Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan normalisasi 137 sungai yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Arahan tersebut menempatkan penanganan sungai sebagai salah satu prioritas pemerintah dalam upaya pemulihan pascabanjir. Pekerjaan normalisasi mencakup penanganan alur sungai yang terganggu, termasuk pembersihan dan perbaikan bagian-bagian yang dinilai menghambat aliran air. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko luapan ketika hujan kembali turun, sekaligus membantu masyarakat dan pemerintah daerah melanjutkan pemulihan. Percepatan diperlukan agar pekerjaan tidak tertunda, terutama di wilayah yang masih menghadapi dampak banjir dan membutuhkan penanganan infrastruktur dasar.
Instruksi itu disampaikan menyusul laporan mengenai banjir susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kejadian berulang tersebut menghambat proses pemulihan karena sebagian lokasi yang terdampak kembali terendam, sementara kegiatan warga dan perbaikan fasilitas harus menyesuaikan kondisi lapangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan keterangan mengenai arahan presiden setelah mengikuti rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 9 November 2026. Dalam konteks tersebut, normalisasi sungai dipandang sebagai langkah penting untuk menangani sumber risiko secara lebih terarah, bukan hanya merespons dampak banjir setelah kejadian. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk menentukan lokasi serta urutan pekerjaan.
Data yang disampaikan menunjukkan bahwa banjir susulan tercatat sedikitnya 41 kali pada periode April hingga Oktober 2026. Frekuensi tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi daerah terdampak dan menjelaskan mengapa percepatan penanganan sungai menjadi perhatian pemerintah. Sebanyak 137 sungai yang masuk dalam arahan presiden berada di tiga provinsi dengan kondisi serta kebutuhan penanganan yang beragam. Karena itu, pelaksanaan normalisasi perlu disesuaikan dengan hasil pemeriksaan teknis dan tingkat kerawanan setiap lokasi. Pemerintah diharapkan memastikan pekerjaan berjalan terkoordinasi, memantau kemajuan di lapangan, dan tetap memperhatikan keselamatan warga. Dengan penanganan yang lebih cepat dan terencana, upaya pemulihan dapat berlangsung lebih efektif serta mengurangi gangguan akibat banjir susulan.
Banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berdampak pada sedikitnya 137 sungai. Sebarannya mencakup 31 sungai di Aceh, 48 sungai di Sumatra Utara, serta 58 sungai di Sumatra Barat. Angka tersebut menunjukkan luasnya wilayah yang perlu ditangani sekaligus, terutama karena kondisi aliran sungai berkaitan langsung dengan risiko genangan di permukiman dan kerusakan infrastruktur. Pendataan sungai terdampak menjadi dasar penting untuk menentukan lokasi penanganan dan menyusun urutan pekerjaan pemulihan.
Kerusakan akibat banjir tidak hanya terjadi saat air pertama kali meluap. Banjir susulan dapat kembali mengganggu infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki, seperti jalan dan jembatan, sehingga pekerjaan pemulihan yang sudah dilakukan berisiko harus diulang. Dampak serupa dapat terjadi pada kawasan yang telah dibersihkan dari lumpur. Ketika aliran kembali membawa material dan air meluap, jalan dapat tertutup lagi, akses warga terganggu, dan lingkungan yang baru ditangani kembali memerlukan pembersihan. Keadaan ini membuat pemulihan pascabanjir tidak cukup hanya mengandalkan perbaikan setelah kerusakan terjadi.
Karena itu, normalisasi sungai dinilai mendesak sebagai bagian dari upaya mengurangi kemungkinan banjir berulang. Menurut keterangan Tito, sedimentasi yang tinggi dapat mengurangi kapasitas sungai untuk menampung dan mengalirkan air. Saat hujan turun, air yang tidak tertampung berpotensi meluap melewati tanggul dan kembali membanjiri kawasan sekitarnya. Dengan demikian, penanganan sedimentasi dan kondisi alur sungai perlu menjadi perhatian, selain pemulihan jalan, jembatan, serta fasilitas lain yang terdampak.
Skala 137 sungai yang terdampak juga menuntut koordinasi antardaerah dan penentuan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan serta ancaman terhadap warga. Penanganan yang terarah dapat membantu memastikan titik-titik rawan tidak terabaikan, sementara hasil pekerjaan dipantau ketika hujan kembali turun. Normalisasi bukan pengganti perbaikan infrastruktur, melainkan langkah yang melengkapi pemulihan dengan mengurangi faktor pemicu luapan. Tanpa upaya pada sungai, infrastruktur yang telah dibangun atau diperbaiki tetap berhadapan dengan risiko kerusakan kembali apabila sedimentasi dan aliran air tidak ditangani secara memadai.
