Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa Kementerian Sosial mengambil tindakan tegas terhadap pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian yang terindikasi terlibat judi online. Berdasarkan hasil penelusuran dan pencatatan internal, sebanyak 1.900 pegawai masuk dalam daftar indikasi tersebut. Data itu menjadi dasar bagi Kemensos untuk melakukan pemeriksaan serta menentukan sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan status kepegawaian masing-masing.
Gus Ipul menjelaskan, dari total pegawai yang terindikasi, sebanyak 719 orang atau 37,84 persen diduga melakukan pelanggaran disiplin ringan. Selanjutnya, 561 pegawai atau 29,53 persen masuk kategori dugaan pelanggaran disiplin sedang. Sementara itu, 620 pegawai atau 32,63 persen diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa penanganan tidak dilakukan secara seragam, melainkan mempertimbangkan bukti, tingkat keterlibatan, serta konsekuensi dari tindakan setiap pegawai.
Penjatuhan hukuman mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2023 tentang Disiplin ASN di Lingkungan Kementerian Sosial. Regulasi itu menjadi pedoman dalam pemeriksaan, penetapan jenis pelanggaran, dan pemberian sanksi kepada ASN yang terbukti melanggar ketentuan. Bagi pegawai dengan dugaan pelanggaran ringan, sedang, maupun berat, proses penanganan tetap harus dilakukan secara administratif dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa kementerian tidak akan membiarkan praktik judi online berkembang di lingkungan kerja pemerintahan. Selain berdampak pada disiplin dan integritas pegawai, aktivitas tersebut dinilai dapat mengganggu pelayanan publik serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Karena itu, proses penindakan dan pengawasan akan terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sanksi terhadap pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi terlibat judi online tidak diberikan secara seragam. Tingkat hukuman ditentukan setelah dilakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap pegawai yang diduga melanggar. Tahap tersebut diperlukan untuk memahami kondisi setiap kasus secara lebih jelas, sehingga keputusan yang diambil dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, adanya indikasi keterlibatan belum otomatis menghasilkan bentuk hukuman yang sama bagi seluruh pegawai.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa terdapat sejumlah hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi. Pertama, dilihat intensitas perjudian online yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Selain itu, diperhatikan pula jumlah uang yang digunakan dalam aktivitas perjudian. Kedua aspek ini menggambarkan tingkat keterlibatan dan besarnya pelanggaran yang perlu dinilai melalui proses klarifikasi. Semakin tinggi intensitas perjudian dan semakin besar jumlah uang yang digunakan, tingkat pelanggaran dapat dipertimbangkan secara berbeda sesuai hasil pendalaman.
Waktu pelaksanaan aktivitas tersebut juga menjadi pertimbangan. Klarifikasi akan melihat apakah perjudian online dilakukan pada waktu kerja atau di luar waktu kerja. Perbedaan waktu tersebut turut memengaruhi penilaian terhadap pelanggaran karena berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban sebagai pegawai. Seluruh pertimbangan itu digunakan untuk menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan fakta yang diperoleh dalam klarifikasi, tanpa memberlakukan satu bentuk sanksi bagi semua kasus.
Bentuk hukuman juga dibedakan berdasarkan status kepegawaian. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dan Pegawai Negeri Sipil atau PNS memiliki status kepegawaian yang berbeda, sehingga sanksi yang dikenakan juga tidak disamakan. Penentuan hukuman tetap mempertimbangkan hasil klarifikasi, intensitas perjudian, jumlah uang yang digunakan, serta waktu aktivitas tersebut dilakukan. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanganan dugaan judi online dilakukan dengan membedakan tingkat pelanggaran sekaligus status masing-masing pegawai.
PPPK yang terbukti terlibat judi online dapat dikenai hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penerapan sanksi tidak dilakukan secara seragam, melainkan berdasarkan hasil pendalaman terhadap dugaan pelanggaran, bukti yang ditemukan, serta status dan kondisi kepegawaian yang bersangkutan. Ketentuan ini menempatkan tingkat pelanggaran sebagai dasar dalam menentukan hukuman bagi setiap PPPK di lingkungan Kementerian Sosial.
Untuk pelanggaran disiplin ringan, terdapat beberapa pilihan hukuman yang dapat diberikan. Sanksi tersebut meliputi teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Pilihan hukuman itu diterapkan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan bobot pelanggaran. Dengan demikian, tidak setiap kasus otomatis berujung pada sanksi yang sama, karena keputusan tetap mengikuti proses pendalaman dan penilaian terhadap fakta yang ada.
Apabila pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin tingkat sedang, PPPK dapat dikenai pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen. Pemotongan tersebut dapat diberlakukan selama enam bulan, sembilan bulan, atau 12 bulan. Durasi pemotongan ditentukan berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran dan hasil pemeriksaan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Sanksi ini secara langsung memengaruhi tunjangan kinerja, tetapi tetap berbeda dari pemutusan hubungan kerja.
Untuk pelanggaran disiplin berat, PPPK dapat dikenai pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Hukuman tersebut merupakan sanksi paling berat dalam ketentuan yang disampaikan Gus Ipul untuk kategori PPPK. Penerapannya tetap menunggu hasil pendalaman dan penetapan tingkat pelanggaran oleh pihak yang berwenang. Rangkaian sanksi mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan perjanjian kerja menunjukkan bahwa penanganan dilakukan secara bertingkat, dengan hukuman disesuaikan pada status pelanggaran, bukan semata-mata pada adanya dugaan keterlibatan.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Sosial yang terbukti terlibat judi online dapat dikenai sanksi disiplin sesuai tingkat pelanggarannya. Penjatuhan hukuman dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, sehingga jenis sanksi dibedakan berdasarkan berat-ringannya pelanggaran serta status kepegawaian yang bersangkutan.
Untuk pelanggaran ringan, PNS dapat menerima teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi tersebut diberikan sebagai bentuk pembinaan sekaligus peringatan agar pegawai tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan disiplin dan kode etik. Meskipun tergolong ringan, pelanggaran tetap tercatat dan dapat menjadi pertimbangan apabila terjadi pelanggaran berikutnya.
Pelanggaran tingkat sedang dapat berujung pada penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sementara itu, pelanggaran berat memiliki konsekuensi yang lebih serius. Hukuman yang dapat dijatuhkan meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Berdasarkan hasil klarifikasi, satu PNS Kemensos telah dijatuhi hukuman berat berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/MS/KP.06.08/9/2026. Pemberian sanksi ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam judi online dipandang serius karena dapat merusak integritas, mengganggu pelaksanaan tugas, dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Gus Ipul meminta agar kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran Kemensos. Setiap pegawai diharapkan mematuhi kode etik dan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Pengawasan juga akan diperkuat, sementara tindakan tegas yang terukur tetap diambil terhadap pegawai yang melanggar sumpah jabatan, ketentuan, dan kode etik.
