Probolinggo, Jatim, Selasa (12/11/24) — Kabar mengejutkan datang dari beberapa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh para wali murid. Program Indonesia Pintar (PIP), yang seharusnya memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, ternyata terindikasi disalahgunakan dengan syarat kontroversial yang berbau politik.
Fenomena ini mulai terungkap setelah salah seorang wali murid memberikan kesaksian mengenai rapat yang digelar oleh pihak sekolah. Dalam rapat tersebut, para orangtua diminta untuk membawa Kartu Keluarga (KK) mereka dan mendaftar ke Bank BRI untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai syarat pencairan dana PIP sebesar Rp450 ribu. Namun, ada informasi yang menyebutkan bahwa untuk dana tersebut dapat dicairkan, wali murid harus mendukung calon tertentu, yaitu pasangan calon Zulmi-Rasit.
Munculnya syarat tak tertulis tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan warga. Beberapa orang tua murid merasa bingung dan curiga, mengapa program yang seharusnya apolitis dan mendukung pendidikan anak-anak ini justru dijadikan alat untuk meraih dukungan politik.
Kecurigaan tersebut semakin menguat karena kasus serupa pernah terjadi pada pemilihan presiden beberapa waktu lalu, dimana dana PIP hanya dicairkan pada saat kampanye calon tertentu. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa bantuan pemerintah sering kali disalahgunakan demi kepentingan politik tertentu, khususnya menjelang masa pemilu atau pemilihan lokal.
Banyak warga yang berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Mereka menyatakan bahwa pendidikan dasar seharusnya berada di luar kepentingan politik, dan bahwa tindakan seperti ini hanya akan merugikan anak-anak yang seharusnya menerima bantuan untuk mendukung pendidikan mereka. Mereka juga khawatir bahwa citra dan kredibilitas Program Indonesia Pintar yang sudah berjalan lama bisa tercemar akibat peristiwa ini.
Pihak terkait, termasuk dinas pendidikan dan aparat setempat, diharapkan segera melakukan klarifikasi dan mengusut tuntas kasus ini untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan seperti PIP benar-benar sampai kepada yang membutuhkan tanpa adanya intervensi kepentingan politik. Jika tidak ditangani dengan serius, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi program bantuan sosial di masa depan.
**(Tim/Red/**)
