Kabupaten Aceh Tamiang | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya pemulihan di tiga provinsi tersebut perlu dijalankan secara terkoordinasi agar kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dapat diselesaikan sesuai target. Tito menegaskan, pekerjaan yang dapat dilaksanakan sepanjang 2026 diharapkan rampung sebelum 31 Desember tahun ini.
Arahan tersebut disampaikan Tito setelah mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (27/10). Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Pertemuan itu membahas perkembangan percepatan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk langkah yang perlu dilakukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih efektif.
Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera, Tito mengoordinasikan upaya lintas kementerian dan lembaga. Percepatan dibutuhkan agar pelaksanaan program di lapangan tidak tertunda dan berbagai kebutuhan pemulihan dapat ditangani sesuai prioritas. Pemerintah menaruh perhatian pada kegiatan yang memungkinkan diselesaikan pada 2026, sehingga setiap instansi perlu memastikan rencana, dukungan, dan pelaksanaan pekerjaan bergerak sejalan.
Target penyelesaian sebelum 31 Desember menjadi penanda waktu bagi kementerian dan lembaga dalam mengawal agenda pemulihan. Meski demikian, capaian setiap kegiatan bergantung pada kesiapan pelaksanaan dan koordinasi para pihak terkait. Pembahasan dalam rapat tingkat menteri dimaksudkan untuk melihat kemajuan, mengidentifikasi hal yang perlu dipercepat, serta menjaga agar tindak lanjut di tiga provinsi tetap terarah. Dengan demikian, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berlangsung terukur, sementara kegiatan yang memang dapat dikerjakan pada 2026 dituntaskan sebelum pergantian tahun. Arahan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pemulihan secara tepat waktu melalui kerja bersama seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat.
Penanganan bencana di tiga provinsi Sumatera dilakukan secara bertahap, mulai dari tanggap darurat, masa transisi darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Tito menjelaskan bahwa setiap fase memiliki tujuan dan prioritas berbeda, tetapi seluruhnya menjadi bagian dari upaya pemulihan yang terkoordinasi. Peralihan antarfase memungkinkan kebutuhan mendesak warga ditangani terlebih dahulu, sebelum pekerjaan pemulihan jangka panjang dilaksanakan.
Pada fase tanggap darurat, fokus utama adalah mengevakuasi warga, menangani korban, dan menyelamatkan jiwa. Pemerintah mengerahkan sumber daya untuk menjangkau masyarakat terdampak serta memenuhi kebutuhan yang paling mendesak. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pengerahan unsur TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, dan pemerintah daerah. Keterlibatan berbagai lembaga tersebut mendukung operasi pencarian dan pertolongan, layanan bagi korban, serta koordinasi penanganan di lapangan.
Untuk membantu pelaksanaan respons awal, Presiden juga memberikan anggaran awal belanja tidak terduga tambahan sebesar Rp268 miliar. Dana tersebut menjadi dukungan bagi kebutuhan penanganan pada tahap darurat, ketika pemerintah perlu bergerak cepat menanggapi dampak bencana. Penggunaan anggaran dan pengerahan personel berjalan seiring dengan upaya memastikan bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan di daerah terdampak.
Setelah kondisi darurat mulai terkendali, penanganan beralih ke masa transisi darurat. Pada tahap ini, pemerintah menyiapkan koordinasi dan langkah lanjutan agar masyarakat dapat bergerak dari bantuan darurat menuju pemulihan. Presiden membentuk satuan tugas, dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sebagai ketua tim pengarah. Keanggotaan satgas mencakup para menteri koordinator, Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Keuangan. Susunan tersebut menghubungkan unsur keamanan, koordinasi pemerintahan, serta dukungan keuangan.
Tahap berikutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi, yang diarahkan untuk memulihkan layanan, fasilitas, dan kehidupan masyarakat secara bertahap. Berbeda dari respons darurat yang menitikberatkan keselamatan langsung, pekerjaan pada fase ini membutuhkan perencanaan dan koordinasi lintas sektor. Rangkaian tahapan tersebut menjadi kerangka bagi percepatan pemulihan di tiga provinsi Sumatera hingga akhir 2026.
