Jakarta | Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta asosiasi pelaku ekspor sumber daya alam merespons positif aturan baru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE). Menurut Susiwijono, ketentuan yang baru itu dinilai lebih jelas dan transparan. Ia juga mengatakan tidak ada pelaku usaha yang menyampaikan keberatan terhadap aturan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Susiwijono kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan tanggapan dari sejumlah organisasi yang mewakili dunia usaha dan pelaku ekspor sumber daya alam. Penjelasan pemerintah itu menempatkan respons positif dan penilaian atas kejelasan serta transparansi sebagai pokok informasi mengenai penerimaan aturan DHE.
Susiwijono menyebut Kadin dan Apindo, bersama asosiasi pelaku ekspor sumber daya alam, telah merespons ketentuan baru itu secara positif. Ia menyampaikan bahwa aturan tersebut dinilai lebih jelas dan transparan dibandingkan ketentuan yang menjadi pembahasan. Namun, ia tidak merinci alasan lain di balik tanggapan para pelaku usaha tersebut. Informasi yang disampaikan hanya menggarisbawahi penilaian mengenai kejelasan dan transparansi, serta keterangan bahwa keberatan tidak disampaikan.
Ia menegaskan tidak ada pelaku usaha yang menyampaikan keberatan atas aturan baru DHE. Keterangan tersebut merujuk pada respons yang diterima pemerintah dari kelompok usaha dan asosiasi terkait, sebagaimana disampaikan dalam pernyataannya kepada awak media. Dengan demikian, menurut penjelasan Susiwijono, tanggapan dari organisasi-organisasi tersebut cenderung positif, sementara ketentuan baru dipandang memiliki rumusan yang lebih jelas dan transparan. Pernyataan itu menjadi keterangan pemerintah mengenai respons pelaku ekspor terhadap aturan DHE, tanpa menambahkan penjelasan lain di luar hal-hal yang disebutkan.
Kebijakan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (DHE SDA) mengatur kewajiban eksportir untuk merepatriasi seluruh hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia. Artinya, 100% DHE SDA harus dibawa masuk dan ditempatkan melalui bank devisa yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN). Kewajiban repatriasi ini menjadi kerangka dasar, sedangkan ketentuan mengenai dana yang wajib ditahan di dalam negeri dibedakan menurut sektor usaha.
Untuk eksportir sektor minyak dan gas bumi, atau migas, paling sedikit 30% DHE wajib ditempatkan selama tiga bulan. Sementara itu, eksportir sektor nonmigas diwajibkan menempatkan 100% DHE selama 12 bulan. Penempatan dilakukan melalui bank devisa BUMN sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kewajiban membawa pulang seluruh devisa tidak serta-merta berarti semua dana harus ditahan dengan persentase dan jangka waktu yang sama; aturan retensi membedakan perlakuan bagi kedua kelompok sektor tersebut.
PP Nomor 2 Tahun 2026 juga menetapkan sejumlah penggunaan yang diperkenankan bagi DHE SDA nonmigas. Pertama, dana dapat ditukar ke rupiah dengan batas paling banyak 50%. Kedua, dana dapat digunakan untuk membayar pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ketiga, pembayaran dividen dalam valuta asing diperbolehkan. Keempat, DHE dapat dipakai untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk barang modal. Kelima, penggunaannya mencakup pembayaran pinjaman hingga kebutuhan modal kerja. Daftar tersebut memberikan ruang bagi eksportir untuk memenuhi kewajiban usaha dan pembayaran tertentu, dengan batas serta persyaratan yang ditetapkan.
Meski penggunaannya diperbolehkan untuk tujuan-tujuan tersebut, dana DHE SDA nonmigas tetap harus berada di rekening khusus valuta asing. Ketentuan ini penting dipahami agar pemanfaatan dana tidak disalahartikan sebagai kebebasan memindahkan seluruh devisa keluar dari mekanisme penempatan. Eksportir perlu memastikan transaksi sesuai kategori yang diizinkan, memenuhi batas penggunaan yang berlaku, dan mempertahankan penempatan dana melalui rekening khusus valas. Dengan kerangka ini, repatriasi, retensi, dan pemanfaatan DHE diatur sebagai bagian dari satu rangkaian kewajiban kebijakan.
