Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menerima rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) agar pemerintah memberi perhatian lebih besar terhadap kualitas menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rekomendasi tersebut menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup dinilai dari tersalurnya makanan kepada para siswa. Kandungan gizi, variasi, kesegaran, dan penerimaan anak terhadap menu juga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan di berbagai daerah. Kualitas makanan yang baik diharapkan mendukung tujuan program, sekaligus mendorong siswa menikmati hidangan yang disediakan dan memperoleh manfaatnya secara optimal.
Dasar rekomendasi itu adalah studi yang dilakukan DEN bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta sejumlah lembaga lain. Kajian tersebut memanfaatkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang berlangsung sejak September 2025 dan mencakup wilayah di seluruh Indonesia. Dengan cakupan nasional, survei dapat memberi gambaran mengenai pelaksanaan MBG pada berbagai konteks sosial dan daerah. DEN menggunakan data tersebut untuk menelaah hubungan program dengan sejumlah aspek kehidupan sekolah, bukan hanya soal makanan yang dibagikan. Hasil kajian menjadi bahan bagi pemerintah untuk memahami capaian program sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
Survei menelaah kaitan MBG dengan kehadiran siswa, semangat belajar, serta rasa lapar yang dialami anak. Dalam temuan yang disampaikan kepada publik, 95 persen siswa mengaku merasa lebih bersemangat setelah program berjalan. Angka tersebut menggambarkan persepsi siswa mengenai perubahan semangat belajar, sementara aspek kehadiran dan rasa lapar menjadi bagian lain yang turut diperiksa dalam kajian. Temuan ini dapat membantu pemerintah melihat pengalaman penerima manfaat secara lebih langsung, tetapi tetap perlu dibaca bersama indikator lain, termasuk mutu dan kecukupan menu.
Anggota DEN Firman Hidayat menyampaikan keterangan mengenai rekomendasi dan kajian tersebut seusai rapat dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Penyampaian hasil studi itu menempatkan kualitas menu sebagai salah satu agenda penting dalam evaluasi MBG. Perhatian terhadap mutu dapat mencakup kesesuaian makanan dengan kebutuhan gizi, keamanan pangan, serta konsistensi penyediaan di sekolah. Pemerintah dapat menggunakan temuan survei sebagai masukan untuk memperkuat pemantauan, mendengar tanggapan siswa, dan memperbaiki layanan secara bertahap. Dengan demikian, keberlanjutan program diharapkan sejalan dengan manfaat yang dirasakan anak-anak di seluruh Indonesia.
Hasil studi yang disoroti Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menunjukkan bahwa mutu menu berkaitan dengan semangat belajar siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam temuan tersebut, 95 persen siswa menyatakan semangat belajar mereka lebih tinggi ketika memperoleh makanan dengan kualitas yang dinilai sangat baik. Angka ini menggambarkan pengalaman yang dilaporkan para penerima manfaat, sekaligus menempatkan kualitas hidangan sebagai salah satu aspek yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan program.
Firman menjelaskan bahwa semangat belajar yang lebih tinggi dilaporkan ketika siswa menerima menu bermutu sangat baik. Sebaliknya, siswa dapat merasakan semangat belajar menurun saat kualitas makanan yang mereka terima buruk. Perbedaan laporan tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan mutu makanan dan kondisi siswa ketika mengikuti kegiatan belajar. Namun, temuan ini perlu dibaca sesuai batasnya: data yang disampaikan menunjukkan hubungan berdasarkan pengalaman atau jawaban siswa, bukan bukti bahwa kualitas menu menjadi satu-satunya penentu semangat belajar.
Semangat belajar juga dapat dipengaruhi berbagai keadaan, sehingga hasil studi tidak semestinya ditafsirkan sebagai hubungan sebab-akibat yang pasti. Keterangan Firman menyoroti pola yang muncul dalam laporan siswa: menu yang dinilai sangat baik beriringan dengan semangat belajar yang lebih tinggi, sedangkan kualitas makanan yang buruk beriringan dengan penurunan semangat. Dengan demikian, mutu menu dapat dipahami sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan pengalaman belajar penerima MBG, tanpa mengesampingkan faktor lain di lingkungan sekolah maupun kondisi masing-masing siswa.
