Puluhan Aktivis Papua Unjuk Rasa di Jakarta, Bawa Isu Rasisme hingga Militerisasi

Jakarta Selatan — Sejumlah kelompok yang tergabung dalam aliansi aktivis Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Belanda, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2026). Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga sekitar pukul 13.42 WIB itu diikuti sekitar 35 orang dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Aliansi Mahasiswa Papua, Kaum Muda Papua Progresif, Front Anti Militer dan Investasi, serta Jaringan Kerja Perempuan Papua Jakarta. Tian Alvaro Kogoya disebut bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.

Aksi tersebut digelar bertepatan dengan peringatan 15 Agustus 1962 yang oleh peserta dikaitkan dengan New York Agreement antara Indonesia dan Belanda. Dalam penyampaian sikapnya, massa mempertanyakan keterlibatan langsung orang asli Papua dalam proses politik yang membahas masa depan wilayah Papua. Mereka membawa isu tersebut sebagai bagian dari tuntutan agar sejarah dan aspirasi masyarakat Papua dibahas melalui ruang dialog yang lebih terbuka.

Sejak berada di lokasi, peserta membentangkan berbagai poster dan banner serta menyampaikan orasi secara bergantian menggunakan pengeras suara. Sejumlah pesan yang dibawa massa antara lain seruan penghentian rasisme terhadap orang Papua, penarikan militer dari Papua, pembebasan tahanan politik, pengusutan dugaan pelanggaran HAM, serta tuntutan agar masyarakat Papua diberikan ruang untuk menentukan masa depannya. Massa juga menggunakan sebuah mikrolet bernomor polisi B 2515 WT sebagai bagian dari perlengkapan kegiatan.

Dalam orasinya, peserta menegaskan bahwa aksi dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan bukan untuk mencari bentrokan. Mereka menyebut persoalan Papua perlu diselesaikan melalui dialog, penghormatan terhadap masyarakat adat, serta mekanisme yang dinilai mampu menjamin hak-hak warga. Massa juga menyoroti berbagai persoalan yang mereka kaitkan dengan militerisasi, eksploitasi sumber daya alam, investasi, pembangunan proyek strategis, dan dugaan pelanggaran HAM di sejumlah wilayah Papua.

Selain menyampaikan persoalan sejarah, massa membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya pemberian hak menentukan nasib sendiri yang mereka sebut sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua, penghentian proyek strategis nasional yang ditolak massa, penarikan pasukan organik dan nonorganik dari Papua, penghentian tindakan rasis, pengusutan kasus dugaan pelanggaran HAM, serta pembukaan akses yang lebih luas bagi jurnalis nasional dan internasional di wilayah Papua. Mereka juga meminta persoalan terkait New York Agreement dibahas kembali melalui mekanisme yang mereka anggap demokratis.

Aktivitas massa sempat mengalami penambahan jumlah peserta. Sekitar pukul 10.06 WIB massa tiba di lokasi, kemudian pada pukul 10.13 WIB mulai membentangkan banner dan melakukan orasi. Sekitar pukul 10.29 WIB jumlah peserta tercatat sekitar 20 orang dan meningkat menjadi kurang lebih 40 orang pada pukul 10.44 WIB. Hingga siang, orasi masih berlangsung secara bergantian sebelum perwakilan massa menyerahkan surat pernyataan sikap kepada Wisnu Supriyanto selaku portir Kedutaan Besar Belanda sekitar pukul 13.30 WIB.

Setelah seluruh rangkaian penyampaian aspirasi selesai, aksi di depan Kedutaan Besar Belanda dinyatakan berakhir pada pukul 13.42 WIB. Massa kemudian meninggalkan lokasi. Dalam pernyataan akhirnya, peserta menekankan pentingnya penyelesaian persoalan Papua melalui cara damai, dialog, serta penghormatan terhadap hak masyarakat dan masyarakat adat Papua.

Pewarta: Abdul Latif