Jakarta | Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan bahwa program perlindungan sosial melalui sistem digital diusulkan mulai bergulir secara nasional pada 10 November 2026. Usulan ini menjadi salah satu tahapan yang tengah dipersiapkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial dengan dukungan sistem digital. Namun, tanggal tersebut belum dapat diperlakukan sebagai jadwal yang sudah ditetapkan secara mutlak. Pelaksanaan masih bergantung pada perkembangan persiapan dan kemungkinan adanya perubahan sebelum program dijalankan. Dengan demikian, 10 November untuk saat ini merupakan tanggal yang diusulkan, bukan kepastian bahwa seluruh proses penyaluran akan dimulai tepat pada hari tersebut.
Luhut mengatakan usulan mengenai waktu pelaksanaan itu telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyampaian kepada Presiden merupakan bagian dari pembahasan mengenai rencana penerapan perlindungan sosial berbasis digital secara nasional. Meski demikian, informasi yang disampaikan belum menutup kemungkinan adanya penyesuaian. Pemerintah masih dapat mengubah waktu pelaksanaan apabila terdapat pertimbangan lebih lanjut dalam proses persiapan. Karena itu, masyarakat perlu membedakan tanggal yang diajukan dalam rencana dan keputusan final mengenai kapan program benar-benar mulai berjalan. Kepastian jadwal akan bergantung pada perkembangan pembahasan serta kesiapan pelaksanaan di tingkat nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut di kantornya di Jakarta pada Selasa, 27 Oktober 2026. Dalam keterangannya, ia mengaitkan rencana program dengan usulan agar pelaksanaannya dimulai pada 10 November, sembari menyebut bahwa perubahan tanggal masih mungkin terjadi. Keterangan itu memberi gambaran mengenai arah rencana pemerintah, tetapi belum merinci perubahan apa saja yang dapat memengaruhi jadwal ataupun tahapan teknis penyaluran. Oleh sebab itu, tanggal yang disebut sebaiknya dipahami sebagai target awal yang diajukan untuk pelaksanaan nasional. Informasi lanjutan dari pemerintah akan diperlukan untuk memastikan jadwal resmi dan menjelaskan bagaimana sistem digital tersebut diterapkan dalam penyaluran perlindungan sosial kepada masyarakat.
Rencana perubahan pelaksanaan bantuan sosial mengarah pada penggunaan sistem govtech, singkatan dari government technology. Informasi mengenai rencana ini disampaikan oleh Luhut, yang menyebut bansos digital diusulkan mulai bergulir pada 10 November. Dengan skema tersebut, pelaksanaan program bantuan sosial akan beralih menuju sistem digital. Perubahan ini menandai arah baru dalam penyelenggaraan bansos, tetapi tidak berarti rincian teknis mengenai mekanisme penyalurannya telah dijelaskan.
Govtech menjadi istilah yang digunakan untuk menggambarkan dukungan teknologi pemerintahan dalam pelaksanaan program. Dalam konteks rencana bansos ini, sistem tersebut disebut sebagai landasan bagi skema digital. Keterangan yang tersedia berfokus pada usulan peralihan skema dan waktu mulai yang disebutkan Luhut. Karena itu, pembahasan mengenai govtech perlu dipahami sebatas arah kebijakan yang disampaikan, bukan sebagai uraian lengkap tentang cara kerja sistem atau proses yang akan dijalankan.
Peralihan menuju sistem digital menunjukkan bahwa pemerintah mengusulkan pendekatan berbeda untuk mengelola pelaksanaan bantuan sosial. Namun, informasi yang disampaikan belum merinci bagaimana perubahan itu akan diterapkan, pihak yang akan mengoperasikan sistem, ataupun tahapan yang akan ditempuh. Tidak ada pula penjelasan spesifik mengenai bentuk layanan digital, perangkat yang digunakan, atau proses penerima memperoleh bantuan. Rincian semacam itu tidak dapat disimpulkan hanya dari penyebutan govtech sebagai sistem pendukung.
Dengan demikian, poin utama dari pernyataan Luhut adalah adanya usulan agar bansos mulai bergulir secara digital pada 10 November, dengan govtech sebagai sistem yang mendukung perubahan tersebut. Usulan itu menggambarkan pengalihan skema program bantuan sosial ke ranah digital, sementara detail pelaksanaannya masih belum dipaparkan dalam keterangan yang menjadi dasar pemberitaan. Perkembangan selanjutnya dapat memberi kejelasan mengenai pelaksanaan rencana, tetapi untuk saat ini atribusi dan batas informasi tersebut perlu tetap dijaga.
