Jakarta | Pemerintah menyiapkan pembangunan pabrik yang mengolah telur menjadi tepung telur sebagai langkah untuk membantu peternak ayam petelur. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, menyatakan fasilitas pengolahan tersebut direncanakan digarap oleh badan usaha milik negara (BUMN). Salah satu perusahaan yang berpeluang terlibat adalah ID Food. Rencana ini diarahkan untuk memperluas penyerapan hasil produksi peternak dan memberi pilihan pengolahan ketika pasokan telur berlebih.
Amran menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers setelah menerima audiensi para peternak di kantornya, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. Ia mengatakan pembahasan mengenai proyek itu telah dilakukan bersama COO Badan Pengelola Investasi Danantara serta Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria. Keterlibatan BUMN masih menjadi bagian dari rencana yang dibahas, termasuk kemungkinan penugasan kepada ID Food untuk menggarap fasilitas pengolahan telur tersebut.
Pabrik tepung telur diposisikan sebagai solusi jangka panjang, bukan sekadar langkah sesaat untuk merespons perubahan harga. Peternak ayam petelur menghadapi tekanan ketika produksi melampaui kebutuhan pasar dan harga jual melemah. Dengan mengolah telur menjadi produk yang dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagai bahan baku, pemerintah berharap sebagian hasil panen dapat terserap melalui jalur selain penjualan telur segar. Pengolahan juga berpotensi membantu menjaga kesinambungan usaha peternak saat terjadi kelebihan pasokan.
Meski demikian, rencana pembangunan pabrik masih perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan antarlembaga dan BUMN terkait. Aspek pelaksanaan, termasuk peran perusahaan yang akan mengelola proyek, perlu ditetapkan sebelum fasilitas dapat diwujudkan. Pernyataan Amran menandai upaya pemerintah mencari mekanisme penyerapan yang lebih terstruktur bagi produksi peternak. Jika berjalan sesuai rencana, pengolahan telur menjadi tepung dapat menjadi bagian dari langkah untuk mengurangi tekanan akibat surplus, sekaligus membuka saluran pemanfaatan produk yang lebih beragam.
Pemerintah menyiapkan tiga jalur untuk membantu menyerap produksi telur yang sulit tersalurkan. Langkah-langkah yang disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tersebut mencakup pemanfaatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan fasilitas pengolahan telur menjadi tepung, serta penyerapan darurat oleh badan usaha pangan milik negara. Ketiganya masih berupa upaya yang direncanakan atau diminta untuk dijalankan, bukan keterangan bahwa seluruh penyerapan telah terlaksana.
Jalur pertama adalah mendorong telur produksi peternak masuk ke dalam kebutuhan program MBG. Program tersebut dipandang dapat menjadi salah satu saluran permintaan yang membantu menyerap pasokan. Amran mengatakan pihaknya telah membicarakan gagasan ini dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Pembahasan itu menjadi bagian dari upaya mencari kesesuaian kebutuhan bahan pangan untuk program pemerintah dan produksi peternak. Namun, pelaksanaan penyerapan melalui MBG tetap memerlukan pengaturan lebih lanjut, termasuk mekanisme pembelian dan distribusinya.
Untuk solusi jangka panjang, pemerintah juga berencana membangun pabrik yang mengolah telur menjadi tepung. Produk olahan ini diharapkan dapat memperpanjang masa simpan dan membuka pilihan pemanfaatan telur di luar penjualan segar. Pengolahan menjadi tepung berpotensi membantu mengelola pasokan ketika produksi melimpah, sekaligus menyediakan bahan baku untuk berbagai kebutuhan pangan. Rencana tersebut membutuhkan persiapan fasilitas dan tata kelola pengolahan, sehingga tidak serta-merta menjadi penyelesaian langsung bagi peternak saat ini.
Sementara itu, untuk penanganan yang bersifat darurat, Amran meminta ID Food dan Bulog melakukan penyerapan telur dengan nilai yang disebut mencapai Rp30 miliar. Ia menyatakan kedua lembaga tersebut sanggup menjalankan penyerapan dan meminta agar mereka mulai bergerak. Arahan ini ditujukan untuk membantu menghadapi kesulitan pemasaran dalam waktu dekat, sembari jalur MBG dan rencana pabrik disiapkan. Kejelasan pelaksanaan, waktu pembelian, serta penyaluran hasil serapan akan menentukan seberapa besar langkah darurat tersebut dapat memberi dukungan nyata kepada peternak. Dengan demikian, pemerintah mengandalkan kombinasi permintaan program, pengolahan hasil, dan pembelian segera untuk merespons persoalan penyerapan telur.Rencana pemerintah untuk menyerap telur dan menyiapkan pabrik tepung berkaitan dengan keluhan peternak mengenai harga jual yang dinilai belum memadai. Di tingkat peternak, harga telur disebut berada di bawah biaya produksi. Kondisi tersebut membuat hasil penjualan belum cukup untuk menutup ongkos usaha, sehingga peternak mengaku menanggung kerugian. Keluhan ini menjadi salah satu alasan yang disampaikan dalam pembahasan langkah penyerapan, sementara persoalan harga dan biaya produksi menjadi latar yang dihadapi para peternak.
