PROBOLINGGO — Kebijakan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, kritik datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo yang menilai proses mutasi tersebut tidak transparan, sarat kepentingan, dan menyimpan “aroma busuk”.
Melalui Bupatinya, Salamul Huda, LSM LIRA menyebut langkah Pemkab yang mengklaim mutasi sebagai bentuk penyegaran birokrasi justru terkesan penuh intrik dan tidak berorientasi pada perbaikan sistem kerja pemerintahan.
“Kalau yang dipindah hanya posisi tanpa memperbaiki sistem dan orientasi kerja, itu bukan penyegaran, tapi pengulangan. Birokrasi tidak butuh kursi yang berpindah, tapi visi yang berubah,” tegas Salamul Huda, Sabtu (11/10/2025).
Pola Lama, Tanpa Evaluasi yang Jelas
Menurut Salamul Huda, rotasi jabatan kali ini mencerminkan pola lama yang kembali dihidupkan. Alih-alih mengedepankan evaluasi objektif, mutasi dinilai dilakukan hanya untuk mengganti orang tanpa ukuran kinerja yang terukur.
“Kami di LSM LIRA tidak menolak mutasi. Tapi publik berhak tahu alasan dan parameter kinerja dari pejabat yang digeser. Kalau tanpa dasar yang jelas, di mana letak reformasi birokrasinya?” ujarnya.
Indikasi Permainan Oknum di Balik Tim Mutasi
LSM LIRA juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum dalam tim mutasi yang diduga kuat menyusun skema rotasi untuk kepentingan tertentu.
Menurut mereka, beberapa pihak berupaya memanfaatkan proses ini untuk menjebak bupati melalui usulan-usulan yang tidak objektif dan menyesatkan.
“Kami mencium aroma tidak sedap di balik proses mutasi ini. Ada oknum yang diduga bermain, bahkan menjebak bupati melalui usulan rotasi yang menyimpang. Kalau ini benar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas ASN, tapi juga integritas kepala daerah,” ujar Salamul Huda.
Desak Audit Terbuka dan Evaluasi Tim Mutasi
LSM LIRA menegaskan bahwa Pemkab Probolinggo harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses mutasi dan komposisi tim yang terlibat. Audit itu, kata mereka, penting untuk menjaga kredibilitas pemerintahan dan memastikan tidak ada permainan di belakang layar.
“Bupati harus waspada. Jangan biarkan semangat reformasi birokrasi dikotori oleh permainan oknum. LSM LIRA meminta dilakukan audit terbuka dan diumumkan ke publik siapa pejabat yang berprestasi dan siapa yang hanya berpindah meja,” lanjutnya.
Reformasi Harus Berdasarkan Kinerja, Bukan Kedekatan
Lebih jauh, LSM LIRA menekankan bahwa reformasi birokrasi sejati hanya akan terwujud jika mutasi dilakukan berdasarkan rekam jejak, kompetensi, dan integritas, bukan karena kedekatan atau tekanan politik tertentu.
“Rakyat tidak butuh pejabat yang pandai bergeser, tapi pemimpin yang berani berbenah. Kalau perubahan hanya berhenti di meja pelantikan, yang lahir bukan reformasi, tapi repetisi,” tegasnya.
LIRA Siap Kawal dan Bongkar Jika Ada Penyimpangan
LSM LIRA Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses rotasi dan mutasi pejabat agar berjalan profesional, objektif, dan bebas dari kepentingan kelompok.
Organisasi ini juga menyatakan siap membuka ke publik jika ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan.
“Kami akan terus memantau dan mengawal kebijakan rotasi jabatan agar tidak sekadar menjadi seremonial atau alat kompromi politik. Kalau ditemukan permainan atau penyalahgunaan wewenang, LSM LIRA siap ungkap dan laporkan ke aparat penegak hukum,” pungkas Salamul Huda.
Pernyataan keras LSM LIRA ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat sipil mulai menyoroti arah kebijakan birokrasi Pemkab Probolinggo. Jika benar terdapat “permainan” dalam rotasi jabatan, maka bukan hanya kredibilitas ASN yang tercoreng, tetapi juga integritas kepala daerah yang dipertaruhkan.
Publik kini menunggu langkah tegas Bupati dalam menjawab desakan audit dan transparansi mutasi agar kepercayaan publik terhadap reformasi birokrasi tidak luntur. (Edi D/Bambang/**)