Selain normalisasi sungai, pemerintah menangani normalisasi 38 muara yang tersebar di tiga provinsi terdampak banjir di Sumatra. Pekerjaan di kawasan muara diperlukan untuk membantu mengurangi hambatan aliran air, termasuk sedimentasi yang dapat mengganggu fungsi sungai dan memperbesar risiko genangan. Berdasarkan status pelaksanaannya, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 muara masih dalam pengerjaan, sedangkan 20 muara lainnya belum tertangani. Perbedaan progres tersebut menunjukkan perlunya kesinambungan kerja dan koordinasi agar lokasi yang belum dikerjakan dapat masuk ke tahapan penanganan berikutnya. Pemerintah perlu memperhatikan kondisi lapangan serta kebutuhan tiap muara ketika mengatur prioritas dan jadwal pekerjaan.
Kementerian Pekerjaan Umum memimpin pelaksanaan normalisasi, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya. Pembagian peran lintas instansi ini memungkinkan pekerjaan teknis dilengkapi dukungan tenaga dan koordinasi di lapangan. Unsur TNI dan Polri, terutama personel zeni, ditugaskan membantu membersihkan sedimentasi sungai dan membangun tanggul. Pembersihan endapan dapat membantu memperlancar aliran, sedangkan pembangunan tanggul berperan memperkuat perlindungan kawasan yang rentan terdampak luapan. Keterlibatan unsur tersebut bukan pengganti tanggung jawab teknis kementerian, melainkan bagian dari dukungan bersama untuk mempercepat penanganan sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing pihak.
Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan bagi normalisasi sungai dan penguatan tanggul. Pemanfaatan dana perlu diarahkan pada pekerjaan yang paling mendesak, dilakukan secara terukur, serta diselaraskan dengan rencana pelaksanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi pendukung. Pengawasan atas penggunaan anggaran dan kemajuan pekerjaan penting agar kegiatan berjalan sesuai sasaran, termasuk di muara yang masih dikerjakan maupun yang belum tertangani. Koordinasi berkala dapat membantu mengidentifikasi kendala, menyusun urutan penanganan, dan memastikan dukungan personel serta peralatan tersedia. Dengan demikian, normalisasi muara, pembersihan sedimentasi, dan penguatan tanggul dapat dilaksanakan sebagai upaya terpadu, bukan kegiatan yang berdiri sendiri. Kejelasan pembagian tugas juga membantu pemerintah menjaga kesinambungan pekerjaan setelah tanggap darurat dan memperkuat kesiapan menghadapi potensi banjir berikutnya.
Selain normalisasi sungai, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah pendukung untuk mengurangi risiko selama proses pemulihan pascabanjir di Sumatra. Upaya ini ditujukan untuk menekan potensi hujan ekstrem di kawasan terdampak, terutama ketika kondisi lingkungan dan permukiman masih rentan. Pengurangan intensitas hujan diharapkan dapat membantu mencegah genangan baru, mengurangi tekanan pada aliran sungai, serta memberi ruang bagi petugas untuk melanjutkan pemulihan. Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan yang lebih luas, bukan pengganti perbaikan infrastruktur maupun kesiapsiagaan masyarakat. Pelaksanaannya juga perlu diselaraskan dengan pemantauan cuaca dan kondisi di lapangan, sehingga tindakan dapat diarahkan ke wilayah yang memerlukan perhatian.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat kembali menetapkan status tanggap darurat apabila bencana susulan terjadi dan membawa dampak luas. Ia telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada daerah terdampak di tiga provinsi. Edaran tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merespons perubahan situasi, khususnya jika banjir atau bencana lain kembali terjadi setelah masa penanganan sebelumnya. Dengan demikian, penetapan status tidak diperlakukan sebagai keputusan yang hanya dapat dilakukan satu kali. Pemerintah kabupaten atau kota tetap dapat menyesuaikan langkah berdasarkan kondisi terbaru, tingkat dampak, serta kebutuhan warga yang terdampak.
Status tanggap darurat dapat diberlakukan kembali di kabupaten atau kota yang mengalami banjir atau bencana susulan dengan dampak cukup luas.
Baca juga: Ketua Dekranasda Kota Bekasi Tampil di Kriyanusa 2026, Angkat Pesan Kriya Berkelanjutan | Pemerintah Kota Bekasi | Komwil III APEKSI Rumuskan Solusi Konkret Hadapi Krisis Global | Pemerintah Kota Bekasi | Evakuasi Warga Menjadi Prioritas Saat Banjir Rendam Dua Kecamatan di Padang 279 kunjungan
