Jakarta | Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu masalah terbesar di ibu kota dan perlu ditangani secara serius. Meski Jakarta dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional, pertumbuhan dan kemajuan kota belum dirasakan secara merata oleh seluruh warga. Karena itu, upaya mengurangi kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui program jangka pendek, tetapi perlu menjadi agenda berkelanjutan yang melibatkan pemerintah dan berbagai unsur masyarakat. Penanganan yang terarah juga penting agar kebijakan dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus memperluas kesempatan warga untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Pramono juga menyoroti kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih terlihat di Jakarta. Perbedaan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan dasar, dan peluang ekonomi dapat memengaruhi kemampuan warga untuk memperoleh manfaat dari perkembangan kota. Ia menyebut rasio Gini Jakarta berada pada angka 0,45 dan menilai angka tersebut perlu diturunkan. Rasio Gini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan; semakin tinggi nilainya, semakin besar jarak kelompok berpendapatan berbeda. Bagi Jakarta, angka itu menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi perlu disertai pemerataan, agar kemajuan tidak hanya terkonsentrasi pada sebagian warga atau wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Kearney 100 Years of Impact yang mengangkat tema “Jakarta Towards 500: Shaping the Next Global City Together”, sebagaimana disebut dalam bahan pada Kamis (29/10/2026). Dalam forum itu, persoalan kemiskinan dan ketimpangan ditempatkan sebagai tantangan penting ketika Jakarta menyiapkan diri menjadi kota global. Pembahasan mengenai masa depan kota, dengan demikian, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur atau daya saing, tetapi juga kualitas hidup warga dan keadilan sosial. Penurunan kemiskinan serta rasio Gini menjadi sasaran yang menuntut kebijakan konsisten, data yang tepat, dan perhatian pada kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan.
Pemerintah Provinsi Jakarta menempatkan pendidikan sebagai salah satu cara untuk memperluas kesempatan dan membantu warga meningkatkan kualitas hidup. Dukungan beasiswa ditujukan agar biaya pendidikan tidak menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan sekolah. Dengan akses belajar yang lebih baik, mereka diharapkan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan untuk memperoleh peluang kerja serta masa depan yang lebih layak.
Pramono menyebut, beasiswa telah diberikan kepada 707.000 siswa dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Selain itu, sekitar 15.800 mahasiswa juga menerima bantuan pendidikan. Cakupan tersebut memperlihatkan bahwa dukungan pemerintah diarahkan kepada warga di berbagai tahap pendidikan, mulai dari usia sekolah hingga perguruan tinggi. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga sekaligus menjaga agar siswa dan mahasiswa dapat tetap belajar.
Menurut Pramono, pendidikan berperan penting dalam membantu keluarga kurang mampu memutus garis ketidakberuntungan yang dapat berlangsung antargenerasi. Kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai dapat membuka jalan bagi seseorang untuk mengembangkan kemampuan dan memperbaiki keadaan ekonominya. Karena itu, beasiswa tidak semata-mata dipandang sebagai bantuan biaya, tetapi juga sebagai investasi sosial untuk memperluas peluang hidup warga. Dukungan yang berkelanjutan memungkinkan anak muda dari latar belakang ekonomi terbatas memiliki kesempatan bersaing dan menentukan masa depan mereka.
Perluasan bantuan juga dilakukan melalui perubahan cakupan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Pramono kini mengizinkan program tersebut menjangkau mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3, tidak lagi terbatas pada S1. Pemprov Jakarta juga merencanakan beasiswa bergaya LPDP mulai tahun depan untuk pendidikan sarjana, magister, dan doktoral. Rencana ini diharapkan memberi pilihan dukungan yang lebih luas bagi warga yang ingin melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Dengan menggabungkan bantuan bagi siswa dan mahasiswa serta memperluas akses ke pendidikan lanjutan, pemerintah berupaya memastikan bahwa latar belakang ekonomi tidak menutup kesempatan untuk belajar. Kebijakan beasiswa tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keluarga membangun kehidupan yang lebih baik.
