Jakarta | Menjelang Oktober 1740, Batavia menghadapi ketegangan yang tumbuh dari pertemuan perubahan jumlah penduduk dan keadaan ekonomi yang melemah. Warga Tionghoa telah menjadi bagian penting dari kehidupan kota, bekerja sebagai pedagang, pengrajin, buruh, dan pelaku usaha lainnya. Namun, ketika perdagangan lesu dan kesempatan ekonomi menyusut, keberadaan kelompok yang jumlahnya terus bertambah itu semakin dipandang sebagai persoalan oleh pemerintah kolonial. Persaingan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan turut memperbesar kekhawatiran, meskipun kondisi tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh penyebab kekerasan yang kemudian terjadi.
Perkiraan jumlah warga Tionghoa di Batavia pada masa itu berbeda-beda. Benny G. Setiono, dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008), mengemukakan angka sekitar 4.000 hingga belasan ribu orang. Rentang yang lebar ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak dapat dipastikan secara tunggal, sekaligus menggambarkan besarnya komunitas tersebut dalam pandangan penguasa. Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, pemerintah VOC menilai peningkatan populasi sebagai hal yang perlu dikendalikan. Kebijakan pengawasan dan pembatasan pun memperoleh tempat dalam upaya mempertahankan ketertiban Batavia.
Gubernur Jenderal VOC Adriaan Valckenier mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah warga Tionghoa di kota, lain dengan memindahkan mereka ke wilayah lain. Sri Lanka termasuk tujuan yang disebut dalam rencana pemindahan tersebut. Kebijakan ini menimbulkan kecemasan karena warga tidak mengetahui secara jelas bagaimana pemindahan akan dilaksanakan dan apa yang akan terjadi setelah keberangkatan. Di tengah ketidakpastian itu beredar kabar bahwa pemindahan hanya kedok untuk membuang orang-orang Tionghoa ke tengah laut. Isu tersebut memperkuat rasa takut dan kecurigaan terhadap pemerintah kolonial, serta menambah ketegangan yang telah dibentuk oleh tekanan ekonomi dan kebijakan populasi. Namun, kebenaran kabar pembuangan itu tidak dipastikan dalam catatan sejarah yang disebutkan. Karena itu, kabar tersebut perlu dipahami sebagai isu yang beredar dan memengaruhi suasana saat itu, bukan sebagai peristiwa yang telah terbukti. Ketidakpastian informasi sendiri menjadi bagian penting dari latar yang mendahului Geger Pecinan.Ketegangan di Batavia pada 1740 tumbuh di tengah kebijakan VOC yang membatasi dan mengawasi kehidupan warga Tionghoa. Pemeriksaan, penangkapan, serta pemindahan sebagian orang ke luar kota menimbulkan kecemasan, terutama karena nasib mereka setelah meninggalkan Batavia tidak selalu jelas bagi keluarga dan komunitas yang ditinggalkan. Dalam suasana penuh ketidakpastian itu, beredar kabar bahwa orang-orang yang dipindahkan akan dibuang ke laut. Kabar tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang terverifikasi, tetapi penyebarannya memperkuat rasa takut dan kecurigaan terhadap pemerintah kolonial.
Keresahan mendorong sebagian warga Tionghoa untuk bersiap menghadapi kemungkinan kekerasan. Sejumlah orang mempersenjatai diri dan bergerak menyerang sasaran yang berkaitan dengan kekuasaan serta kepentingan ekonomi VOC. Di sasaran yang dilaporkan terdapat pabrik-pabrik gula di sekitar Batavia, tempat pekerja, pemilik, dan aparat kolonial terhubung dalam hubungan yang telah dibebani konflik. Serangan-serangan itu tidak mencerminkan sikap seluruh warga Tionghoa; tindakan tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam keadaan genting, ketika kabar, ketakutan, dan kemarahan saling memperkuat.
VOC merespons perlawanan dengan mengerahkan kekuatan militer untuk mengamankan Batavia dan menghadapi kelompok bersenjata. Bentrokan yang terjadi membuat keadaan semakin tidak terkendali. Laporan bahwa puluhan tentara VOC tewas dalam pertempuran memperbesar kekhawatiran di kalangan pejabat dan serdadu, sekaligus memperkeras sikap mereka terhadap penduduk Tionghoa. Di pihak lain, pengerahan pasukan dan tindakan represif menambah rasa terancam di kalangan warga. Dengan demikian, kabar pemindahan bukan satu-satunya penyebab perlawanan, tetapi menjadi unsur penting dalam rangkaian ketegangan yang telah terbentuk. Ketidakjelasan informasi, kebijakan koersif, dan bentrokan bersenjata menciptakan lingkaran ketakutan yang mempercepat eskalasi menuju kekerasan yang lebih luas di Batavia.