Luhut menyampaikan bahwa pendaftaran calon penerima bantuan sosial melalui sistem GovTech telah mencatat 60 juta orang hingga 27 Oktober. Mereka tercatat sebagai pihak yang memenuhi kualifikasi untuk menerima bansos. Angka tersebut menggambarkan jumlah warga yang sudah masuk dalam pencatatan pemerintah menjelang rencana dimulainya penyaluran bansos digital pada 10 November. Data ini disampaikan Luhut sebagai perkembangan proses pendataan, bukan sebagai jumlah bantuan yang telah disalurkan.
Menurut Luhut, jumlah penerima yang terdaftar ditargetkan melampaui 100 juta orang ketika program mulai bergulir pada 10 November. Dengan demikian, masih ada penduduk yang perlu tercakup dalam pencatatan sebelum tanggal tersebut. Target itu menunjukkan besarnya upaya pemerintah untuk menyiapkan basis data penerima dalam waktu yang terbatas. Luhut menyampaikan angka dan sasaran tersebut dalam konteks persiapan penerapan bansos digital.
Luhut juga berharap proses pendaftaran dapat terus berlanjut setelah program mulai berjalan. Harapannya, pada akhir tahun seluruh penduduk Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk menerima bantuan sosial sudah terdaftar. Sasaran akhir tahun ini mencakup seluruh warga yang berhak, sehingga pendataan tidak berhenti ketika jumlah pendaftar melewati 100 juta orang. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa target 10 November merupakan tahapan awal dalam upaya memperluas cakupan pencatatan penerima.
Perbedaan capaian sementara dan target yang disampaikan Luhut memberi gambaran mengenai skala pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Dari 60 juta orang yang tercatat pada 27 Oktober, pemerintah menargetkan lebih dari 100 juta orang masuk dalam daftar saat program bergulir. Setelah itu, pendataan diharapkan menjangkau setiap penduduk yang memenuhi persyaratan hingga akhir tahun. Angka-angka tersebut seluruhnya merujuk pada keterangan Luhut mengenai pendaftaran dan sasaran penerima, bukan kepastian bahwa setiap orang yang terdaftar langsung menerima bantuan pada tanggal yang sama. Karena itu, pencapaian jumlah pendaftar dan kelanjutan proses pencatatan menjadi ukuran penting dalam melihat perkembangan persiapan program bansos digital tersebut.
Sebelum muncul usulan mengenai waktu pencairan yang lebih dekat, pemerintah pernah menyampaikan rencana untuk mengubah penyaluran bantuan sosial menjadi bantuan tunai digital mulai 2027. Arah kebijakan tersebut dirancang sebagai bagian dari pembaruan perlindungan sosial, dengan pemanfaatan data dan teknologi untuk mendukung proses pendaftaran, verifikasi, serta penyaluran bantuan. Dalam rencana yang pernah dipaparkan, cakupan program diproyeksikan menjangkau sekitar 48 juta keluarga melalui skema perlindungan sosial digital. Angka tersebut merupakan sasaran yang disebutkan dalam rencana sebelumnya, bukan keterangan bahwa seluruh keluarga itu telah terdaftar atau akan langsung menerima bantuan.
Pola pendaftaran yang dijelaskan sebelumnya mengandalkan pengajuan mandiri melalui portal perlinsos milik Kementerian Sosial. Calon penerima direncanakan mengisi data dan mengikuti tahapan pemeriksaan secara daring, sehingga pemerintah dapat mencocokkan informasi yang disampaikan dengan basis data yang tersedia. Untuk menyiapkan pengajuan, masyarakat disebut perlu menyediakan Nomor Induk Kependudukan atau NIK yang tercantum pada KTP elektronik, serta nomor meter listrik di tempat tinggal. Data tersebut direncanakan menjadi bagian dari proses identifikasi dan verifikasi, bukan bukti otomatis bahwa seseorang memenuhi kriteria penerima.
Rencana itu juga menyebut pemindaian wajah dengan teknologi pengenalan wajah atau face recognition sebagai salah satu cara untuk membantu memastikan identitas pendaftar. Meski demikian, jadwal mulai 2027, sasaran 48 juta keluarga, dan mekanisme pendaftaran tersebut perlu dipahami sebagai target serta pola yang pernah disampaikan pemerintah. Rincian itu tidak dengan sendirinya menetapkan kepastian baru mengenai pelaksanaan, jadwal final, atau persyaratan yang berlaku saat ini. Implementasi dapat bergantung pada keputusan resmi, kesiapan sistem, pemutakhiran data, dan aturan teknis yang diumumkan kemudian. Karena itu, masyarakat sebaiknya membedakan paparan rencana terdahulu dari pengumuman kebijakan yang telah ditetapkan, serta merujuk informasi terbaru dari kanal resmi Kemensos sebelum menyiapkan pendaftaran atau menganggap suatu persyaratan sudah berlaku.
Baca juga: Transformasi Digital Telkom: Langkah Strategis Menuju Efisiensi dan Inovasi