Ikhwan, Sekretaris Koperasi Produsen Peternak Sumedang Raya, mengatakan bahwa peternak telah mengalami kerugian selama tujuh bulan terakhir. Keterangan mengenai durasi kerugian itu disampaikan Ikhwan untuk menggambarkan tekanan yang berlangsung dalam usaha peternakan telur. Menurutnya, pendapatan dari penjualan telur belum menutup ongkos usaha. Ia menjelaskan bahwa harga telur di tingkat peternak lebih rendah daripada harga pokok produksi, sehingga penerimaan yang diperoleh peternak tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan untuk menjalankan usaha.
Perbandingan harga jual dan biaya produksi menjadi inti dari keluhan tersebut. Ketika telur dijual di bawah harga pokok produksi, penjualan tidak menghasilkan penerimaan yang cukup untuk mengimbangi ongkos usaha, sebagaimana diterangkan Ikhwan. Ia menyampaikan bahwa keadaan itu telah berlangsung selama tujuh bulan terakhir, tanpa menyebut dalam keterangan tersebut angka kerugian atau rincian biaya produksi. Karena itu, persoalan yang disoroti adalah selisih harga telur di tingkat peternak dan biaya untuk memproduksinya, serta dampaknya terhadap pendapatan penjualan.
Langkah penyerapan telur yang disiapkan pemerintah ditujukan untuk merespons situasi yang dikeluhkan peternak, yakni harga jual di bawah biaya produksi dan pendapatan yang belum menutup ongkos usaha. Keterangan Ikhwan menempatkan pengalaman kerugian selama tujuh bulan terakhir sebagai bagian dari alasan perlunya perhatian terhadap kondisi peternak. Ia juga menegaskan bahwa harga di tingkat peternak masih lebih rendah daripada harga pokok produksi. Dengan demikian, penjelasan mengenai rencana penyerapan terkait langsung dengan keluhan tersebut, tanpa mengubah keterangan sumber tentang durasi kerugian maupun hubungan harga jual dan biaya produksi.
Dalam wawancara di kantor Kementerian Pertanian, Ikhwan menggambarkan tekanan yang dihadapi peternak ayam petelur melalui perbandingan biaya produksi dan harga jual. Menurut keterangannya, harga pokok produksi telur saat ini berada di kisaran Rp24.000 per kilogram. Sementara itu, telur yang dijual peternak di tingkat kandang di Jawa Barat dihargai sekitar Rp20.000 per kilogram. Selisih tersebut menunjukkan bahwa pendapatan dari penjualan belum menutup biaya untuk menghasilkan telur. Kondisi ini membuat peternak menghadapi ruang usaha yang semakin sempit, karena setiap kilogram yang terjual dengan harga lebih rendah daripada ongkos produksinya berpotensi menambah beban kerugian.
Ikhwan menyebut kerugian peternak hampir mencapai Rp4.000 per kilogram. Angka itu sejalan dengan selisih harga pokok produksi dan harga jual yang ia sampaikan, meskipun besaran aktual dapat bergantung pada kondisi usaha masing-masing. Menurutnya, tekanan harga tersebut telah berlangsung selama tujuh bulan. Rentang waktu yang panjang membuat persoalan ini bukan sekadar perubahan harga sesaat, melainkan tantangan berkelanjutan bagi arus kas peternak. Ketika telur tetap harus dipasarkan sementara harga berada di bawah biaya produksi, peternak perlu menanggung selisihnya. Situasi demikian dapat menyulitkan mereka menjaga operasional, memenuhi kebutuhan pakan, dan mempertahankan keberlangsungan produksi.
Keterangan mengenai harga di Jawa Barat itu memberi konteks terhadap pembahasan langkah pemerintah untuk membantu peternak. Tekanan akibat selisih harga menjelaskan mengapa penyerapan telur darurat dipersiapkan sebagai upaya jangka pendek, agar sebagian hasil produksi dapat tersalurkan ketika pasar belum memberikan harga yang memadai. Pada saat yang sama, rencana menyiapkan pabrik tepung telur ditempatkan sebagai solusi jangka panjang.
Baca juga: Pemerintah Dukung Pengusutan Penyulundupan Kacang Tanah di Jakarta | Antam Tingkatkan Penyerapan Emas Domestik untuk Memperkuat Ekosistem | Pemerintah Kabupaten Tangerang Tepat Menghadapi Dugaan Pelecehan Seksual
