Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk membagikan telepon seluler gratis kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan pemberitaan yang mengaitkan percakapannya dengan Hashim Djojohadikusumo dengan wacana pembagian ponsel tanpa biaya.
Airlangga menyampaikan penegasan itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa maksud pembicaraannya dengan Hashim bukan seperti yang diberitakan. Dengan demikian, kabar mengenai rencana pemerintah memberikan telepon seluler gratis tidak mencerminkan maksud pernyataan yang disampaikan dalam percakapan tersebut.
Airlangga meluruskan bahwa pembicaraannya dengan Hashim tidak dimaksudkan sebagai pengumuman mengenai program pembagian ponsel kepada masyarakat. Ia menegaskan, “Pemerintah belum memiliki rencana membagikan ponsel gratis kepada masyarakat,” sekaligus menyatakan bahwa maksud percakapan itu berbeda dari tafsir yang berkembang dalam pemberitaan.
Penjelasan tersebut menempatkan isu ponsel gratis sebagai informasi yang perlu dipahami sesuai konteks pernyataan Airlangga. Ia tidak menyampaikan adanya keputusan atau rencana pemerintah untuk menyediakan perangkat telepon seluler secara cuma-cuma. Karena itu, pemberitaan yang mengesankan bahwa pemerintah akan membagikan ponsel gratis perlu dibedakan dari penjelasan yang ia berikan di hadapan awak media pada acara tersebut.
Penegasan Airlangga juga memperjelas bahwa percakapan dengan Hashim bukan berarti pemerintah sedang menyiapkan program bantuan berupa telepon seluler. Sampai pernyataan itu disampaikan, ia menyebut tidak ada rencana pembagian ponsel gratis. Keterangan tersebut menjadi inti klarifikasi atas isu yang beredar, tanpa mengubahnya menjadi pengumuman kebijakan baru atau janji pemberian perangkat kepada warga.
Dengan klarifikasi itu, Airlangga meminta agar maksud pembicaraannya tidak ditafsirkan sebagai rencana pembagian telepon seluler gratis. Pokok yang ia sampaikan tetap jelas: pemerintah belum merencanakan program tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks menjawab isu yang muncul, bukan sebagai pemaparan tentang kebijakan lain.
Isu mengenai kemungkinan pemberian ponsel gratis kepada masyarakat berawal dari pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Dalam kesempatan sebelumnya, Hashim membicarakan gagasan yang ia kaitkan dengan rencana Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu kemudian menjadi perhatian publik karena menyebut perangkat telepon seluler sebagai bagian dari upaya pemerintah mendukung kelompok penerima bantuan sosial. Seiring berkembangnya pemberitaan, muncul pertanyaan mengenai apakah program tersebut telah ditetapkan dan kapan akan dilaksanakan. Karena itu, penting membedakan keterangan Hashim yang lebih dahulu disampaikan dari klarifikasi pejabat pemerintah lainnya mengenai status rencana tersebut.
Menurut penjelasan Hashim, ponsel itu dimaksudkan untuk membantu penyaluran bantuan sosial. Ia menyebut perangkat tersebut dapat mendukung penerima dalam mengakses layanan atau informasi yang berkaitan dengan bantuan. Hashim juga menyampaikan bahwa ponsel yang dibicarakan akan disertai rekening digital tanpa biaya, dengan saldo awal sebesar Rp50 ribu. Rincian mengenai perangkat, rekening, serta saldo tersebut merupakan bagian dari uraian Hashim ketika menjelaskan gagasan itu. Informasi tersebut menggambarkan apa yang disampaikan olehnya pada saat itu, tetapi dengan sendirinya tidak menetapkan bahwa program sudah memperoleh keputusan final, memiliki jadwal pelaksanaan, atau telah masuk tahap distribusi kepada masyarakat.
