**Probolinggo** – Salamul Huda, S.H., Bupati Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Dana Hibah Pilkada 2024. Pernyataan ini disampaikan pada Senin, 3 September 2024, sebagai bagian dari upaya memastikan akuntabilitas dalam pemilihan umum yang akan datang.
Salamul Huda menegaskan pentingnya KPU memegang prinsip transparansi dalam pengelolaan dana hibah Pilkada. “KPU harus memegang teguh prinsip transparansi dalam pengelolaan dana hibah Pilkada,” ujar Huda. Ia menekankan bahwa KPU memiliki kewajiban dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan transparan, termasuk dalam hal pengelolaan dana hibah Pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Probolinggo.
Menurutnya, KPU harus memastikan bahwa dana hibah Pilkada digunakan dengan tepat dan dicatat secara akurat. Selain itu, setiap penggunaan dana harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. “KPU harus menjamin bahwa dana hibah Pilkada digunakan dengan tepat serta dicatat secara akurat. Setiap penggunaan dana harus dijelaskan secara terbuka kepada publik, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan spekulasi negatif dari masyarakat,” tegasnya.
Salamul juga meminta KPU untuk mempublikasikan dokumen Rencana Penggunaan Anggaran Hibah, menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran tersebut. Ia mengingatkan bahwa dana hibah Pilkada rentan terhadap risiko penyalahgunaan dan korupsi. “Praktik korupsi pada masa Pilkada dapat menjadi awal dari mata rantai korupsi,” tambah Salam.
Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Ali Wafa, saat diminta keterangan mengenai transparansi dana hibah Pilkada 2024, enggan memberikan jawaban.
Sebagai informasi tambahan, dana hibah Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024 berjumlah sebesar Rp 60 miliar.
(Edi D/Red/**)