Menurut kronologi yang dipaparkan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (1999), ketegangan di Batavia berubah menjadi operasi kekerasan terbuka pada 9 Oktober 1740. Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier mengerahkan pasukan untuk menyisir permukiman warga Tionghoa, baik di dalam maupun di luar tembok kota. Penyisiran tersebut berlangsung ketika suasana sudah diliputi kecurigaan dan ketakutan, menyusul gejolak yang melibatkan komunitas Tionghoa dan pemerintah kolonial. Kehadiran pasukan di kawasan tempat tinggal warga menandai bahwa tindakan penguasa tidak lagi terbatas pada pengawasan, melainkan berkembang menjadi serangan terhadap penduduk sipil.
Pada hari berikutnya, 10 Oktober, pembantaian besar-besaran pecah di Batavia. Warga Tionghoa yang ditemukan menjadi sasaran kekerasan tanpa memandang usia ataupun jenis kelamin. Dengan demikian, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia pun tidak luput dari bahaya. Kekerasan menyebar di berbagai bagian kota dan permukiman, sementara upaya untuk melarikan diri atau mencari perlindungan tidak selalu berhasil. Dalam peristiwa ini, batas sasaran yang dianggap terlibat dalam perlawanan dan penduduk biasa tampak terhapus. Penyisiran yang dimulai sehari sebelumnya berujung pada pembunuhan massal, meninggalkan kehancuran luas di tengah kehidupan Batavia.
Gambaran mengenai banyaknya korban juga tercatat dalam kesaksian G. Bernhard Schwarzen, yang diterbitkan dalam Reise in Ost-Indien (1751). Ia menggambarkan jalan, gang, dan kanal dipenuhi mayat. Catatan itu menunjukkan bahwa dampak pembantaian terlihat bukan hanya di rumah-rumah atau kawasan permukiman, tetapi juga di ruang publik yang menjadi bagian dari keseharian kota. Schwarzen bahkan menyatakan bahwa tumpukan mayat begitu banyak sehingga orang dapat menyeberangi kanal tanpa membasahi kaki. Kesaksian tersebut menyampaikan skala tragedi melalui gambaran yang konkret dan mengerikan. Bersama kronologi Ricklefs, catatan Schwarzen membantu menjelaskan bagaimana operasi penyisiran pada 9 Oktober segera diikuti pembantaian pada 10 Oktober, serta betapa berat akibatnya bagi warga Tionghoa di Batavia.
Pembantaian di Batavia berlanjut hingga 22 Oktober 1740. Dalam rentang kekerasan tersebut, diperkirakan belasan ribu warga Tionghoa tewas. Banyak korban bukan hanya kehilangan nyawa, tetapi juga tempat tinggal dan sumber penghidupan. Rumah-rumah mereka dijarah, lalu dibakar atau dihancurkan, sehingga kawasan permukiman mengalami kerusakan luas. Angka korban yang beredar merupakan perkiraan, tetapi skala kehilangan jiwa dan kehancuran menjadikan peristiwa ini salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Batavia.
Peristiwa itu dikenal sebagai Geger Pecinan, sebutan bagi gelombang kekerasan terhadap warga Tionghoa yang terjadi di tengah ketegangan kolonial. Dampaknya tidak berhenti ketika pembantaian mereda. Pemerintah kolonial kemudian menerapkan kebijakan yang membatasi ruang gerak masyarakat Tionghoa, termasuk mengatur tempat tinggal mereka dan mengelompokkan penduduk di kawasan tertentu. Pengaturan semacam ini memperkuat pemisahan berdasarkan kelompok etnis dalam tata kota Batavia. Bagi warga yang selamat, kehilangan keluarga dan harta benda berjalan beriringan dengan perubahan kehidupan sehari-hari di bawah pengawasan yang lebih ketat.
Ingatan tentang tragedi tersebut juga dikaitkan dengan asal-usul nama Kali Angke, meskipun kisahnya memiliki lebih dari satu versi. Alwi Shahab, dalam Betawi: Queen of the East (2002), menyebut penjelasan yang menghubungkan nama itu dengan kata Hokkien ang, yang berarti “merah”, dan ke, yang berarti “sungai”. Menurut penuturan ini, nama Kali Angke merujuk pada sungai yang airnya dikisahkan memerah akibat darah korban. Cerita tersebut melekat kuat dalam ingatan masyarakat, tetapi tidak harus dipandang sebagai kepastian etimologis.
Versi lain menghubungkan nama Kali Angke dengan Tubagus Angke, seorang tokoh yang namanya dikaitkan dengan kawasan tersebut. Kedua penjelasan itu menunjukkan bagaimana sejarah lokal dibentuk oleh perpaduan peristiwa, bahasa, dan tradisi lisan. 5 kunjungan
