JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan lima agenda strategis pembangunan daerah yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Usulan tersebut dipaparkan dalam audiensi dan koordinasi bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.
Dalam pertemuan itu, Bobby memaparkan potensi Sumatera Utara sekaligus rencana pengembangan kewilayahan yang diharapkan dapat berjalan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Penyelarasan tersebut dinilai penting agar prioritas pembangunan daerah memperoleh dukungan perencanaan serta kebijakan nasional yang sesuai.
Lima agenda yang diajukan meliputi pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan berstandar internasional, keterpaduan pembangunan, afirmasi untuk Kepulauan Nias, pengembangan koridor ekonomi Belawan–Kuala Tanjung–Sei Mangkei, serta percepatan pemulihan pascabencana. Kelima agenda itu mencerminkan kebutuhan Sumatera Utara untuk memperkuat layanan publik, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Melalui koordinasi dengan Bappenas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya memastikan agenda tersebut masuk dalam pembahasan pembangunan nasional. Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan rencana kewilayahan yang telah disusun, dengan tetap mempertimbangkan potensi, kebutuhan, dan karakteristik setiap kawasan di Sumatera Utara.
Pengajuan lima prioritas ini juga menjadi bagian dari upaya membangun keterhubungan kebijakan daerah dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, pengembangan Sumatera Utara tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemerataan pembangunan serta penanganan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Kepulauan Nias dan daerah yang terdampak bencana.
Dalam pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan alasan strategis mengenai pentingnya dukungan pemerintah pusat bagi pembangunan daerah. Sumatera Utara disebut memiliki posisi penting sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur internasional. Posisi tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan agenda strategis, mengingat peran provinsi ini dalam menghubungkan Indonesia dengan berbagai aktivitas ekonomi dan hubungan lintas wilayah.
Bobby juga menyampaikan bahwa Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk sekitar 15,8 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi bagian dari gambaran mengenai skala wilayah dan kebutuhan pembangunan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan nasional. Dalam pertemuan itu, posisi geografis serta jumlah penduduk Sumatera Utara dikemukakan untuk menjelaskan pentingnya perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai agenda pembangunan yang diajukan.
Selain aspek strategis dan demografis, Bobby memaparkan sejumlah data ekonomi Sumatera Utara. Ia menyebut bahwa pada triwulan II 2026, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara mencapai sekitar Rp341,05 triliun. Pada periode yang sama, perekonomian Sumatera Utara disebut tumbuh sebesar 5,06 persen. Angka tersebut juga disampaikan bersamaan dengan kontribusi Sumatera Utara sekitar 23 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) regional Sumatera dan sekitar 5,21 persen terhadap PDB nasional.
Data-data tersebut disampaikan Bobby dalam pertemuan dengan Bappenas sebagai gambaran mengenai posisi dan kapasitas ekonomi Sumatera Utara. Melalui pemaparan itu, ia menekankan pentingnya dukungan pusat dengan mempertimbangkan peran Sumatera Utara sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat, jumlah penduduknya, serta kontribusinya terhadap perekonomian regional dan nasional.
Arah pembangunan Sumatera Utara yang dipaparkan Bobby Nasution disebut telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam kerangka tersebut, Sumatera Utara ditempatkan sebagai wilayah strategis untuk pengembangan bioindustri dan pariwisata global. Posisi ini didukung oleh keberadaan Metropolitan Medan, Kawasan Industri Medan–Binjai–Deli Serdang, kawasan Kuala Tanjung–Sei Mangkei, serta Danau Toba sebagai destinasi unggulan dan penggerak ekonomi daerah.
Selain kawasan utama tersebut, pemerintah daerah memetakan sejumlah pusat pertumbuhan yang memiliki peran penting dalam memperluas aktivitas ekonomi. Pusat-pusat itu meliputi Sibolga–Pandan–Padangsidimpuan, Rantauprapat, Kabanjahe, dan Gunungsitoli. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan sumber daya yang berbeda, sehingga pengembangannya perlu ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi, bukan berjalan secara terpisah.
Tantangan yang disampaikan Bobby adalah menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut dengan potensi sawit, karet, kelapa, produksi pangan, dan energi ke dalam satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Keterhubungan itu mencakup infrastruktur, rantai pasok, pengolahan hasil, akses pasar, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendekatan tersebut, komoditas tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi dapat menghasilkan nilai tambah melalui hilirisasi dan industri pengolahan di daerah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kemudian memfokuskan pembangunan pada penguatan konektivitas, hilirisasi, dan pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi. Kebijakan ini diarahkan untuk menarik investasi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas lapangan kerja, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Paparan itu disampaikan Bobby dengan didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, yang menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjalankan agenda pembangunan tersebut.
Prioritas pertama yang dijelaskan secara khusus oleh Bobby Nasution berkaitan dengan pengembangan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional. Rencana ini ditempatkan sebagai bagian penting dari penguatan layanan kesehatan di Sumatera Utara, terutama untuk meningkatkan kapasitas pelayanan, memperluas akses rujukan, dan mendukung kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas medis yang lebih maju. Dengan peningkatan tersebut, RSU Haji Medan diharapkan mampu menjadi salah satu pusat layanan kesehatan yang memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan regional.
Untuk merealisasikan rencana itu, dukungan pembiayaan diharapkan dapat diperoleh melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF). EDCF merupakan skema pembiayaan pembangunan yang disediakan oleh Pemerintah Republik Korea dan dikelola oleh Export-Import Bank of Korea, yang juga dikenal sebagai Korea Eximbank. Pemanfaatan skema tersebut diharapkan dapat membantu mendukung kebutuhan pembangunan rumah sakit, sesuai dengan perencanaan dan mekanisme kerja sama yang berlaku. Dukungan pembiayaan internasional ini menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam mendorong peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan di daerah.
Agenda pengembangan RSU Haji Medan juga mencerminkan harapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar rencana pembangunan kewilayahan dan berbagai prioritas daerah memperoleh perhatian serta dukungan dari pemerintah pusat. Sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dinilai penting untuk memastikan agenda pembangunan tidak berjalan secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari arah pembangunan nasional yang terintegrasi. Dalam kerangka tersebut, peningkatan fasilitas kesehatan dapat dipandang sebagai investasi pelayanan publik sekaligus pendukung pembangunan wilayah.
Bobby telah menyampaikan lima prioritas strategis untuk Sumatera Utara. Namun, berdasarkan bahan yang tersedia, penjelasan secara rinci baru mencakup rencana pengembangan RSU Haji Medan serta arah pembangunan Sumatera Utara yang terintegrasi. Karena itu, uraian mengenai agenda lainnya tetap berada di luar batas informasi yang dapat dijelaskan pada bagian ini.
