Kota Sorong, Papua Barat Daya (19/8/25) – Dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan keadilan digital di wilayah Papua Barat Daya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Aston Sorong Hotel pada pekan ini. Rakor yang digagas oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi ini menandai langkah konkret dalam memperkuat konektivitas internet di seluruh pelosok wilayah baru ini.
Kegiatan tersebut mengacu pada tiga regulasi penting sebagai dasar hukum pelaksanaan, yakni:
– Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kemenko Polhukam;
– Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintah;
– Peraturan Menteri Koordinator Polhukam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., menyampaikan bahwa Papua Barat Daya saat ini berada dalam masa pembangunan yang sangat aktif, namun masih menghadapi tantangan besar dalam hal akses digital, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seperti wilayah pegunungan, kepulauan, dan pedalaman.
“Peningkatan konektivitas internet bukan hanya soal infrastruktur, tetapi merupakan strategi nasional untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengatasi ketimpangan akses informasi,” ujar Gubernur Elisa Kambu dalam sambutannya.
Perluasan jaringan internet hingga ke kampung-kampung terpencil;
Peningkatan kualitas layanan digital agar lebih cepat dan terjangkau;
Mendorong literasi digital untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi, pendidikan, dan sosial-budaya;
Integrasi kebijakan keamanan digital untuk menjaga masyarakat dari ancaman siber.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik dan mendukung penuh sinergi ini, serta siap bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan penyedia layanan telekomunikasi.
Dengan konektivitas yang lebih baik, diharapkan Papua Barat Daya dapat keluar dari isolasi digital, mempercepat pelayanan publik, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan wilayah, serta membuka peluang besar bagi kemajuan masyarakat Papua dalam semua aspek kehidupan.
Kegiatan ini juga disertai dengan penandatanganan dokumen secara elektronik menggunakan sertifikat digital yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menegaskan komitmen serius dan modernisasi birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan publik.
(TK)
