PRINGSEWU JEJAKPERISTIWA.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, tahun ini menuai sorotan pedas dan kecurigaan mendalam dari publik. Data rincian penggunaan dana yang diperoleh wartawan membongkar fakta memilukan: prioritas pemerintah pekon seolah lebih mementingkan. Kamis (04/06/2026) pembangunan fisik dan beton, sementara urusan nyawa dan kesehatan warga—termasuk kaum miskin—hanya diberi jatah anggaran seadanya, sangat minim, dan terkesan dipinggirkan secara sadar.
Berdasarkan data resmi yang dihimpun, untuk penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) atau Polindes yang menjadi satu-satunya harapan pelayanan kesehatan dasar warga, pemerintah pekon hanya menganggarkan dana yang sangat kecil, yakni Rp 32.300.000. Dana sebesar itu harus menutup seluruh kebutuhan: pembelian obat-obatan umum, tambahan insentif bagi Bidan dan Perawat Desa yang bekerja setiap hari, serta penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi khusus bagi keluarga miskin. Sangat patut dipertanyakan, apakah uang senilai itu cukup untuk melayani ribuan warga? Besar dugaan dana ini akan habis sekejap, sehingga warga—termasuk yang tidak mampu—terpaksa menanggung risiko tidak mendapatkan pengobatan layak hanya karena kekurangan biaya, sementara uang desa justru disedot habis untuk proyek fisik.
Kontras yang sangat mencolok dan memicu dugaan kuat terjadinya pembengkakan anggaran terlihat jelas pada pos pembangunan Pasar Desa dan Kios milik pekon. Secara aneh, kegiatan yang sama persis justru dipecah menjadi dua pos anggaran terpisah, masing-masing bernilai Rp 74.256.900 dan Rp 29.657.000. Jika dijumlahkan, total dana yang dikucurkan untuk pasar mencapai Rp 103.913.900, angka yang nyaris tiga kali lipat lebih besar dibandingkan anggaran kesehatan. Pemecahan pos ini menimbulkan dugaan serius: apakah ini sekadar kesalahan administrasi, atau sengaja dilakukan untuk mengaburkan rincian belanja, memudahkan mark-up biaya, dan menyembunyikan kebocoran keuangan desa agar sulit dilacak oleh pengawas maupun warga?
Pertanyaan kritis lainnya yang sangat mendesak untuk dijawab publik adalah: Siapa sebenarnya yang melaksanakan pekerjaan proyek pasar bernilai ratusan juta ini? Apakah dikerjakan secara swakelola oleh perangkat desa, diserahkan kepada pihak ketiga/rekanan tertentu, atau murni gotong royong warga? Kejelasan ini sangat penting untuk membuktikan apakah proyek ini murni untuk kepentingan umum, atau justru dijadikan sarana bagi oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi lewat penunjukan rekanan yang tidak transparan, atau membebani warga dengan tenaga kerja sukarela padahal anggaran tersedia sangat besar.
Ironi ini semakin tajam dan menyakitkan ketika kita membandingkan manfaatnya. Pelayanan kesehatan menyangkut nyawa seluruh warga, ibu hamil, bayi, lansia, dan warga miskin, namun diperlakukan seperti anak tiri yang terbuang. Sebaliknya, pembangunan pasar yang manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata dan berisiko hanya menguntungkan segelintir pihak pengelola atau pedagang tertentu, justru disiram dana berlimpah ruah. Timbul pertanyaan keras: Apakah di mata pengelola pemerintahan Pekon Waringinsari Timur, bangunan tembok dan atap lebih bernilai tinggi dibandingkan keselamatan manusia? Apakah pembangunan ini benar-benar untuk rakyat, atau sekadar proyek fana demi kepentingan dan keuntungan pribadi serta kelompok penguasa desa?
Berusaha mengungkap kejanggalan ini dan mencari kebenaran atas segala pertanyaan yang menggantung, wartawan berulang kali berupaya menghubungi Kepala Pekon Waringinsari Timur melalui sambungan telepon genggam untuk meminta penjelasan dan konfirmasi. Namun, upaya tersebut berbuah sia-sia. Panggilan berulang kali dilakukan namun tidak pernah diangkat, dijawab, atau ditanggapi sama sekali. Sikap menghindar dan menutup diri ini semakin memperkuat dugaan publik bahwa ada hal besar yang ditutup-tutupi, ada kejanggalan fatal yang tidak ingin diketahui warga, dan ada ketidaksiapan mempertanggungjawabkan penggunaan uang rakyat yang jumlahnya ratusan juta rupiah itu.
Baru setelah beberapa saat menunggu, Kepala Pekon baru membalas melalui pesan singkat WhatsApp. Isinya sangat singkat, tidak memuaskan, dan terkesan meremehkan hak publik: “Mohon maaf saya sama Sekdes lagi pelatihan di Lampung Timur, tidak ada yang bisa dikonfirmasi.” Jawaban ini sangat memprihatinkan dan tidak bisa diterima akal sehat. Bagaimana mungkin sebuah pemerintahan desa ditinggal kosong tanpa pejabat yang berwenang memberikan keterangan? Apakah struktur pemerintahan di Waringinsari Timur hanya berputar pada dua orang saja? Alasan ini jelas terkesan dijadikan tameng murah untuk menghindari pertanggungjawaban, seolah warga tidak berhak tahu kemana uang pajak mereka dibelanjakan.
Peristiwa ini menegaskan kesan buruk bahwa transparansi dan akuntabilitas di Waringinsari Timur masih sangat jauh dari harapan, bahkan seolah tidak ada sama sekali. Di saat warga menuntut kejelasan, pemimpinnya justru menghilang dan beralasan tak masuk akal. Dugaan kuat mengarah pada satu hal: anggaran desa tidak lagi diarahkan untuk kesejahteraan umum, melainkan dijadikan lahan subur dan sapi perah bagi penguasa desa. Masyarakat menuntut jawaban tegas: Mengapa nyawa warga dihargai sangat murah? Siapa yang mengerjakan proyek pasar itu? Dan kemana sisa uang ratusan juta itu pergi? Jika tidak ada kejelasan, kecurigaan bahwa anggaran desa sedang dikorupsi atau dinikmati sendiri oleh oknum penguasa akan terus melekat dan semakin menguat, merusak kepercayaan publik hingga ke akar-akarnya.
Tim
Respon (1)