Jakarta | Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menemui Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia dalam sebuah pertemuan di kantor kementerian. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB. Sejumlah pejabat dari unsur pemerintah, intelijen, dan perusahaan negara turut hadir, menandakan pembahasan yang melibatkan beberapa lembaga terkait.
Di pejabat yang hadir ialah Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta Kepala BIN Muhammad Herindra. Perwakilan PT Pertamina (Persero) juga mengikuti pertemuan. Kehadiran para pejabat tersebut melengkapi pertemuan yang mempertemukan unsur legislatif dan kepolisian dengan jajaran pemerintah yang menangani hilirisasi, investasi, badan usaha milik negara, dan keamanan.
Agenda yang menjadi perhatian mencakup koordinasi hilirisasi serta pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk Bali. Topik tersebut berkaitan dengan kebutuhan menjaga kelancaran ketersediaan energi di daerah, sekaligus koordinasi antarinstansi dalam mendukung kebijakan sektor energi. Pertemuan di kantor kementerian menjadi ruang bagi para pejabat dan perwakilan perusahaan untuk membahas isu tersebut bersama, meski rincian pembahasan maupun keputusan yang dihasilkan belum disampaikan secara terperinci.
Susunan peserta menunjukkan bahwa isu pasokan BBM dan hilirisasi tidak hanya berada dalam lingkup satu lembaga. Keterlibatan pemerintah, DPR, kepolisian, BIN, serta Pertamina dapat mendukung pertukaran informasi dan penyelarasan langkah sesuai kewenangan masing-masing. Untuk Bali, kesinambungan pasokan energi merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam koordinasi tersebut. Pertemuan ini menempatkan Bahlil sebagai tuan rumah pembahasan, dengan Dasco dan Suyudi hadir bersama para pejabat terkait. Informasi mengenai hasil lanjutan atau tindak lanjut pertemuan dapat menjadi perhatian setelah agenda tersebut berlangsung.
Pertemuan yang digelar Bahlil membahas koordinasi mengenai hilirisasi dan upaya menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Agenda tersebut tidak diarahkan pada satu pembahasan khusus. Bahlil menjelaskan bahwa pertemuan menjadi ruang untuk menyelaraskan langkah dan melihat berbagai isu yang berkaitan dengan pengelolaan sektor energi serta sumber daya nasional. Dengan demikian, pembicaraan mencakup sejumlah prioritas yang dinilai penting bagi kepentingan negara, termasuk penguatan penerimaan dan perolehan devisa.
Dalam keterangannya, Bahlil menyebut tidak ada topik khusus yang menjadi satu-satunya fokus rapat. Salah satu hal yang dibicarakan ialah bagaimana meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan devisa, terutama ketika keadaan global masih tidak menentu. Dinamika internasional dapat memengaruhi perekonomian dan sektor energi, sehingga pemerintah perlu mencermati berbagai peluang sekaligus tantangan. Upaya hilirisasi menjadi bagian dari pembicaraan karena pengolahan lebih lanjut di dalam negeri diharapkan memberi nilai tambah, memperkuat manfaat ekonomi, serta mendukung kepentingan nasional.
Peningkatan PNBP dan devisa juga berkaitan dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki Indonesia. Pembahasan tersebut, menurut Bahlil, berlangsung dalam kerangka koordinasi, bukan sebagai keputusan tunggal yang berdiri sendiri. Berbagai pihak perlu melihat kebijakan dan langkah yang dapat saling mendukung, dengan mempertimbangkan situasi ekonomi dunia yang berubah-ubah. Pendekatan ini penting agar agenda penciptaan nilai tambah dan penguatan penerimaan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan energi dalam negeri.
Bahlil turut menekankan perlunya dukungan dan sinergi lintas pihak untuk menjalankan agenda ketahanan energi dan transisi energi. Pemerintah tidak dapat mengandalkan satu unsur saja; koordinasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan agar langkah yang ditempuh saling terhubung. Dukungan tersebut diperlukan untuk menjaga pasokan energi sekaligus mendorong perubahan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. Karena itu, rapat koordinasi menjadi wadah menyelaraskan kepentingan, menyusun tindak lanjut, dan memastikan agenda nasional tetap diperhatikan di tengah ketidakpastian global. Penjelasan Bahlil menempatkan hilirisasi, penerimaan negara, devisa, ketahanan energi, dan transisi energi sebagai isu yang berhubungan dalam upaya memperkuat manfaat ekonomi serta kemandirian energi Indonesia.Menanggapi antrean panjang yang terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa persediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih berada pada kisaran 16–18 hari. Angka tersebut, menurut Bahlil, merujuk pada laporan terkini yang diterimanya dari Pertamina. Keterangan itu disampaikan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat, 16 Oktober 2026. Ia menyampaikan kondisi pasokan secara nasional sebagai respons atas perhatian publik terhadap antrean di sejumlah lokasi.