Pramono menilai tata kelola pemerintahan yang transparan, terbuka, dan bertanggung jawab merupakan syarat penting agar pajak masyarakat dikelola dengan baik. Penerimaan pajak berasal dari kontribusi warga dan pelaku usaha, sehingga penggunaannya perlu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah tidak cukup hanya mengumpulkan pendapatan dan menjalankan program; pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana keputusan anggaran dibuat serta untuk apa dana tersebut digunakan. Dengan demikian, warga dapat memahami hubungan kewajiban membayar pajak dan layanan maupun pembangunan yang mereka terima. Keterbukaan anggaran juga mendorong aparatur bekerja lebih cermat, sebab pengelolaan dana publik dapat diketahui dan dinilai oleh masyarakat.
Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Jakarta membuka informasi mengenai penerimaan pajak harian dan pengeluaran pemerintah. Informasi tersebut memberi gambaran kepada warga tentang pemasukan yang diterima pemerintah serta belanja yang dilakukan untuk menjalankan berbagai kebutuhan publik. Akses terhadap data ini memungkinkan masyarakat mengikuti pengelolaan keuangan daerah, bukan hanya mengetahui angka anggaran secara umum. Warga dapat melihat bagaimana dana publik dicatat dan disalurkan, sekaligus membandingkan informasi yang tersedia dengan prioritas serta program pemerintah. Penyampaian informasi secara rutin dan mudah dipahami menjadi bagian penting dari keterbukaan, agar data tidak sekadar tersedia, tetapi juga dapat digunakan untuk memahami kebijakan.
Keterbukaan tidak berarti seluruh persoalan anggaran otomatis terselesaikan. Namun, ketika informasi disajikan dengan jelas dan pemerintah bersedia menjelaskan pengeluarannya, ruang bagi pengawasan publik menjadi lebih luas. Masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, masukan, atau kritik berdasarkan informasi yang tersedia. Pemerintah pun memperoleh kesempatan untuk menerangkan pertimbangan di balik keputusan serta memperbaiki komunikasi apabila ada hal yang belum dipahami. Menurut Pramono, cara kerja yang terbuka dan bertanggung jawab dapat memperkuat hubungan pemerintah dan warga. Ia meyakini bahwa akses terhadap informasi penerimaan pajak dan belanja daerah dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut penting agar warga merasa kontribusinya dihargai dan yakin bahwa dana yang dibayarkan dikelola untuk kepentingan bersama.
Selain pendidikan dan keterbukaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan langkah untuk menghadapi persoalan perkotaan yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Salah satu tantangan terbesar adalah pengelolaan sampah. Jakarta menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah setiap hari, sehingga penanganannya memerlukan kapasitas pengolahan yang memadai dan kerja sama lintas pemerintahan. Dengan dukungan pemerintah pusat, direncanakan pembangunan tiga pembangkit listrik tenaga sampah di Bantargebang, Tunjungan atau Kamal Muara, dan Sunter, di samping proyek RDE Rorotan. Fasilitas tersebut diharapkan membantu mengurangi timbunan sampah sekaligus mengolahnya menjadi sumber energi. Pramono berharap persoalan sampah tidak lagi menjadi masalah utama pada 2028–2029. Target itu membutuhkan perencanaan, pembangunan fasilitas, dan pengelolaan yang konsisten agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Penanganan banjir juga akan diteruskan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan. Pemerintah daerah perlu menjaga dan memperbaiki sistem pengendalian air, sembari melanjutkan normalisasi sejumlah sungai. Salah satu lokasi yang disebut menjadi bagian dari pekerjaan tersebut adalah kawasan Kebun Melati, Tanah Abang. Langkah semacam ini ditujukan untuk memperkuat aliran air dan mengurangi risiko genangan, terutama ketika hujan deras. Namun, penanganan banjir perkotaan menuntut kesinambungan program serta koordinasi antarpihak, termasuk dalam pemeliharaan infrastruktur. Dengan meneruskan pekerjaan di titik-titik yang membutuhkan perhatian, Pemprov berupaya agar pencegahan berjalan beriringan dengan kesiapan merespons ketika banjir terjadi. Upaya ini merupakan bagian dari agenda yang lebih luas untuk membuat Jakarta lebih tangguh terhadap persoalan lingkungan.
Di sektor transportasi Pemprov akan memperbaiki layanan angkutan umum dan menghadirkan.
Baca juga: Reformasi Kebijakan Transportasi di Jakarta: Ganjil-Genap Harus Dievaluasi | Pengamanan Aksi Buruh di Jakarta: Langkah Strategis Polsek Bojonggede | Mall Terbaik untuk Keluarga dan Anak di Jakarta