Pasal 18A mengatur fasilitas khusus untuk pelaksanaan perjanjian atau kesepahaman perdagangan bilateral dengan negara yang telah ditetapkan memenuhi kriteria relaksasi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Ketentuan ini ditujukan bagi eksportir pertambangan yang memenuhi persyaratan tertentu, bukan perubahan yang otomatis berlaku bagi seluruh eksportir atau setiap transaksi ekspor. Dengan demikian, fasilitas tersebut mengikuti ruang lingkup perjanjian bilateral yang menjadi dasar penetapan negara dan tetap harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Relaksasi ini bersifat opsional. Eksportir yang memenuhi syarat dapat memilih untuk menempatkan paling sedikit 30% DHE SDA selama sekurang-kurangnya tiga bulan. Pilihan tersebut memberi ruang bagi perusahaan terkait untuk mengelola penerimaan ekspornya dalam kerangka fasilitas yang disediakan, tanpa menjadikan skema ini kewajiban bagi semua eksportir pertambangan. Apabila fasilitas dipilih, ketentuan mengenai besaran minimum dan masa penempatan tetap perlu diperhatikan. Penempatan dapat dilakukan pada bank yang menjalankan kegiatan usaha dalam valuta asing, termasuk bank devisa non-BUMN. Penukaran DHE SDA ke rupiah juga dapat dilakukan melalui bank tersebut, sehingga saluran pelaksanaan fasilitas tidak terbatas pada bank milik negara.
PMK Nomor 48 Tahun 2026 menetapkan tiga persyaratan kumulatif agar eksportir dapat menggunakan fasilitas Pasal 18A. Pertama, eksportir harus berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di sektor pertambangan. Kedua, perusahaan harus memiliki sedikitnya satu pemegang saham yang berasal dari negara yang telah ditetapkan memenuhi kriteria relaksasi. Ketiga, pemegang saham dari negara tersebut harus memiliki porsi kepemilikan paling sedikit 10%. Karena syarat-syarat ini berlaku secara bersama-sama, terpenuhinya satu atau dua unsur saja belum cukup untuk memperoleh fasilitas. Perusahaan perlu memastikan bentuk badan usaha, bidang kegiatan, asal pemegang saham, dan persentase kepemilikan tercatat serta dapat dibuktikan. Ketentuan ini menghubungkan relaksasi DHE dengan pelaksanaan kerja sama perdagangan bilateral, sekaligus membatasi penerapannya pada perusahaan pertambangan yang memiliki keterkaitan kepemilikan yang dipersyaratkan. Eksportir yang tidak memenuhi seluruh unsur tersebut tetap mengikuti ketentuan DHE SDA umum yang berlaku.Eksportir yang memenuhi kriteria untuk memperoleh relaksasi melalui fasilitas Pasal 18A tidak harus menggunakannya. Namun, keputusan untuk tidak memanfaatkan fasilitas tersebut bukan berarti kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan usaha pertambangan dan pengolahan sumber daya alam (DHE SDA) menjadi lebih ringan. Eksportir yang memilih aturan umum tetap tunduk pada ketentuan PP 2/2026, termasuk besaran dan jangka waktu penempatan yang ditetapkan bagi masing-masing sektor.
Bagi eksportir pertambangan nonmigas, ketentuan umum mewajibkan penempatan 100% DHE SDA selama sekurang-kurangnya 12 bulan pada rekening khusus di bank devisa BUMN. Penggunaan dana yang ditempatkan tersebut harus mengikuti tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11A. Dengan demikian, pilihan untuk tidak mengambil relaksasi Pasal 18A membuat eksportir tetap harus memenuhi masa penempatan dan batas penggunaan yang berlaku berdasarkan aturan umum.
Adapun eksportir pertambangan migas wajib menempatkan sekurang-kurangnya 30% DHE SDA selama minimal tiga bulan di bank devisa BUMN. Perbedaan persentase dan jangka waktu ini mengikuti ketentuan yang berlaku untuk sektor migas, sehingga eksportir perlu memastikan klasifikasi kegiatan dan pemenuhan kewajibannya secara tepat. Kedua skema tersebut sama-sama mengharuskan penempatan dilakukan pada bank yang telah ditentukan, bukan sekadar menyimpan dana di luar negeri atau pada lembaga lain.
Eksportir yang memilih tidak menggunakan relaksasi juga wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Departemen Pengelolaan Kepatuhan dan Laporan Bank Indonesia. Surat tersebut harus ditembuskan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.
Baca juga: Ketiganya disebut melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan ke arah pasukan TNI sehingga terjadi kontak senjata | Dukungan Intelijen BIN Disebut Berperan dalam Operasi TNI di Maybrat | Ketiganya disebut melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan ke arah pasukan TNI sehingga terjadi kontak senjata 21 kunjungan