Temuan tersebut memberi perhatian pada pentingnya menjaga kualitas hidangan yang disediakan, selain memastikan program menjangkau para penerima. Menu yang baik tidak hanya menjadi bagian dari layanan pemenuhan gizi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana siswa merasakan kesiapan dan antusiasme mereka untuk belajar. Karena itu, evaluasi mutu makanan dapat menjadi bagian dari pemantauan program. Hasilnya dapat membantu penyelenggara memahami pengalaman penerima manfaat dan melihat apakah kualitas menu tetap terjaga. Meski demikian, penilaian terhadap dampak MBG perlu mempertimbangkan konteks yang lebih luas serta tidak menyimpulkan bahwa perubahan semangat belajar semata-mata disebabkan oleh makanan. Paparan DEN, sebagaimana disampaikan Firman, lebih tepat dibaca sebagai indikasi bahwa kualitas hidangan dan semangat belajar memiliki hubungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program.
Temuan lain yang disoroti Dewan Ekonomi Nasional (DEN) berkaitan dengan kehadiran siswa di sekolah. Berdasarkan pemaparan Firman, siswa yang menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) cenderung lebih jarang tidak masuk dibandingkan siswa yang tidak memperoleh program tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dampak MBG yang diamati tidak hanya menyangkut pengalaman siswa terhadap makanan, tetapi juga berkaitan dengan keteraturan mereka mengikuti kegiatan belajar. Namun, temuan tersebut perlu dibaca sesuai cakupan informasi yang disampaikan, tanpa menyimpulkan penyebab lain yang belum dijelaskan.
Perbedaan tingkat absensi tampak cukup besar pada kelompok masyarakat termiskin, terutama siswa dalam desil 1. Di kelompok ini, siswa yang tidak menerima MBG dilaporkan lebih sering absen, sedangkan siswa penerima relatif tidak absen. Gambaran tersebut menempatkan kelompok dengan kondisi ekonomi paling rentan sebagai bagian penting dalam membaca hubungan penerimaan program dan kehadiran. Menurut Firman, kontras kedua kelompok terlihat jelas, meski paparan yang tersedia tidak memuat angka rinci mengenai jumlah hari absen atau besarnya selisih kehadiran.
DEN juga mencatat bahwa penurunan absensi terlihat semakin besar seiring meningkatnya intensitas penerimaan MBG di sekolah. Dengan kata lain, sekolah yang lebih intens menerima program menunjukkan pola penurunan ketidakhadiran yang lebih besar dalam temuan tersebut. Hubungan ini memberi konteks tambahan untuk menilai pelaksanaan program, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan mekanisme yang menyebabkan perubahan kehadiran. DEN turut mengaitkan mutu menu MBG dengan rasa lapar yang dialami siswa. Kaitan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pembahasan mengenai mutu makanan dan kondisi siswa, tanpa rincian lebih lanjut tentang jenis menu, ukuran porsi, maupun ukuran rasa lapar. Karena itu, temuan absensi dan catatan tentang mutu menu sebaiknya dipahami sebagai aspek berbeda yang sama-sama menjadi perhatian dalam evaluasi MBG. Paparan Firman menegaskan adanya kecenderungan kehadiran yang lebih baik di kalangan penerima, terutama pada kelompok termiskin dan sekolah dengan intensitas penerimaan program yang lebih tinggi.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyoroti bahwa manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum terdistribusi secara merata. Penerima di kawasan perkotaan masih lebih banyak dibandingkan siswa di perdesaan, sementara kelompok ekonomi mampu disebut masih lebih banyak menerima manfaat daripada anak-anak dari keluarga miskin. Ketimpangan tersebut menjadi catatan penting karena program dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi dan proses belajar siswa, terutama mereka yang menghadapi keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
DEN mendorong pemerintah menata pelaksanaan MBG agar kelompok yang paling membutuhkan menjadi prioritas. Masyarakat miskin perlu memperoleh perhatian lebih besar, demikian pula sekolah dan komunitas di wilayah perdesaan. Pemerataan juga perlu menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang dapat menghadapi kendala geografis maupun keterbatasan sarana distribusi. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, kebijakan penyaluran diharapkan tidak hanya mengandalkan kemudahan pelaksanaan, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kerentanan penerima.
Upaya pemerataan dapat membantu memastikan bahwa.
