terutama ketika kegiatan perusahaan terbukti menjadi penyebab terjadinya kebakaran.
Untuk menindaklanjuti arahan itu, Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendalami ketentuan mengenai sanksi yang berlaku. Pembahasan tersebut mencakup penilaian apakah aturan yang ada telah memberikan dasar yang memadai untuk menjatuhkan konsekuensi kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab, atau masih terdapat ruang untuk memperkuatnya.
Penelaahan dapat mencakup berbagai pilihan, termasuk kemungkinan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertimbangkan pemberatan sanksi melalui perubahan ketentuan. Namun, kemungkinan itu masih merupakan bagian dari kajian. Arahan untuk mendalami aturan tidak dengan sendirinya berarti pemerintah telah menetapkan undang-undang tertentu untuk direvisi, menyusun perubahan pasal, atau memutuskan bentuk hukuman baru bagi perusahaan.
Dalam menentukan langkah selanjutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu menelaah hubungan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan penegakan hukum di lapangan. Kajian itu juga penting agar pembahasan mengenai sanksi bertumpu pada dasar hukum yang jelas serta tidak mengabaikan proses pembuktian terhadap pihak yang diduga terlibat. Dengan demikian, gagasan pemberatan sanksi masih berada pada tahap pendalaman, bukan keputusan final mengenai perubahan regulasi.
Supratman belum merinci undang-undang mana yang berpotensi direvisi ataupun pasal yang akan disempurnakan. Belum adanya rincian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mengkaji pilihan hukum yang tersedia. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah tindak lanjutnya akan berupa revisi undang-undang, penyempurnaan pasal tertentu, atau langkah lain dalam kerangka aturan yang sudah berlaku. Keputusan mengenai bentuk perubahan, jika diperlukan, masih menunggu hasil kajian lebih lanjut.
Baca juga: Lanud Sjamsudin Noor Kerahkan Tangki Portable dan Gambut Injection di Kawasan Ring I Bandara Sjamsudin Noor Atasi Titik Api Karhutla | Penanganan Karhutla 2023: Upaya Terpadu di Palembang | Peluang Kerja Melalui Job Fair Jakarta 2026
