Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengingatkan industri pusat data agar menghitung kebutuhan air dan dampak lingkungan secara cermat sebelum membangun fasilitas baru. Perencanaan, menurut imbauan tersebut, perlu mempertimbangkan bukan hanya kapasitas dan kebutuhan operasional perusahaan, melainkan juga kondisi sumber air di lokasi serta kebutuhan masyarakat sekitar. Pusat data memerlukan pasokan air dalam jumlah besar, lain untuk mendukung sistem pendinginan peralatan yang beroperasi terus-menerus. Karena itu, ekspansi fasilitas berpotensi menambah tekanan terhadap sumber daya air apabila tidak disertai perhitungan yang memadai. Pemeriksaan sejak tahap awal dapat membantu mencegah persaingan penggunaan air bersih dan mengurangi risiko bagi lingkungan maupun warga.
AHY menyampaikan pesan itu setelah rapat koordinasi swasembada air nasional di kantornya di Jakarta pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam konteks meningkatnya kebutuhan air, ia meminta pelaku usaha melihat pembangunan pusat data sebagai bagian dari perencanaan wilayah yang lebih luas. Permintaan air dari masyarakat terus berjalan, sementara berbagai sektor industri juga membutuhkan pasokan untuk kegiatan produksi dan layanan. Dengan demikian, ketersediaan air tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kebutuhan satu proyek. Pemerintah dan perusahaan perlu memahami kapasitas sumber setempat, penggunaan yang telah berlangsung, serta kemungkinan perubahan kebutuhan pada masa mendatang. Perhatian pada faktor-faktor tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi dan layanan digital tidak mengabaikan hak warga untuk memperoleh air bersih.
Sebelum menetapkan lokasi dan memulai pembangunan, pengembang perlu menyusun estimasi kebutuhan air yang rinci, menilai dampak pengambilan air, dan menjelaskan bagaimana pasokan akan dikelola selama fasilitas beroperasi. Kajian juga semestinya memperhitungkan kondisi lingkungan sekitar dan potensi tekanan pada sumber air yang digunakan bersama. Apabila pasokan setempat terbatas, rencana perlu disesuaikan dengan daya dukung wilayah, bukan mengandalkan asumsi bahwa air akan selalu tersedia. Pesan AHY menegaskan bahwa ekspansi pusat data perlu berjalan seiring dengan perlindungan ketersediaan air bersih bagi warga. Perhitungan yang transparan dan menyeluruh dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan pembangunan secara bertanggung jawab, sekaligus membantu mencegah dampak yang baru terlihat setelah fasilitas beroperasi.
AHY memandang kebutuhan air dan energi untuk operasional pusat data sebagai perhatian global, bukan persoalan yang hanya dihadapi Indonesia. Seiring meningkatnya penggunaan layanan digital, pusat data membutuhkan pasokan energi yang andal dan air untuk mendukung proses pendinginan maupun kegiatan operasional lain. Persoalan ini juga menjadi sorotan di negara-negara maju, tempat infrastruktur digital berkembang pesat dan penggunaan sumber daya menjadi bagian penting dalam perencanaan industri. Karena itu, pembahasan tentang ekspansi pusat data perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk bagaimana berbagai negara menyeimbangkan pertumbuhan teknologi dengan pengelolaan sumber daya alam.
Pemerintah perlu memastikan kebutuhan industri dapat dipenuhi tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat lokal. Ketersediaan air berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga dan keberlangsungan kegiatan ekonomi di wilayah sekitar. Pengelolaannya karena itu perlu mempertimbangkan pembagian yang proporsional bagi rumah tangga, pertanian, peternakan, serta industri, termasuk pusat data. Proporsi tersebut tidak dapat ditentukan dengan mengabaikan kondisi setempat, seperti ketersediaan sumber air dan kebutuhan pengguna yang telah ada. Perencanaan, koordinasi, dan pemantauan pemanfaatan air dapat membantu mengurangi risiko persaingan yang tidak seimbang di sektor-sektor tersebut.
Tantangan pengelolaan sumber daya juga berkaitan dengan pertumbuhan populasi dan ekspansi ekonomi digital. Jumlah penduduk yang bertambah dapat meningkatkan kebutuhan air untuk konsumsi sehari-hari, pangan, dan kegiatan ekonomi. Pada saat yang sama, semakin luasnya layanan digital mendorong kebutuhan akan infrastruktur komputasi dan pusat data. Kedua perkembangan ini menuntut perencanaan yang cermat agar keputusan investasi mempertimbangkan kapasitas lingkungan serta kepentingan masyarakat. Hal tersebut bukan berarti krisis air telah terjadi, melainkan menunjukkan pentingnya mengantisipasi kebutuhan yang terus berkembang. Dengan menilai kebutuhan antarsektor secara terbuka dan berbasis kondisi lokal, pemerintah dan pelaku industri dapat merancang pemanfaatan air yang lebih bertanggung jawab, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital tanpa mengesampingkan kebutuhan warga maupun sektor produktif lainnya.
