JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menguji coba pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan konsep prasmanan di lebih dari 60 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Uji coba ini menjadi langkah awal penerapan skema penyajian makanan yang memungkinkan peserta didik mengambil hidangan secara langsung sesuai mekanisme yang disiapkan di lingkungan sekolah.
Pelaksanaan uji coba tersebut telah berlangsung sejak 5 Oktober 2026. Dalam skema prasmanan, dapur-dapur SPPG menyiapkan makanan untuk kemudian disajikan langsung di ruang kelas. Pola ini berbeda dari penyajian makanan yang sebelumnya dibagikan dalam bentuk paket, karena hidangan ditempatkan agar dapat diakses dan disantap langsung oleh para penerima manfaat di kelas.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa sistem prasmanan mulai diterapkan sebagai bagian dari pengujian pelaksanaan program MBG. Penerapan awal ini menjadi kesempatan bagi BGN untuk melihat pelaksanaan penyajian makanan secara langsung di ruang belajar, termasuk kesiapan dapur dalam menyiapkan hidangan dan mendukung proses pembagian makanan kepada peserta didik.
Dengan dimulainya pilot project tersebut, BGN memperkenalkan alternatif mekanisme layanan dalam program MBG. Konsep prasmanan menempatkan proses penyajian sebagai bagian penting dari pelaksanaan program, karena makanan yang disiapkan oleh SPPG tidak hanya diproduksi di dapur, tetapi juga disajikan langsung di ruang kelas. Keterangan Sudaryono menegaskan bahwa penerapan ini masih berada pada tahap uji coba, sehingga pelaksanaannya menjadi dasar untuk mengamati penerapan skema tersebut dalam layanan pemenuhan gizi.
Konsep prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengubah alur penyajian makanan kepada siswa. Dalam mekanisme ini, makanan yang telah selesai dimasak di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak langsung dikemas dan dibiarkan menunggu dalam waktu lama. Hidangan dibawa ke sekolah dalam kondisi hangat, kemudian disajikan secara langsung kepada siswa di ruang kelas. Dengan demikian, siswa menerima makanan tidak lama setelah makanan tersebut keluar dari dapur.
Alur tersebut berbeda dari pola layanan yang memiliki jeda lebih panjang proses memasak dan waktu makan. Pada pola dengan waktu tunggu yang lama, makanan berpotensi mengalami perubahan suhu, tekstur, aroma, dan rasa sebelum dikonsumsi. Makanan yang semula baru matang dapat menjadi kurang menarik ketika tiba di hadapan siswa. Melalui sistem prasmanan, proses pengantaran dan penyajian diupayakan berlangsung lebih singkat sehingga kualitas hidangan tetap terjaga.
Dalam pelaksanaannya, makanan dibawa dari dapur menuju kelas dengan memperhatikan kebersihan, keamanan, serta ketepatan waktu. Setelah tiba, hidangan ditempatkan untuk kemudian diambil atau disajikan kepada siswa sesuai pengaturan sekolah. Mekanisme ini juga memungkinkan makanan tersaji dalam keadaan lebih segar, karena waktu makanan selesai dimasak dan makanan dikonsumsi dapat dipangkas. Siswa pun diharapkan dapat menikmati hidangan dengan rasa dan kondisi yang lebih baik.
Badan Gizi Nasional (BGN) menguji konsep tersebut untuk memperoleh pola pelayanan yang mampu meningkatkan pengalaman siswa saat menerima MBG. Rasa yang lebih enak dan kesegaran makanan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengujian ini. Menurut penjelasan Sudaryono, pemangkasan waktu tunggu juga penting untuk mengurangi risiko kerusakan makanan. Semakin lama makanan berada dalam kondisi yang tidak sesuai, semakin besar kemungkinan kualitasnya menurun dan dapat memicu gangguan kesehatan. Karena itu, penyajian hangat secara langsung di kelas diharapkan menjadi langkah pencegahan sekaligus upaya menjaga mutu makanan hingga dikonsumsi.
Penerapan layanan prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bergantung pada kesiapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sekolah juga menjadi unsur penting yang perlu memahami pola layanan tersebut. Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan pelatihan kepada SPPG dan pihak sekolah agar pelaksanaan prasmanan dapat berjalan dengan pemahaman serta koordinasi yang sejalan.
Keterlibatan sekolah diperlukan karena siswa akan ikut membantu melayani makanan melalui sistem piket. Dengan demikian, layanan prasmanan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dapur SPPG, melainkan melibatkan pembagian peran penyedia makanan, sekolah, dan siswa. Pengaturan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelayanan sekaligus membangun keterlibatan warga sekolah dalam pelaksanaan program.
Sudaryono menjelaskan bahwa dalam penerapan tersebut akan terdapat jadwal piket bagi siswa. Jadwal itu menjadi bagian dari mekanisme pelayanan makanan, sehingga siswa dapat membantu proses pembagian makanan sesuai pengaturan yang berlaku di sekolah. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sistem prasmanan membutuhkan kesiapan dari seluruh pihak, bukan hanya dari petugas yang bekerja di SPPG.
Menurut Sudaryono, pola keterlibatan siswa melalui jadwal piket juga memiliki perbandingan dengan praktik yang diterapkan di Jepang. Perbandingan itu menggambarkan bahwa pembagian peran dalam layanan makanan di lingkungan sekolah bukan hal yang sepenuhnya baru. Meski demikian, penerapannya dalam program MBG tetap memerlukan penyesuaian dan kesiapan dari sekolah serta SPPG. Pelatihan yang diberikan BGN menjadi langkah untuk menyatukan pemahaman kedua unsur tersebut sebelum layanan prasmanan dijalankan.
Sistem prasmanan dalam uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan memberikan fleksibilitas lebih besar kepada siswa dalam menentukan porsi makanan. Dengan mekanisme ini, siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan masing-masing, baik dari sisi selera maupun jumlah konsumsi. Pengaturan tersebut dinilai lebih adaptif dibandingkan pembagian porsi yang sepenuhnya seragam, karena kebutuhan makan setiap siswa tidak selalu sama.
Fleksibilitas juga terbuka ketika makanan masih tersedia. Siswa yang merasa membutuhkan tambahan dapat mengambil porsi berikutnya sesuai ketentuan yang diterapkan di sekolah. Kesempatan tersebut diharapkan membuat makanan yang disediakan dapat dikonsumsi secara lebih optimal, tanpa harus menetapkan jumlah yang sama bagi seluruh penerima. Pada saat yang sama, pengelolaan pengambilan makanan tetap perlu dilakukan secara tertib agar ketersediaan dapat dipantau dan setiap siswa memperoleh akses yang adil.
BGN berharap pola prasmanan turut menekan food waste atau sisa makanan. Sudaryono menyebut sejumlah alasan yang mendasari harapan tersebut, lain makanan yang dapat disajikan lebih segar, adanya kemungkinan siswa mengambil tambahan, serta peluang memanfaatkan makanan yang tersisa. Makanan yang lebih segar diharapkan meningkatkan minat konsumsi, sedangkan pilihan menambah porsi dapat membantu menyesuaikan jumlah makanan dengan kebutuhan siswa. Jika masih terdapat makanan setelah waktu pembagian, mekanisme pemanfaatannya juga menjadi bagian penting agar tidak langsung berakhir sebagai sampah. Atas pertimbangan itu, sistem prasmanan dinilai berpotensi menghasilkan lebih sedikit pemborosan. Harapan tersebut menjadi salah satu alasan penerapannya dalam uji coba, tanpa mengartikan bahwa hasil akhirnya telah ditetapkan.
