Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan agar narapidana kasus narkotika mendapatkan rehabilitasi dan reedukasi. Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani persoalan kelebihan kapasitas yang masih dihadapi lembaga pemasyarakatan. Melalui pendekatan itu, penanganan narapidana narkotika tidak hanya ditempatkan dalam kerangka pemidanaan, tetapi juga mencakup pemulihan serta pendidikan kembali sesuai kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa kementeriannya akan menyiapkan kebijakan tersebut bersama tujuh kementerian dan lembaga lainnya. Kerja sama lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk merumuskan pelaksanaan rehabilitasi dan reedukasi bagi narapidana narkotika secara terarah. Kebijakan yang disiapkan diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk merespons kondisi lapas yang mengalami kelebihan kapasitas, sebagaimana menjadi perhatian dalam arahan Presiden.
Pernyataan mengenai arahan Presiden dan rencana penyusunan kebijakan itu disampaikan Supratman dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, pada Senin, 5 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang menindaklanjuti instruksi Presiden melalui pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait. Fokusnya adalah menyiapkan mekanisme rehabilitasi dan reedukasi bagi narapidana narkotika sebagai bagian dari penanganan masalah pemasyarakatan.
Langkah ini menunjukkan adanya rencana penanganan yang melibatkan lebih dari satu institusi pemerintah. Kementerian Hukum bersama tujuh kementerian dan lembaga lain akan menyusun kebijakan berdasarkan arahan Presiden tersebut. Dengan demikian, rehabilitasi dan reedukasi narapidana narkotika ditempatkan sebagai salah satu opsi kebijakan untuk membantu mengatasi kepadatan di lembaga pemasyarakatan, sekaligus menjadi tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat.
Program rehabilitasi dan reedukasi yang disiapkan pemerintah diarahkan terutama kepada narapidana dalam perkara narkotika yang masih berada pada usia produktif. Kelompok ini dinilai memiliki peluang besar untuk mengikuti proses pemulihan, memperoleh pengetahuan baru, serta membangun kesiapan kembali ke tengah masyarakat. Pendekatan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian persoalan kesehatan dan ketergantungan, tetapi juga pada pembentukan keterampilan, perubahan perilaku, dan penguatan kemampuan sosial.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Supratman, menyampaikan bahwa penentuan sasaran program akan dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Koordinasi data diperlukan agar pemerintah dapat memperoleh gambaran yang akurat mengenai jumlah narapidana narkotika, usia, kondisi, serta kebutuhan masing-masing peserta. Data tersebut juga menjadi dasar untuk menentukan prioritas penerima program dan menyusun kapasitas pelaksanaan secara bertahap, sehingga layanan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Hingga kini, pemerintah belum menjelaskan secara rinci lokasi pusat pelaksanaan rehabilitasi dan reedukasi tersebut. Namun, program itu akan diarahkan ke pusat-pusat rehabilitasi dan reedukasi yang dinilai memiliki fasilitas serta tenaga pendukung sesuai kebutuhan peserta. Jumlah narapidana yang mengikuti kegiatan akan menyesuaikan data dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penyesuaian ini penting untuk mencegah kapasitas layanan terlampaui dan memastikan setiap peserta memperoleh pendampingan yang memadai. Pemerintah juga perlu memetakan kesiapan fasilitas, tenaga profesional, serta mekanisme pemantauan agar pelaksanaan berjalan terukur dan berkelanjutan.
Untuk memastikan rencana rehabilitasi narapidana narkotika dapat diterapkan secara terarah, Supratman bersama sejumlah menteri dan lembaga menyepakati pembentukan tim kecil. Tim ini akan bekerja selama satu minggu untuk merumuskan kebijakan lanjutan secara konkret, termasuk menyusun tahapan pelaksanaan, kebutuhan kelembagaan, serta mekanisme koordinasi antarinstansi. Pembentukan tim tersebut diharapkan membuat pembahasan tidak berhenti pada gagasan umum, melainkan menghasilkan rancangan yang dapat segera ditindaklanjuti pemerintah.
Salah satu tugas utama tim adalah menentukan lokasi pelaksanaan program rehabilitasi. Penetapan lokasi perlu mempertimbangkan kesiapan sarana, kapasitas layanan, akses tenaga profesional, serta kesesuaian dengan kebutuhan pembinaan narapidana. Setelah rumusan kebijakan dan lokasi ditetapkan, hasil kerja tim akan dilaporkan kepada Presiden. Laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan lebih lanjut mengenai penerapan program, termasuk kemungkinan pengembangan model rehabilitasi di sejumlah wilayah.
Dalam penyusunan kurikulum khusus, Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi akan bekerja bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kurikulum itu diarahkan untuk mendukung proses pembinaan yang lebih terstruktur, dengan materi dan metode yang menyesuaikan kondisi narapidana narkotika serta tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial. Penyusunannya diharapkan berbasis kajian dan memperhatikan kebutuhan pendidikan, keterampilan, serta perubahan perilaku peserta program.
Pelaksanaan rehabilitasi akan melibatkan Menteri Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional. Keduanya berperan dalam memastikan aspek kesehatan, asesmen, pendampingan, dan layanan pemulihan berjalan sesuai standar. Tim tersebut juga mencakup Menteri Pertanian serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Keterlibatan kedua kementerian itu membuka peluang pengembangan pelatihan berbasis pertanian dan kelautan sebagai bagian dari pembinaan keterampilan. Dengan kerja lintas sektor ini, program diharapkan tidak hanya mengurangi kepadatan lapas, tetapi juga mempersiapkan narapidana untuk kembali berfungsi secara produktif di masyarakat.
Program rehabilitasi dan reedukasi bagi narapidana kasus narkotika dirancang sebagai bagian dari proses pembinaan, bukan sebagai mekanisme untuk menghapus status mereka sebagai warga binaan. Para peserta tetap menjalani masa pidana dan mengikuti ketentuan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi tidak mengubah kedudukan hukum narapidana, melainkan memberikan pendekatan pembinaan yang lebih terarah sesuai kebutuhan pemulihan, pendidikan, dan reintegrasi sosial.
Menurut Supratman, peserta program akan diberdayakan melalui kegiatan yang memiliki nilai produktif dan mendukung kesiapan mereka untuk kembali ke tengah masyarakat. Pemberdayaan tersebut memungkinkan narapidana bekerja sambil menjalani proses reedukasi sebagai bagian dari masa pembinaan. Kegiatan kerja dapat menjadi sarana untuk membangun keterampilan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepercayaan diri, sedangkan reedukasi diarahkan untuk memperkuat pemahaman mengenai dampak penyalahgunaan narkotika dan pentingnya perubahan perilaku. Pola ini diharapkan membuat pembinaan tidak berhenti pada pengawasan, tetapi juga menghasilkan bekal yang dapat digunakan setelah masa pidana berakhir.
Gagasan tersebut juga berkaitan dengan persoalan kepadatan lembaga pemasyarakatan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional. Ia menyebut lapas mengalami over capacity, sementara hampir 80 persen tahanan merupakan tahanan dalam kasus narkotika. Tingginya jumlah penghuni dengan perkara narkotika memberikan tekanan besar terhadap kapasitas hunian, layanan kesehatan, pengawasan, dan pelaksanaan pembinaan. Kondisi itu menunjukkan perlunya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penempatan dan penahanan, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan serta pengurangan risiko pengulangan tindak pidana. Dalam konteks tersebut, rehabilitasi narapidana narkotika disebut sebagai salah satu opsi untuk menangani kepadatan lapas, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, hasil asesmen, dan kebutuhan pembinaan setiap peserta.
