Jakarta | Pembangunan ibu kota membutuhkan kerja sama dan kepercayaan, bukan kepentingan pribadi. Pesan itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memberikan kuliah umum sekaligus meresmikan gedung Universitas Ciputra Jakarta di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (15/10/2026). Ia menegaskan bahwa tantangan membangun Jakarta tidak dapat dihadapi oleh pemerintah seorang diri. Kota dengan kebutuhan dan persoalan yang beragam memerlukan keterlibatan banyak pihak, dengan tujuan bersama sebagai landasan. Kepercayaan, menurut Pramono, perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan komitmen untuk bekerja demi kepentingan warga. Dengan begitu, kebijakan dan program pembangunan dapat memperoleh dukungan, sekaligus dijalankan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono menceritakan upayanya merangkul berbagai kalangan untuk ikut menyelesaikan persoalan ibu kota. Pemerintah daerah, katanya, perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat, dunia pendidikan, komunitas, serta pelaku usaha. Ia secara khusus menyebut kalangan pengusaha sebagai mitra yang dapat berkontribusi melalui gagasan, investasi, dan pengalaman mengelola berbagai kegiatan. Kerja sama itu bukan berarti pemerintah menyerahkan tanggung jawabnya, melainkan menyatukan kemampuan setiap pihak agar solusi yang dihasilkan lebih menyeluruh. Pramono juga menekankan pentingnya menjaga hubungan yang saling percaya, sehingga para mitra memahami arah kebijakan dan pemerintah tetap dapat memastikan kepentingan publik menjadi pertimbangan utama.
Tantangan Jakarta mencakup persoalan yang saling berkaitan, mulai dari kebutuhan layanan publik hingga upaya menciptakan lingkungan kota yang nyaman dan produktif. Karena itu, pembangunan perlu dirancang dengan melihat dampak jangka panjang, bukan hanya mengejar hasil yang cepat terlihat. Pramono menyampaikan bahwa keterbukaan dalam proses kerja dapat membantu menjaga akuntabilitas dan memperkuat dukungan masyarakat. Prinsip tersebut juga relevan bagi perguruan tinggi, yang dapat menjadi ruang pertukaran pengetahuan serta pengembangan gagasan untuk menjawab kebutuhan kota. Peresmian gedung Universitas Ciputra Jakarta sekaligus kuliah umum itu menjadi kesempatan untuk mengajak berbagai pihak berkontribusi. Menurut Pramono, kolaborasi yang transparan dan berorientasi pada kepentingan bersama merupakan salah satu modal penting untuk membangun Jakarta.
Dalam pandangan Pramono, ego dapat menjadi persoalan dalam kepemimpinan, terutama ketika perhatian pemimpin bergeser dari pekerjaan yang harus dilakukan menuju penilaian terhadap dirinya. Ia menyampaikan bahwa selama menjalankan tugas sebagai gubernur, dirinya berusaha tidak lagi mempersoalkan serangan yang diterima. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ia memilih menempatkan pekerjaan untuk Jakarta sebagai hal yang lebih utama daripada reaksi pribadi terhadap kritik atau serangan. Dengan demikian, persoalan ego tidak dipandang sekadar sebagai soal perasaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan menjaga fokus pada tanggung jawab.
Pramono menggambarkan sikapnya dengan mengatakan, “Kalau saya, mungkin udah nggak punya ego, jadi saya nyantai aja. Diserang juga oke, nggak diserang juga nggak apa-apa.” Pernyataan itu menekankan bahwa ia berupaya menerima keadaan tanpa menjadikan ada atau tidaknya serangan sebagai pusat perhatiannya. Ia tidak menyatakan bahwa serangan harus disukai atau diabaikan oleh semua orang; ia menjelaskan sikap pribadi yang ingin diambil dalam menjalankan tugas. Dalam konteks kepemimpinan, pandangan tersebut memberi penekanan pada ketenangan dan kemampuan untuk tidak membiarkan respons terhadap dirinya mengalihkan perhatian dari pekerjaan.
Baginya, ukuran utama bukanlah apakah dirinya mendapat serangan, melainkan apakah ia dapat terus bekerja untuk Jakarta. Sikap ini memperlihatkan upaya memisahkan urusan pribadi dari tanggung jawab publik: serangan tidak dijadikan alasan untuk berhenti bekerja ataupun topik yang terus dipersoalkan. Pesan yang dapat ditangkap dari pernyataannya adalah bahwa pemimpin perlu menjaga fokus pada kepentingan yang dilayani, alih-alih terjebak dalam ego. Namun, pernyataan tersebut tetap merupakan penjelasan Pramono mengenai sikap yang ia pilih sendiri. Ia menyampaikan bahwa ia berusaha santai menghadapi situasi itu, sementara pekerjaan untuk Jakarta tetap menjadi perhatian yang ia utamakan.
