Jakarta | Pemerintah mengerahkan 60.177 personel gabungan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah. Pengerahan ini menjadi langkah utama dalam memperkuat upaya penanganan di lapangan, sekaligus menunjukkan bahwa penanggulangan kebakaran membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Personel gabungan tersebut ditugaskan untuk mendukung pemadaman dan upaya terkait penanganan kebakaran di wilayah terdampak. Langkah ini diambil ketika pemerintah terus berupaya merespons kejadian karhutla yang terjadi di beberapa daerah.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah terus mengupayakan penanganan karhutla dan akan bekerja maksimal. Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan masalah bersama yang memerlukan perhatian dan kerja sama. Karena itu, koordinasi antarpihak menjadi bagian penting dari upaya pemerintah, baik dalam mendukung pekerjaan personel maupun dalam menjaga agar langkah penanganan dapat berlangsung secara terarah. Pernyataan tersebut disampaikan Supratman di Jakarta pada Jumat, 15 Oktober 2026.
Supratman juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan kebakaran. Rapat tersebut menjadi forum bagi pemerintah untuk membicarakan langkah yang diperlukan dalam menghadapi karhutla. Keterlibatan Presiden menandai perhatian pemerintah terhadap persoalan ini, sementara pengerahan puluhan ribu personel mencerminkan upaya memperkuat respons di sejumlah daerah. Pemerintah menyatakan akan terus bekerja maksimal, dengan penanganan yang dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Dengan demikian, dukungan dan koordinasi lintas pihak menjadi unsur penting dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan, di samping pengerahan personel untuk membantu pemadaman.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa sebanyak 60.177 personel dikerahkan untuk mendukung upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui jalur darat. Keterangan tersebut menggambarkan skala penanganan yang melibatkan banyak unsur, dengan petugas di lapangan bekerja untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas. Pengerahan personel dilakukan ketika kebakaran masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia.
Personel yang mendukung penanganan itu berasal dari berbagai instansi dan kelompok. Unsur yang disebut meliputi petugas pemadam kebakaran, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan daerah, serta relawan. Keterlibatan lintas lembaga tersebut menjadi bagian dari dukungan pemadaman melalui jalur darat. Masing-masing unsur hadir dalam upaya penanganan sesuai peran dan kapasitasnya, sementara relawan turut memperkuat dukungan di lapangan.
Menurut informasi yang disampaikan, kebakaran masih terjadi pada lahan dengan luas total 639 hektare. Area terdampak itu tersebar di enam provinsi, dengan kejadian terutama berada di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa penanganan kebakaran perlu dilakukan di beberapa daerah sekaligus. Luas lahan yang terdampak dan lokasi yang tersebar menjadi bagian dari gambaran situasi yang dilaporkan kepada pemerintah pusat.
Teddy menyampaikan informasi mengenai jumlah personel dan kondisi kebakaran kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober. Dalam pertemuan itu, pengerahan 60.177 personel melalui jalur darat menjadi salah satu informasi terkait upaya penanganan karhutla. Laporan tersebut juga mencakup keadaan kebakaran yang masih berlangsung, luas lahan terdampak, serta sebaran wilayahnya. Dengan melibatkan petugas pemadam, aparat keamanan, instansi kehutanan pusat dan daerah, serta relawan, penanganan darat dijalankan sebagai dukungan menghadapi kebakaran yang terjadi di enam provinsi, terutama di Kalimantan dan Sumatera.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui operasi darat, dengan tingkat keberhasilan rata-rata lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Keterangan tersebut disampaikan Teddy, yang menjelaskan capaian pemadaman berdasarkan luas area kebakaran baru. Angka itu menggambarkan keberhasilan operasi darat dalam menangani bagian lahan yang terbakar setiap harinya. Dengan demikian, ukuran yang digunakan bukan seluruh area yang pernah terdampak, melainkan luas lahan yang baru terbakar pada hari tersebut.
Selain upaya di darat, pemadaman juga dilakukan melalui operasi udara. Helikopter dan pesawat digunakan untuk menjatuhkan air atau melakukan water bombing di lokasi kebakaran. Penggunaan sarana udara tersebut menjadi bagian dari penanganan karhutla di titik-titik kebakaran. Keterangan mengenai operasi ini mencakup pengerahan helikopter dan pesawat untuk membawa serta menjatuhkan air, sementara operasi darat mencatat tingkat keberhasilan rata-rata lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari, sesuai penjelasan Teddy.
Perkembangan situasi karhutla dinilai lebih baik di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penilaian tersebut mencakup empat wilayah itu, sebagaimana disebutkan dalam perkembangan penanganan kebakaran. Informasi mengenai situasi di daerah-daerah tersebut disampaikan bersama keterangan tentang operasi darat dan pemadaman dari udara. Dengan demikian, upaya penanganan mencakup pemadaman di darat, dukungan helikopter serta pesawat untuk menjatuhkan air di lokasi kebakaran, dan perkembangan situasi yang dinilai lebih baik di empat wilayah tersebut. Capaian operasi darat tetap merujuk pada rata-rata keberhasilan lebih dari 80 persen terhadap luas lahan yang baru terbakar setiap hari, menurut Teddy.
Pemerintah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah satu dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang terpantau agar peluang terjadinya hujan dapat membantu pekerjaan pemadaman. Pelaksanaan OMC menjadi bagian dari langkah penanganan yang berjalan seiring dengan pengerahan personel dan upaya lain di wilayah terdampak. Pemanfaatan kondisi atmosfer tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan, bukan menggantikan tindakan pemadaman langsung di lapangan.
Dalam operasi ini, perkembangan awan menjadi pertimbangan penting untuk menentukan kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Ketika awan hujan tumbuh, OMC dioptimalkan untuk membantu meningkatkan peluang hujan di area yang memerlukan dukungan. Hujan dapat membantu membasahi lahan dan mengurangi kondisi kering yang mendukung penyebaran api, meskipun dampaknya bergantung pada keadaan setempat. Karena itu, operasi modifikasi cuaca diposisikan sebagai salah satu unsur pendukung dalam respons terhadap karhutla, dengan penanganan tetap disesuaikan terhadap kondisi lapangan.
Langkah tersebut juga berlangsung di tengah perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Perkiraan itu memberi gambaran mengenai perubahan kondisi cuaca dalam beberapa waktu mendatang, tetapi tidak berarti hujan akan langsung turun merata atau dengan intensitas yang sama di seluruh daerah. Pemerintah tetap mengoptimalkan OMC dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang tersedia, sembari melanjutkan langkah penanganan karhutla. Perkembangan cuaca dan kondisi kebakaran tetap menjadi hal yang perlu dicermati; informasi tersebut tidak menyatakan bahwa kebakaran telah sepenuhnya teratasi.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | TNI Perkuat Sinergitas Lintas Sektor dalam Pencegahan Karhutla di Sambas | Penanganan Karhutla di Wilayah Kalbar Terus Membaik, Titik Api Turun
