**Probolinggo** – Rabu, 8 Januari 2025, DPD LSM LIRA (Lembaga Independen Rakyat) Kabupaten Probolinggo, bersama dengan 24 DPK (Dewan Pimpinan Kecamatan) se-Kabupaten Probolinggo dan Gubernur LSM LIRA Jawa Timur, Samsudin, S.H., mengadakan audiensi terkait dengan penanganan masalah kelangkaan pupuk subsidi. Audiensi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra, Komisi II DPRD Reno Handoyo beserta jajarannya, Forkopimda, Kapolres Probolinggo, Dinas-dinas terkait, perwakilan PT. Pupuk Indonesia, distributor pupuk wilayah Barat dan Timur, serta perwakilan petani dan APKLI.
Kelangkaan pupuk bersubsidi dan tingginya harga yang membebani petani menjadi isu utama yang membuat LSM LIRA geram. Dalam audensi ini, Gubernur LSM LIRA Jawa Timur, Samsudin, S.H., menegaskan bahwa persoalan kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Kabupaten Probolinggo, tetapi juga di wilayah lainnya. Salah satu permasalahan yang diungkap adalah dugaan pengurangan kuota distribusi oleh oknum distributor yang menyebabkan harga pupuk melonjak lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah.
Samsudin juga memaparkan bahwa di beberapa kecamatan, kios-kios pupuk mendapatkan kuota yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang tercatat dalam data RDKK (Rekomendasi Distribusi Pupuk Bersubsidi). Hal ini mengakibatkan distribusi pupuk tidak merata dan menyebabkan harga jual yang tidak sesuai dengan ketentuan. LSM LIRA mendesak pembentukan pansus (panitia khusus) untuk menyelidiki masalah ini dan segera melakukan sidang untuk mencari solusi.
Salah satu temuan mencengangkan adalah bahwa di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, banyak kios yang tidak menjual pupuk sesuai dengan data RDKK yang telah terdaftar, bahkan ada indikasi adanya monopoli dalam pendistribusian pupuk. Sebagian kios terindikasi menjual pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih mahal, memaksa petani membeli paket pupuk yang mencakup pupuk subsidi dan non-subsidi.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati LSM LIRA, Salamul Huda, menyampaikan beberapa aspirasi dari masyarakat dan teman-teman LSM LIRA di tingkat kecamatan. Ia menyoroti adanya pemanfaatan kepentingan kelompok dalam pendistribusian pupuk, sehingga menyebabkan harga yang melambung tinggi. Ia juga menambahkan bahwa banyak desa yang tidak memiliki kios untuk pupuk, sehingga masyarakat terpaksa membeli di desa sebelah atau bahkan mencari kios yang jauh dari tempat tinggal mereka.
Ketua DPRD Oka Mahendra menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membentuk pansus untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Pansus tersebut akan berfokus pada verifikasi data RDKK dan mencocokkannya dengan data yang ada di kios. Selain itu, DPRD juga akan memastikan agar distribusi pupuk berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harga yang ditetapkan tidak melebihi HET.
Masalah lain yang diungkap adalah ketidaksesuaian data kebutuhan pupuk antara yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan yang disetujui oleh Kementerian Pertanian. Menurut laporan yang disampaikan, hanya 85% kebutuhan pupuk urea yang dapat dipenuhi, sementara untuk pupuk NPK hanya 56%, dan pupuk organik hanya 32%. Hal ini menyebabkan kelangkaan pupuk yang semakin memperburuk kondisi petani.
PLT Kadis Pertanian Kabupaten Probolinggo, Arif Kurniadi, menjelaskan bahwa dinasnya memiliki kewenangan untuk membagi alokasi pupuk kepada distributor dan mengatur pendistribusiannya. Ia juga menjelaskan bahwa permasalahan kelangkaan pupuk ini terjadi akibat perbedaan data yang tercatat dan banyaknya petani yang belum terdaftar dalam RDKK.
Audiensi ini menjadi langkah awal dalam upaya menyelesaikan masalah kelangkaan pupuk yang telah meresahkan petani di Kabupaten Probolinggo. LSM LIRA berharap agar DPRD dan pihak-pihak terkait dapat bekerja sama untuk memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, harga pupuk kembali terjangkau, dan kelangkaan pupuk dapat segera teratasi. (Tim/Red/**)