Memasuki tahap pemulihan, sebagian besar aktivitas pemerintahan di wilayah terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera mulai berjalan kembali. Kabupaten Aceh Tamiang, yang sebelumnya mengalami gangguan berat, juga berangsur mengaktifkan kembali pelayanan pemerintahan. Pulihnya kegiatan tersebut berjalan seiring dengan membaiknya layanan dasar yang diperlukan warga dan aparatur untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan akses internet relatif kembali normal. Rumah sakit umum serta puskesmas juga telah beroperasi, sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh layanan kesehatan. Meski demikian, pemulihan belum sepenuhnya tuntas. Di Sumatera Utara, enam puskesmas pembantu masih rusak atau hilang dan memerlukan penanganan lanjutan agar layanan kesehatan dapat menjangkau warga di wilayah terdampak secara lebih merata.
Di sektor pendidikan, dari total 4.922 satuan pendidikan yang terdampak, sebanyak 99 sekolah masih melaksanakan kegiatan belajar di kelas darurat. Kondisi tersebut menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan TNI Angkatan Darat (AD) untuk mendukung penanganan fasilitas pendidikan. Keberadaan ruang belajar yang aman dan layak diperlukan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih stabil selama pemulihan.
Konektivitas juga menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan kehidupan warga. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi pembangunan kembali jembatan oleh TNI AD dan Polri di wilayah terdampak. TNI AD telah membangun ratusan jembatan, sementara Polri membangun lebih dari 100 jembatan; Tito memperkirakan jumlahnya sekitar 120. Jembatan memungkinkan warga kembali menjangkau tempat kerja, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pasar, sekaligus membantu distribusi barang serta pemulihan kegiatan ekonomi. Karena itu, perbaikan sarana penghubung perlu berjalan beriringan dengan pemulihan layanan dasar, termasuk penanganan fasilitas yang masih rusak maupun kegiatan belajar di kelas darurat.
Hujan berintensitas tinggi yang masih mengguyur sejumlah wilayah di tiga provinsi Sumatera terus memicu banjir dan longsor susulan. Dampak cuaca tersebut membuat penanganan bencana belum sepenuhnya dapat beralih ke tahap pemulihan. Di beberapa lokasi, genangan maupun material longsor kembali menghambat pergerakan warga serta mengganggu akses transportasi. Situasi ini menambah pekerjaan pemerintah dalam memastikan jalur penghubung dapat digunakan lagi dan kegiatan masyarakat berangsur pulih. Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi perlu berjalan beriringan dengan kewaspadaan terhadap risiko cuaca lanjutan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga yang telah memperoleh alokasi anggaran segera mempercepat program rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Tito, ketersediaan dana perlu diikuti pelaksanaan yang terarah agar kebutuhan mendesak di wilayah terdampak dapat ditangani tanpa penundaan. Upaya tersebut mencakup pemulihan layanan dasar dan infrastruktur yang menopang kehidupan sehari-hari. Percepatan juga penting karena kerusakan akses dapat membatasi mobilitas warga, menghambat distribusi kebutuhan, serta memperlambat aktivitas ekonomi setempat.
Bidang yang perlu dikebut meliputi perbaikan sekolah, rumah warga, jalan, dan jembatan. Sekolah yang pulih memungkinkan kegiatan belajar kembali berlangsung, sementara perbaikan hunian mendukung warga untuk kembali menjalani kehidupan dengan lebih aman. Jalan dan jembatan perlu ditangani agar hubungan antarkawasan serta akses menuju layanan publik tidak terus terputus. Pemerintah juga perlu memulihkan fasilitas penunjang ekonomi masyarakat, sehingga warga dapat kembali bekerja, menjalankan usaha, dan memperoleh penghasilan. Seluruh pekerjaan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan serta tingkat kerusakan di setiap wilayah.
Tito menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar program tidak berjalan sendiri-sendiri dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif. Ia juga mendorong pemerintah daerah memaksimalkan anggaran yang tersedia, termasuk tambahan anggaran, untuk mempercepat pemulihan.
Baca juga: Kreativitas dalam Gerakan: Festival Tari Kontemporer di Sumatera Barat | Menikmati Akhir Pekan di Jakarta: Pameran Seni Memikat Sepanjang September 2026 31 kunjungan
