Jejakperistiwa.id- kronologi yang mencurigakan terkait penggunaan anggaran Kampung Pesilat di Kelurahan Bangunsari, Kabupaten Madiun, telah mengundang kekhawatiran dan protes dari masyarakat setempat. Dugaan penyimpangan anggaran ini menciptakan ketidakpercayaan dan memunculkan pertanyaan yang harus dijawab.
Selasa, 05/09/2023. Dalam kronologi yang telah terungkap, pada tahun 2021, pemerintah kabupaten Madiun mengalokasikan anggaran untuk Kampung Pesilat Kelurahan Bangunsari. Anggaran yang dialokasikan, yang besarnya masih belum jelas, kini mencapai sekitar 7.949.700 rupiah di tahun 2023 Anggaran ini termasuk dalam kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah tersebut.
Namun, ketidakjelasan seputar alokasi anggaran ini memunculkan pertanyaan yang harus dijawab. Masyarakat Bangunsari bersama dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) KSM mejayan mencoba mencari jawaban dengan mempertanyakan penggunaan anggaran kepada kepala kelurahan, Bapak Suwadi, dan beberapa perangkatnya. Mereka ingin mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan dan apa alokasinya.
Jawaban yang diberikan oleh kepala kelurahan dan perangkatnya terkesan meragukan. Tahun 2021, alasan yang diberikan adalah bahwa anggaran sebesar itu telah digunakan untuk membayar tagihan listrik di kantor kelurahan. Alasan ini menciptakan keheranan di antara masyarakat, karena penggunaan anggaran yang signifikan hanya untuk membayar listrik dianggap tidak masuk akal.
Ketika masyarakat mempertanyakan kembali penggunaan anggaran tersebut pada tahun 2022, mereka merasa bahwa persyaratan dan prosedur yang diajukan oleh pihak kelurahan terlalu rumit dan mempersulit proses klarifikasi. Ini semakin meningkatkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran yang seharusnya transparan.
Pada tahun 2022, bagian dari anggaran tersebut disalurkan ke salah satu organisasi pencak silat di Kelurahan Bangunsari sebesar 1 Juta. Namun, masyarakat tidak memiliki informasi yang jelas tentang bagian sisanya yang seharusnya digunakan untuk kegiatan lainnya.
Dalam upaya untuk mengklarifikasi dugaan penyimpangan penggunaan anggaran ini, GMBI dan masyarakat Bangunsari berencana untuk melaporkan masalah ini ke instansi terkait. Mereka berharap agar kejelasan dan keadilan dapat ditegakkan dalam penggunaan anggaran yang seharusnya menjadi manfaat bagi seluruh masyarakat setempat.
Dalam konteks ini, pernyataan dari Kepala Kecamatan Mejayan yang mengonfirmasi bahwa anggaran tersebut memang digunakan untuk membayar listrik, tetapi tidak tahu asal-usul anggaran itu, menciptakan pertanyaan lebih lanjut. Kami juga mencatat bahwa proses klarifikasi dengan BPKAD kabupaten Madiun menghasilkan jawaban yang berbelit-belit dan saling lempar tanggung jawab.
Kami akan terus mengikuti perkembangan terkait dugaan penyimpangan anggaran ini dan berharap agar kasus ini dapat diungkap secara transparan dan adil untuk kepentingan masyarakat Bangunsari dan kepentingan keadilan.
Dan mengingatkan kita semua tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat.
Tyawanaji
