Pringsewu, Jejakperistiwa.id – Satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, memunculkan tanda tanya di ruang publik. Alih-alih menghadirkan percepatan pembangunan dan lompatan kebijakan, jalannya pemerintahan dinilai masih stagnan tanpa arah strategis yang terukur. Sabtu ( 21/02/2026)
Aktivis kebijakan publik sekaligus Ketua ALAK Lampung, Nopiyanto, menilai kondisi tersebut bukan sekadar persoalan ritme kerja, tetapi menyangkut keberanian dan kapasitas kepemimpinan dalam merealisasikan janji politik.
“Yang terlihat hari ini bukan akselerasi, melainkan kompromi politik. Energi habis untuk mengatur keseimbangan kepentingan, sementara rakyat menunggu realisasi janji,” tegasnya.
Menurutnya, sektor pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, dan kesejahteraan sosial yang sebelumnya menjadi janji kampanye belum menunjukkan progres signifikan. Di sisi lain, persoalan klasik seperti infrastruktur jalan rusak masih menjadi keluhan utama masyarakat.
“Kalau satu tahun hanya diisi dengan konsolidasi dan manuver, kapan rakyat merasakan hasilnya? Jalan rusak tetap rusak, ekonomi rakyat tetap terseok. Ini bukan soal wacana, ini soal keberpihakan,” ujar Nopiyanto.
Ia menegaskan, jika persoalan mendasar terus berulang tanpa penyelesaian strategis, maka yang terjadi bukan pembangunan, melainkan pengulangan stagnasi.
ALAK Lampung juga menyoroti lemahnya orkestrasi birokrasi di lingkungan Pemkab Pringsewu, yang dinilai belum mampu menjadi motor percepatan program kepala daerah.
“Sekda adalah penggerak utama birokrasi. Jika birokrasi berjalan lambat, minim inovasi, dan tanpa terobosan tata kelola, maka ada persoalan serius dalam kepemimpinan administratif,” kata Nopiyanto.
Hingga saat ini, lanjutnya, belum terlihat reformasi birokrasi yang progresif, baik dalam efisiensi anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun percepatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, birokrasi masih terjebak pada pola kerja normatif dan rutinitas administratif, padahal dalam kondisi fiskal yang terbatas dibutuhkan keberanian melakukan reformasi struktural dan inovasi kebijakan.
“Sekda tidak cukup hanya menjadi administrator. Ia harus menjadi akselerator perubahan. Jika mesin birokrasi tidak digerakkan dengan visi dan ketegasan, maka program kepala daerah hanya akan menjadi dokumen perencanaan tanpa daya dorong nyata.”
Catatan Kritis Satu Tahun Pemerintahan
ALAK Lampung mencatat sejumlah poin evaluasi terhadap kinerja Pemkab Pringsewu:
Belum terlihat roadmap percepatan pembangunan yang transparan dan terukur
Minim inovasi dalam peningkatan PAD
Reformasi birokrasi belum menunjukkan hasil konkret
Infrastruktur dasar belum menjadi prioritas dengan eksekusi cepat
Belum ada kebijakan yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat bawah
Nopiyanto menegaskan, satu tahun bukan waktu yang singkat untuk menunjukkan arah kepemimpinan. Karena itu, publik dinilai wajar mempertanyakan komitmen dan kapasitas pemerintah daerah.
Tuntutan kepada Pemerintah Daerah
Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat Pringsewu, ALAK Lampung menyampaikan sejumlah tuntutan:
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan laporan kinerja satu tahun secara terbuka dan transparan kepada publik
Mendesak percepatan perbaikan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama
Mendesak reformasi birokrasi konkret dengan evaluasi kinerja ASN berbasis indikator terukur
Mendesak penyusunan strategi inovatif peningkatan PAD guna mengurangi ketergantungan fiskal
Mendesak penyusunan roadmap pembangunan jangka menengah yang realistis dan dapat diawasi publik
Mendesak penghentian praktik politik kepentingan yang berpotensi menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan
ALAK Lampung menegaskan bahwa mandat kekuasaan berasal dari rakyat, sehingga yang wajib dipenuhi adalah janji kepada masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik.
“Rakyat tidak membutuhkan retorika. Rakyat membutuhkan keberanian, ketegasan, dan kerja nyata. Pringsewu harus bergerak, bukan berjalan di tempat.”
Mereka juga menyatakan akan terus mengawal jalannya pemerintahan melalui langkah-langkah konstitusional apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah korektif dan terobosan nyata dari pemerintah daerah.
