JAKARTA – Puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Bandung Barat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Silang Monas Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026). Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.20 WIB itu membawa sejumlah tuntutan terkait kondisi pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB), terutama mengenai percepatan pembangunan dan tata kelola birokrasi. Massa membawa pengeras suara, mobil komando bernomor polisi B 9352 MW, serta sejumlah spanduk dan poster berisi kritik terhadap pemerintah daerah.
Salah satu tuntutan paling menonjol dalam aksi tersebut adalah desakan agar kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir dievaluasi secara terbuka. Massa menilai posisi Sekda memiliki peran penting dalam mengoordinasikan perangkat daerah, mengawal program pembangunan, serta memastikan kebijakan dan anggaran berjalan sesuai target. Karena itu, mereka mempertanyakan capaian pemerintahan daerah yang dinilai belum mampu memberikan percepatan pembangunan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Sorotan massa tidak hanya diarahkan kepada figur Sekda, tetapi juga menyangkut pengelolaan aset dan keuangan daerah. Mereka meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap aset bergerak maupun aset tetap milik Pemkab Bandung Barat, termasuk aset yang keberadaannya disebut belum jelas atau bermasalah. Selain itu, persoalan defisit, realisasi pendapatan asli daerah (PAD), belanja pembangunan, hingga anggaran yang tidak terserap dan berujung menjadi SILPA turut disuarakan dalam aksi tersebut. Massa menilai rendahnya penyerapan anggaran dapat berdampak langsung terhadap masyarakat karena program pembangunan yang telah direncanakan tidak terlaksana secara optimal.
Dalam orasinya, peserta aksi juga mengkritik kondisi sumber daya aparatur di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Mereka menyoroti sejumlah jabatan kepala perangkat daerah yang disebut masih kosong dan berlangsungnya penggunaan pejabat pelaksana harian (Plh) dalam waktu berkepanjangan. Kondisi serupa turut dikaitkan dengan sejumlah posisi kepala sekolah. Massa berpendapat kekosongan jabatan strategis dapat memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik, sementara sektor pendidikan juga dinilai membutuhkan perhatian serius, khususnya terkait kondisi fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan.
Dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bandung Barat juga menjadi bagian dari kritik massa. Mereka menilai perbedaan pandangan yang berlarut antara lembaga eksekutif dan legislatif berpotensi menghambat pembahasan kebijakan, anggaran, maupun program pembangunan. Bandung Barat, menurut massa, membutuhkan koordinasi pemerintahan yang solid dan cepat dalam mengambil keputusan, bukan situasi internal yang justru dapat mengganggu pelaksanaan program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Tidak berhenti pada tuntutan evaluasi di tingkat daerah, Masyarakat Bandung Barat Bersatu menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional. Mereka berencana menggelar aksi di Gedung Merah Putih KPK serta meminta penelusuran apabila dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ditemukan indikasi penyimpangan. Beberapa hal yang disebut akan menjadi perhatian antara lain aset pemerintah, program pembangunan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta anggaran hibah. Massa menegaskan pemeriksaan secara independen diperlukan agar persoalan yang mereka soroti dapat diuji berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.
Aksi di kawasan Silang Monas Selatan berlangsung sekitar 36 menit sebelum massa membubarkan diri dan bergerak menuju Gedung DPR/MPR RI sekitar pukul 10.56 WIB. Sepanjang kegiatan, massa menyampaikan tuntutan melalui orasi dan berbagai alat peraga, termasuk desakan agar Sekda Ade Zakir dicopot apabila hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak memenuhi harapan masyarakat. Kegiatan berlangsung dalam pengamanan aparat dan dilaporkan berjalan aman serta kondusif.
Pewarta: Abdul Latif
