Probolinggo – Polemik terkait video pesta yang melibatkan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo di Hotel Ketapang Indah, Banyuwangi, pada 19 Januari 2025, semakin memanas. Tidak hanya DPRD, LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo juga angkat bicara. Sekda LIRA, Abdurrohim, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi mendalam terkait video yang viral di media sosial tersebut.
Tanggapan LIRA dan Dugaan Pelanggaran
Abdurrohim menyampaikan bahwa LIRA sangat memperhatikan kejadian ini. “Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami. Pertama, kenapa kegiatan ini harus dilakukan di luar Kabupaten Probolinggo? Seharusnya bisa diadakan di dalam daerah untuk memperkuat otonomi daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti kemungkinan adanya pelanggaran etik dan dugaan penyalahgunaan anggaran. “Kami akan mengkaji apakah ada pelanggaran kode etik. Jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran, kami tidak akan tinggal diam. Jika ditemukan bukti kuat, langkah hukum pasti kami tempuh,” tegas Abdurrohim. LIRA juga akan mengirim surat resmi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta klarifikasi terkait anggaran dan agenda kegiatan yang berlangsung di Banyuwangi.
Klarifikasi DPRD dan Kebutuhan Penjelasan
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, memberikan tanggapan terkait hal ini. Ia mengonfirmasi bahwa pada 18-19 Januari 2025, ada kegiatan evaluasi yang melibatkan komisioner KPU Badan Ad Hoc dan BPK. Namun, Oka tidak mengetahui soal adanya pesta yang terekam dalam video.
“Yang saya tahu, ada rapat evaluasi terkait pelaksanaan Pilkada, baik bupati, wakil bupati, maupun gubernur. Itu kegiatan resminya. Kalau setelahnya ada kegiatan lain, seperti hiburan dengan DJ atau yang lainnya, saya belum bisa memastikan,” kata Oka saat dikonfirmasi via WhatsApp pada Senin (20/1).
Menurutnya, klarifikasi dari KPU sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi. “Kalau memang benar ada (hiburan DJ), kami akan tanyakan lebih lanjut. Apakah itu bagian dari acara resmi, atau hanya kegiatan tambahan di luar agenda utama?” ujarnya.
Kepala KPU Belum Memberikan Tanggapan
Hingga berita ini ditayangkan, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Ali Wafa, belum memberikan tanggapan terkait video tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan dan panggilan WhatsApp juga belum berbuah respons.
Ketidakjelasan ini semakin memperkeruh suasana. Publik kini menantikan jawaban resmi dari KPU, apakah pesta yang terekam dalam video tersebut merupakan bagian dari agenda resmi, ataukah hanya selingan yang kebablasan. Yang jelas, sorotan terhadap transparansi dan etika penyelenggara pemilu semakin tajam, dan dugaan penyalahgunaan anggaran serta pelanggaran etik semakin mengemuka di tengah masyarakat. (**)
