JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Islamic Development Bank (IsDB) mengindikasikan komitmen pendanaan sekitar US
Pendanaan tersebut disiapkan melalui Member Country Partnership Strategy (MCPS) baru, yaitu kerangka kerja sama yang menjadi dasar penentuan prioritas dukungan IsDB bagi negara anggota. Dalam konteks Indonesia, strategi itu akan diarahkan terutama untuk memperkuat infrastruktur serta mengembangkan sumber daya manusia. Dukungan pada infrastruktur diharapkan dapat membantu memperluas konektivitas dan meningkatkan kualitas layanan dasar, sementara penguatan sumber daya manusia berperan dalam mendorong produktivitas, keterampilan, serta kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan ekonomi.
Meski demikian, angka US$2,56 miliar tersebut belum merupakan nilai pendanaan final. Besaran itu masih berstatus indikasi dan dapat mengalami penyesuaian berdasarkan proses penyusunan, pembahasan, serta penetapan MCPS. Realisasi pembiayaan nantinya akan bergantung pada kesepakatan IsDB dan pemerintah Indonesia, termasuk pemilihan program, kesiapan proyek, skema pembiayaan, serta tahapan pelaksanaannya. Dengan demikian, indikasi pendanaan ini memberikan gambaran awal mengenai potensi dukungan IsDB, bukan kepastian pencairan seluruh dana dalam periode tersebut.
Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Group, Dr. Muhammad Al Jasser, menyampaikan indikasi dukungan pendanaan sekitar US$2,56 miliar untuk pembangunan Indonesia pada periode 2026–2030. Pernyataan tersebut disampaikan saat peluncuran Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2026–2030 di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026. Nilai itu mencerminkan potensi pembiayaan yang disiapkan melalui kerja sama IsDB dan Indonesia dalam mendukung berbagai prioritas pembangunan nasional.
Al Jasser menjelaskan bahwa angka tersebut bukan batas akhir dukungan IsDB. Nilainya masih dapat ditingkatkan dan cakupan pembiayaannya berpeluang diperluas apabila proyek-proyek yang telah masuk dalam pipeline dapat dilaksanakan secara baik. Kinerja pelaksanaan, kesiapan proyek, serta kemajuan pencapaian target akan menjadi faktor penting dalam menentukan ruang bagi peningkatan dukungan pada tahap berikutnya.
Pesan tersebut juga menegaskan komitmen IsDB untuk melakukan lebih banyak hal bagi Indonesia melalui kemitraan yang berkelanjutan. Dukungan itu tidak hanya berkaitan dengan besaran pendanaan, tetapi juga dengan upaya memastikan proyek yang disepakati memberikan manfaat nyata bagi agenda pembangunan. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan proyek dalam pipeline akan menjadi dasar penting untuk memperkuat dan memperluas kerja sama kedua pihak.
MCPS 2026–2030 merupakan strategi kemitraan IsDB dengan Indonesia untuk mendukung agenda pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi kerangka bagi penentuan bidang kerja sama, prioritas program, dan potensi pembiayaan yang selaras dengan kebutuhan Indonesia. Peluncurannya berlangsung bersamaan dengan kunjungan Al Jasser ke Jakarta, sehingga momentum tersebut sekaligus mempertegas hubungan kelembagaan dan arah kolaborasi pembangunan IsDB dan pemerintah Indonesia.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai peluncuran Member Country Partnership Strategy (MCPS) menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan jangka panjang Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB). Strategi ini tidak hanya menggambarkan rencana kerja sama pembiayaan, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama untuk mendukung transformasi ekonomi nasional dan mendorong kemakmuran yang lebih luas di negara-negara anggota IsDB.
Menurut Suahasil, Indonesia telah mampu menjaga ketahanan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi di tengah perubahan lingkungan global. Namun, capaian tersebut tetap membutuhkan fondasi yang lebih kuat agar dapat menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Penguatan itu lain dilakukan melalui peningkatan produktivitas, perbaikan kualitas investasi, serta penciptaan lebih banyak kesempatan ekonomi bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Dalam kerangka tersebut, pemerintah mengharapkan IsDB tidak hanya memberikan dukungan berupa pembiayaan. Pengetahuan dan pengalaman pembangunan yang dimiliki lembaga tersebut juga dipandang penting untuk membantu Indonesia merancang serta melaksanakan program yang lebih efektif. Investasi pada konektivitas, seperti infrastruktur transportasi dan jaringan pendukung kegiatan ekonomi, perlu berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas produktif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pendekatan ini menempatkan kemitraan sebagai instrumen untuk menghasilkan perubahan yang lebih luas daripada pembangunan fisik semata. Konektivitas yang lebih baik dapat memperlancar arus barang, jasa, dan tenaga kerja, sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas akan memperkuat kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang baru. Dengan demikian, kerja sama Indonesia dan IsDB diharapkan mampu memperkuat daya saing sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi.
Suahasil menekankan bahwa keberhasilan kemitraan tersebut tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai dana yang disalurkan. Ukuran yang lebih penting mencakup terbukanya peluang ekonomi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Prinsip itu menjadi dasar agar setiap proyek yang disepakati memiliki dampak jangka panjang dan selaras dengan kebutuhan pembangunan Indonesia.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menilai Country Partnership Strategy (MCPS) 2026–2030 sebagai tonggak penting dalam hubungan Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB). Kemitraan tersebut melanjutkan hubungan pembangunan yang telah berlangsung lebih dari lima dekade, sekaligus menandai penyesuaian terhadap arah dan kebutuhan Indonesia pada masa mendatang. Periode ini merupakan strategi kemitraan keempat Indonesia dan IsDB, sehingga penyusunannya perlu mempertimbangkan pengalaman kerja sama sebelumnya serta perubahan konteks pembangunan nasional.
Menurut Febrian, tantangan pembangunan Indonesia semakin kompleks, mencakup kebutuhan memperkuat daya saing ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas infrastruktur, serta menjaga ketahanan sosial dan lingkungan. Karena itu, kerja sama dalam MCPS 2026–2030 tidak semata-mata diarahkan pada penyediaan pembiayaan. Kemitraan ini juga diharapkan membuka akses terhadap transfer pengetahuan, teknologi, jaringan, dan pengalaman pembangunan dari negara-negara anggota IsDB yang menghadapi persoalan serupa dengan pendekatan berbeda.
Indonesia memiliki posisi strategis untuk menerima sekaligus membagikan pengetahuan tersebut. Sebagai negara berkembang dengan pengalaman dalam merancang dan menjalankan berbagai kebijakan pembangunan, Indonesia dapat berkontribusi melalui kerja sama Selatan-Selatan. Pengalaman, praktik baik, dan solusi yang telah dikembangkan di dalam negeri dapat dibagikan kepada negara berkembang lain, terutama dalam bidang yang relevan dengan pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Sebagai salah satu anggota pendiri sekaligus pemegang saham IsDB, Indonesia berharap lembaga tersebut terus meningkatkan kinerjanya dalam mendukung pembangunan negara anggota. Harapan itu mencakup tersedianya pembiayaan yang lebih terjangkau, meningkatnya dampak pembangunan, serta bertambah luasnya keterlibatan tenaga profesional nasional dalam berbagai program dan proyek. Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama IsDB dengan beragam institusi dalam ekosistemnya, sehingga kolaborasi dapat berlangsung lebih terpadu, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan setiap negara.