Di tengah percepatan pembangunan pusat data dan perluasan layanan digital, AHY mengingatkan bahwa transformasi digital perlu dirancang dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya dasar, termasuk air. Ia menyoroti prospek ekonomi dan keuangan digital yang diperkirakan menjadi arus utama perekonomian Indonesia dalam sepuluh hingga dua puluh tahun mendatang. Perkembangan tersebut membuka peluang produktivitas dan akses layanan, tetapi juga menuntut perencanaan infrastruktur yang tangguh. Pesan ini bukan pernyataan bahwa digitalisasi telah menyebabkan krisis air, melainkan ajakan untuk mengantisipasi risiko sejak awal agar kemajuan teknologi berjalan seiring dengan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Pemerintah, pelaku usaha, dan pengelola infrastruktur perlu menilai kebutuhan air secara cermat.
Pengembangan pusat data dapat meningkatkan kebutuhan air di lokasi tertentu, bergantung pada teknologi pendinginan, skala fasilitas, dan kondisi setempat. Karena itu, penilaian dampak dan perencanaan pasokan perlu dilakukan sebelum proyek berjalan, bukan setelah muncul persaingan atas sumber air. Pemerintah dapat menetapkan persyaratan penggunaan air yang transparan, mendorong efisiensi, serta memastikan pengelolaan dan pemantauan dilakukan secara berkala. Pilihan teknologi yang lebih hemat air dan pemanfaatan air daur ulang, jika sesuai dengan standar kesehatan serta lingkungan, juga dapat membantu mengurangi tekanan. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari kesiapan menghadapi pertumbuhan, bukan bukti bahwa sektor digital saat ini telah memicu krisis.
AHY menekankan bahwa alokasi air harus tetap mempertimbangkan kebutuhan manusia dan sektor-sektor produktif. Ketersediaan untuk rumah tangga, pertanian, layanan publik, dan kegiatan ekonomi tidak semestinya dikalahkan oleh perencanaan infrastruktur digital yang tidak memperhitungkan batas sumber daya lokal. Keputusan alokasi sebaiknya didukung data mengenai ketersediaan air, kebutuhan masyarakat, serta dampak terhadap lingkungan dan kegiatan usaha. Dialog dengan warga dan pemangku kepentingan setempat juga penting agar kebijakan mencerminkan kondisi lapangan. Dengan mengantisipasi kebutuhan lebih awal dan menerapkan tata kelola yang adil, Indonesia dapat mengembangkan ekonomi digital tanpa menambah risiko bagi akses air masyarakat maupun keberlanjutan sektor produktif.
Konsumsi air pada setiap pusat data tidak dapat dipandang seragam. Kebutuhannya dapat berbeda-beda, lain bergantung pada kapasitas fasilitas yang dibangun dan dioperasikan. Perbedaan tersebut membuat pembahasan mengenai ekspansi pusat data perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing fasilitas, bukan hanya melihat pertumbuhan industri digital secara umum. Ketersediaan air bersih juga menjadi aspek yang penting diperhatikan, sebab sumber daya ini dibutuhkan untuk menunjang kehidupan dan aktivitas masyarakat.
Dalam konteks tersebut, AHY menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis lingkungan sejak tahap awal. Perencanaan sejak awal memberi ruang untuk mempertimbangkan kebutuhan fasilitas dan kondisi lingkungan secara bersamaan, sebelum pembangunan berlangsung. Dengan demikian, aspek air tidak diperlakukan sebagai pertimbangan tambahan yang baru muncul setelah kapasitas pusat data berkembang. Perhatian dini terhadap kebutuhan dan dampak dapat membantu memastikan bahwa rencana pengembangan selaras dengan konteks lingkungan serta kebutuhan dasar masyarakat di sekitarnya.
Pendekatan ini bertujuan agar pertumbuhan industri digital tetap dapat berlangsung tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat maupun ketersediaan air bersih. Kemajuan layanan digital dan pembangunan pusat data memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan modern, tetapi pertumbuhannya tetap perlu berjalan dengan mempertimbangkan sumber daya yang digunakan.
Baca juga: Tantangan Hukum dalam Lingkungan Investasi Indonesia | Manfaat dan Tantangan Usulan Car Free Day Dua Kali Seminggu di Jakarta | Menavigasi Tantangan Baru bagi UMKM di Era Konsumen Selektif
