Breaking news//Surabaya, 25 Juli 2025 –
Pusaran dugaan penyimpangan dana pendidikan di Jawa Timur terus bergulir dan kini menyeret nama Aries Agung Paewai, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) Jawa Timur secara terbuka menyuarakan keprihatinan dan mendesak agar penegakan hukum tidak mandul saat berhadapan dengan pejabat tinggi.
Ketua LSM LIRA Jawa Timur, Samsudin, S.H., menegaskan bahwa yang sedang diperjuangkan bukanlah soal jabatan, melainkan akuntabilitas publik yang melekat dalam posisi strategis pejabat bersangkutan. Dalam keterangannya, ia menyoroti bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa pandang bulu.
“Kami menegaskan: bukan jabatan yang sedang diperiksa, tetapi tanggung jawab publik yang menyertainya,” ujar Samsudin.
Indikasi Penyimpangan Anggaran Pendidikan: Dari Hibah hingga Proyek
Dalam penelusuran dan laporan dari berbagai sumber, termasuk informasi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terdapat sejumlah indikasi penyimpangan penggunaan anggaran pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur dari tahun 2017 hingga 2024. Dugaan tersebut antara lain:
- Penyaluran hibah ke lembaga non-pemerintah yang tidak memenuhi syarat administratif,
- Indikasi penggelembungan harga dalam pengadaan sarana-prasarana pendidikan,
- Dugaan intervensi dalam proses pemilihan rekanan proyek.
Kejaksaan Tinggi Jatim telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan pada Maret 2025 lalu. Langkah ini menjadi bukti bahwa kasus ini bukan sekadar rumor, tetapi telah memasuki tahapan penyidikan yang serius.
Meskipun sebagian besar kejadian berlangsung sebelum Aries menjabat, namun sebagai pemegang otoritas tertinggi di dinas saat ini, ia memiliki akses dan kontrol terhadap sistem, dokumen, serta sumber daya yang relevan. Oleh karena itu, publik menuntut agar Aries turut bertanggung jawab dalam membuka fakta-fakta yang ada.
Pemanggilan oleh Kejari Ponorogo: Aries Tak Hadir, Publik Bertanya
LSM LIRA turut menyoroti ketidakhadiran Aries Agung Paewai ketika dipanggil Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai saksi atas dugaan penyimpangan Dana BOS di SMK PGRI 2 Ponorogo yang ditaksir mencapai Rp25 miliar. Ketidakhadiran tanpa penjelasan resmi tersebut menimbulkan spekulasi liar dan dianggap menciderai semangat transparansi.
Samsudin menilai bahwa sebagai pejabat publik, Aries seharusnya menunjukkan sikap kooperatif terhadap proses hukum. “Diam bukan pilihan. Ketidakhadiran tanpa klarifikasi memperburuk persepsi publik dan membuka ruang prasangka,” ujarnya.
OTT Mahasiswa Tak Boleh Tutup Aib Dugaan Korupsi
LSM LIRA juga mengingatkan publik untuk tidak terjebak pada narasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua oknum mahasiswa yang diduga melakukan pemerasan terhadap Aries Agung Paewai. Menurut LIRA, peristiwa itu tidak boleh mengalihkan fokus dari akar permasalahan utama: dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
“OTT mahasiswa bukan tameng moral. Jangan dijadikan alasan untuk menghentikan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang lebih besar,” tegas Samsudin.
Tuntutan dan Seruan LSM LIRA Jawa Timur
Dalam pernyataan resminya, LSM LIRA Jawa Timur menyampaikan lima poin sikap dan tuntutan:
- Mendesak Kejati Jatim dan Kejari Ponorogo untuk menuntaskan penyelidikan secara profesional terhadap seluruh pihak, termasuk pejabat aktif.
- Meminta KPK untuk melakukan supervisi atau mengambil alih penanganan perkara jika proses hukum berjalan lambat atau mengalami kebuntuan.
- Mendorong Gubernur Jatim dan Kemendikbudristek untuk menonaktifkan sementara pejabat yang terlibat dalam proses pemeriksaan guna menjaga objektivitas penyidikan.
- Memohon kepada Presiden RI untuk menjamin independensi aparat penegak hukum dari intervensi kekuasaan.
- Mengajak masyarakat dan media untuk terus mengawal kasus ini agar tidak berhenti di tengah jalan.
Pernyataan Gubernur LSM LIRA Jatim: Hukum Jangan Mandul
Samsudin menutup pernyataan dengan tegas:
“Ini bukan soal siapa pejabatnya, tapi apakah hukum kita masih punya nyali untuk menyentuh jabatan tinggi. Jika Saudara Aries merasa tidak bersalah, maka bukalah ruang pemeriksaan. Jangan sembunyi. Rakyat menunggu kejelasan, bukan alasan.”
LSM LIRA berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dengan obyektivitas dan integritas. Menurut mereka, sektor pendidikan harus menjadi ruang suci dari praktik korupsi. Jika hukum tumpul di hadapan kekuasaan, maka jangan salahkan rakyat jika akhirnya turun tangan.
Pewarta: Edi D/Red/*