Dalam menggambarkan dinamika pekerjaan pemerintahan di Jakarta, Pramono menyampaikan seloroh mengenai banyaknya “suhu” dan “pesilat” di ibu kota. Ungkapan tersebut memperlihatkan cara santai yang ia gunakan saat berbicara tentang beragam dinamika yang perlu dihadapi dalam menjalankan tugas. Ia menyebut bahwa situasi semacam itu bukan hal baru baginya, karena telah lama berhadapan dengan berbagai dinamika dalam pekerjaannya.
Ucapan itu menjadi gambaran singkat tentang tantangan yang menurutnya menyertai pekerjaan di Jakarta. Dalam kota dengan banyak dinamika, ia mengatakan telah cukup lama menghadapi berbagai keadaan dan perubahan. Ia tidak merinci siapa yang dimaksud dengan “suhu” ataupun “pesilat”, sehingga istilah itu tetap dipahami sebagai bagian dari ungkapan yang ia sampaikan, bukan sebagai penunjuk kepada orang atau kelompok tertentu. Nada bercanda tersebut juga membuat pernyataannya terasa lebih ringan, meskipun konteksnya adalah pekerjaan pemerintahan.
Dengan menyebut dirinya sebagai “pesilat lama”, Pramono menyinggung pengalaman menghadapi situasi yang beragam selama menjalankan tugas. Seloroh itu tidak menghapus kompleksitas yang ada, tetapi menyampaikan bahwa ia telah terbiasa berhadapan dengan dinamika yang datang silih berganti. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan gaya komunikasinya ketika membicarakan keadaan Jakarta: langsung, ringan, dan berangkat dari pengalaman yang ia sebut sendiri. Tanpa memberikan penjelasan tambahan tentang istilah yang dipakai, ia menyampaikan bahwa menghadapi dinamika bukan sesuatu yang baru baginya. Ucapannya pun tetap berada dalam suasana santai, sesuai dengan bentuk seloroh yang disampaikan.
Kepercayaan, menurut Pramono, merupakan prasyarat agar pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama dalam membangun Jakarta. Hubungan yang baik tidak cukup hanya mengandalkan komunikasi atau kesepakatan di atas kertas. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa kebijakan dan proses administratif dijalankan secara terbuka, sementara pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan rencana mereka. Dengan dasar kepercayaan tersebut, kolaborasi dapat berlangsung lebih efektif dan kepentingan pembangunan kota dapat didorong bersama.
Salah satu bidang yang ia soroti adalah perizinan, termasuk proses yang berkaitan dengan koefisien lantai bangunan (KLB). Ketentuan mengenai KLB dapat berpengaruh pada rancangan dan kelayakan sebuah proyek, sehingga informasi serta prosedur yang jelas penting bagi masyarakat maupun pengusaha. Ketika proses perizinan tidak transparan, pemohon dapat menghadapi ketidakpastian mengenai persyaratan, tahapan, atau keputusan yang harus dipenuhi. Kondisi semacam itu berisiko menghambat kegiatan usaha dan membuka ruang bagi praktik yang tidak semestinya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pramono menyatakan telah menerbitkan Pergub Nomor 11 Tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa aturan itu dimaksudkan untuk membuat perizinan lebih transparan sekaligus mengurangi ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Penekanan ini menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola tidak hanya menyangkut aturan tertulis, tetapi juga cara pemerintah mengelola keputusan dan memberikan pelayanan. Keterbukaan prosedur diharapkan membantu pemohon memahami proses, sekaligus membuat pelaksanaan kebijakan lebih mudah dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Pramono menggambarkan langkah tersebut sebagai bentuk pembatasan terhadap kewenangannya sendiri. “Saya sebenarnya memotong tangan saya sendiri, saya memotong kewenangan saya sendiri,” ujarnya. Pernyataan itu menegaskan bahwa transparansi menuntut pemerintah bersedia membatasi ruang keputusan sepihak demi proses yang lebih jelas dan dapat dipercaya. Dengan demikian, kebijakan tidak semata-mata memberi kemudahan kepada pihak swasta, tetapi juga menjaga agar pelayanan berlangsung dengan standar yang terbuka bagi semua pemohon.
Ia berharap pemerintah dan pengusaha dapat membangun hubungan yang setara, berlandaskan kepastian serta kepercayaan. Jika aturan mudah dipahami dan diterapkan secara konsisten, kedua pihak dapat berkonsentrasi pada kerja sama dan manfaat pembangunan, bukan tersendat oleh prosedur yang kabur.
Baca juga: Persija Jakarta Pindah Kandang ke Bali untuk Bertanding Melawan Java United | Program Beasiswa Jakarta Unggul untuk Pendidikan Internasional | Krisis Air di Jakarta: Dampak Kekeringan Akibat El Nino 38 kunjungan















