LSM SIMULASI Lampung Tegaskan Akan Laporkan Dugaan Penyimpangan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung ke Kejati Lampung

BANDAR LAMPUNG JEJAKPERISTIWA.ID , Minggu (26/07/2026) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serikat Masyarakat Lampung Anti Korupsi (SIMULASI) akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung dalam waktu dekat. Aksi ini dilakukan untuk mendesak transparansi pengelolaan anggaran tahun 2025-2026 yang disinyalir kuat mengandung indikasi korupsi secara terstruktur.

Ketua LSM SIMULASI, Agung Irwansyah, menyampaikan bahwa sorotan utama tertuju pada 43 paket kegiatan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Penyedia Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung untuk Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan hasil analisis timnya, terdapat sejumlah kejanggalan dalam pola pengadaan dan nilai pagu anggaran yang patut diduga sebagai bentuk penyimpangan.

“Sesuai dengan data RUP yang kami himpun, puluhan paket pengadaan dengan nilai miliaran rupiah didominasi oleh metode E-Purchasing dan Pengadaan Langsung dengan waktu pemilihan yang hampir seluruhnya terkonsentrasi pada Januari 2026. Pola ini sangat tidak wajar dan berpotensi mengakali proses pengadaan sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu,” tegas Agung Irwansyah dalam keterangan persnya, jum’at (26/07/2026).

Salah satu temuan yang paling menonjol adalah fragmentasi paket belanja untuk barang-barang sejenis. Misalnya, untuk pos “Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak” saja, teridentifikasi puluhan paket dengan nilai yang bervariasi, mulai dari Rp1,8juta hingga Rp. 61 juta. Hal serupa juga terjadi pada pos “Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover” serta “Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor” yang dipecah menjadi banyak paket dengan nilai menengah.

Agung Irwansyah juga menyoroti adanya paket pengadaan yang terkesan “menggembung” dengan nilai yang tidak proporsional. “Kami temukan paket ‘Belanja Sewa kendaraan bermotor penumpang’ dengan nilai mencapai Rp150 juta, belanja sewa peralatan umum Rp. 150 juta, serta paket ‘Belanja barang untuk djual/diserahkan kepada masyarakat’ senilai Rp. 2,9 milyar, tahun 2025 Pemkot mengalokasikan Rp2,8 miliar untuk 100 unit gerobak listrik, atau setara Rp28 juta per unit. Padahal, hasil penelusuran menunjukkan harga pasar untuk spesifikasi serupa (motor 800 watt) hanya berkisar di angka Rp8,7 juta, akan mendalami apakah paket-paket ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar,” ujarnya.

Dengan adanya temuan ini, LSM SIMULASI berkomitmen untuk tidak tinggal diam. Aksi unjuk rasa rencananya akan digelar di depan kantor Dinas Koperasi dan usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung sebagai bentuk desakan agar pihak terkait segera membuka data realisasi fisik dan keuangan dari setiap kegiatan yang dianggarkan.

“Kami akan mengawal tuntas dugaan penyimpangan ini. Jika diperlukan, kami akan melaporkan temuan ini ke aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Lampung, untuk dilakukan proses hukum yang transparan,” pungkas Agung. Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Koperasi dan usaha Kecil menengah Kota Bandar Lampung belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan LSM SIMULASI.