Rentang 16–18 hari tersebut menggambarkan ketersediaan stok BBM pada tingkat nasional, bukan jaminan bahwa setiap SPBU memiliki persediaan yang sama atau dapat melayani permintaan tanpa kendala. Karena itu, informasi mengenai stok nasional perlu dibedakan dari situasi distribusi di lapangan. Antrean panjang di suatu daerah dapat tetap terjadi ketika pasokan belum tiba di lokasi, pengiriman menghadapi hambatan, atau permintaan setempat meningkat. Keterangan tentang stok nasional saja belum menjelaskan penyebab khusus antrean di masing-masing SPBU.
Dengan demikian, laporan Pertamina mengenai stok nasional memberikan gambaran umum tentang persediaan BBM yang tersedia, sementara kondisi konsumen di daerah memerlukan perhatian tersendiri. Kecukupan pasokan secara keseluruhan tidak serta-merta meniadakan kemungkinan gangguan penyaluran pada titik tertentu. Penanganan antrean membutuhkan pemantauan terhadap distribusi, jadwal pengiriman, dan ketersediaan produk di SPBU yang terdampak. Bahlil menyampaikan angka stok tersebut untuk menjelaskan posisi persediaan nasional, sedangkan informasi lebih rinci mengenai keadaan setempat perlu mengacu pada perkembangan penyaluran di wilayah masing-masing. Pembedaan ini penting agar antrean yang terlihat tidak langsung ditafsirkan sebagai tanda bahwa stok BBM nasional telah habis, sekaligus agar kecukupan stok nasional tidak menutup perhatian terhadap kendala yang mungkin dirasakan masyarakat di lapangan.
Menurut Bahlil, persoalan utama dalam menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali berada pada distribusi, bukan semata-mata pada jumlah pasokan. Pengiriman dari Jawa Timur menuju Bali menghadapi tantangan logistik, sementara sejumlah lokasi sangat bergantung pada jalur laut. Ketergantungan tersebut membuat kelancaran kedatangan kapal menjadi faktor penting agar penyaluran BBM ke berbagai wilayah dapat berlangsung tepat waktu.
Untuk mempercepat distribusi, Bahlil meminta Pertamina menggandakan armada kapal pengangkut BBM. Penambahan kapal diharapkan dapat meningkatkan frekuensi pengiriman dan membantu mengurangi jeda pasokan, terutama bagi daerah yang tidak dapat dijangkau secara langsung melalui jalur darat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengantisipasi kebutuhan masyarakat dan menjaga agar layanan pengisian bahan bakar tidak terganggu oleh hambatan perjalanan laut.
Di tingkat operasional, Pertamina Patra Niaga melakukan sejumlah penyesuaian di Bali. Perusahaan menambah suplai BBM, mengoptimalkan penggunaan mobil tangki, serta mengoperasikan terminal dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) selama 24 jam. Pengaturan tersebut ditujukan untuk mempercepat proses bongkar muat dan penyaluran, sekaligus memperluas waktu layanan bagi masyarakat. Mobil tangki juga dioptimalkan agar distribusi dari terminal menuju SPBU dapat dilakukan lebih efektif, mengikuti kebutuhan di masing-masing wilayah.
Menurut keterangan resmi yang disampaikan pada Kamis, 15 Oktober 2026, layanan di sejumlah SPBU mulai berangsur kondusif. Pertamina juga mengoptimalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada 14–17 Oktober 2026. Penjadwalan tersebut menjadi salah satu langkah untuk menjaga kesinambungan pasokan selama proses distribusi berlangsung. Dengan tambahan suplai, pengoperasian fasilitas sepanjang hari, dan pengaturan armada yang lebih intensif, penyaluran diharapkan semakin lancar. Pemantauan atas kondisi stok dan kebutuhan di lapangan tetap diperlukan agar langkah distribusi dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan permintaan atau kendala pengiriman.
Baca juga: Krisis Pasokan Beras Premium di Jaringan Ritel Modern