Perbedaan pernyataan awal dan konfirmasi resmi menjadi pokok penting dalam membaca isu ini. Penjelasan Hashim mengenai tujuan dan fasilitas yang mungkin menyertai ponsel gratis tidak boleh diperlakukan sebagai pernyataan Airlangga Hartarto bahwa pemerintah telah merencanakan atau menyetujui program tersebut. Klarifikasi Airlangga perlu dipahami tersendiri, sesuai dengan keterangan yang ia berikan mengenai sikap pemerintah. Dengan demikian, angka saldo Rp50 ribu dan skema rekening digital tetap merujuk pada rincian yang sebelumnya disampaikan Hashim, bukan konfirmasi dari Airlangga. Pembaca sebaiknya mencermati sumber dan konteks setiap pernyataan, terutama ketika sebuah gagasan yang dibicarakan seorang pejabat diberitakan seolah-olah telah menjadi kebijakan pemerintah yang pasti.Dalam penjelasannya, Hashim menyebut bahwa program rekening gratis yang dibicarakan memiliki sasaran khusus, yakni warga yang baru berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening bank. Menurut Hashim, layanan tersebut bukan ditujukan secara umum kepada seluruh penduduk, melainkan kepada kelompok yang baru mencapai usia dewasa dan belum memiliki akses rekening. Kriteria usia serta kepemilikan rekening itu menjadi dasar untuk mengenali calon penerima. Penjelasan ini membedakan program rekening dari isu lain yang ramai dibicarakan: yang diterangkan Hashim adalah fasilitasi layanan perbankan bagi warga yang memenuhi kriteria, bukan pemberian barang seperti ponsel. Karena itu, sasaran program perlu dipahami sesuai rincian yang ia sampaikan.
Hashim juga menyatakan bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ditunjuk untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi warga tersebut. Peran kedua bank, sebagaimana dijelaskan Hashim, adalah membantu proses agar calon nasabah dapat memperoleh rekening. Keterangan itu menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan direncanakan melalui lembaga perbankan yang disebutkan, bukan melalui pembagian perangkat kepada masyarakat. Namun, rincian mengenai mekanisme pembukaan, persyaratan administratif, jadwal pelaksanaan, maupun cakupan wilayah tidak dapat disimpulkan hanya dari penjelasan tentang penunjukan bank. Informasi yang tersedia dari Hashim berfokus pada kelompok sasaran dan keterlibatan BRI serta BSI sebagai fasilitator. Warga yang ingin mengetahui ketentuan teknis tetap perlu menunggu informasi resmi lebih lanjut dari pihak terkait.
Hashim mengaitkan rencana layanan itu dengan upaya menjangkau penduduk yang belum memiliki rekening bank. Ia menyebut bahwa sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum mempunyai rekening, dengan merujuk pada angka Bank Dunia. Angka dan rujukan tersebut merupakan klaim yang disampaikan Hashim dalam menjelaskan alasan program, bukan rincian yang perlu dianggap sebagai sasaran pasti jumlah pembukaan rekening. Menurut pemaparannya, penyediaan akses bagi warga berusia 17 tahun yang belum menjadi nasabah dapat membantu memperluas jangkauan layanan keuangan. Dengan demikian, tujuan yang ia uraikan berkaitan dengan kepemilikan rekening dan akses terhadap layanan perbankan. Besaran kelompok yang hendak dijangkau serta hasil pelaksanaan program masih bergantung pada penjelasan dan data lanjutan dari pihak berwenang.
Hashim menjelaskan rekening digital sebagai salah satu saluran untuk menyalurkan bantuan tunai kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Dalam skema yang ia paparkan, penerima tidak perlu mengambil bantuan dalam bentuk uang tunai yang dibagikan secara langsung. Dana dapat dikirim melalui rekening digital yang terhubung dengan ponsel masing-masing penerima. Dengan cara itu, perangkat seluler berfungsi sebagai sarana untuk mengakses rekening dan menerima bantuan, bukan sebagai bantuan yang dibagikan pemerintah.
Menurut penjelasan Hashim, pada masa mendatang dana bantuan tersebut akan dikirim langsung oleh Kementerian Keuangan ke rekening digital penerima. Mekanisme ini menggambarkan perubahan cara penyaluran: dari pembagian fisik menjadi transfer dana ke rekening. Penerima yang berhak kemudian dapat mengakses dana melalui ponsel mereka. Keterangan tersebut disampaikan dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa, 13 Oktober. Pernyataan itu menjadi konteks pembicaraan mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam penyaluran bantuan, termasuk penggunaan rekening yang dapat diakses melalui perangkat pribadi.
Namun, penjelasan mengenai rekening digital dan pengiriman bantuan melalui ponsel perlu dibedakan dari isu pembagian perangkat secara gratis. Hashim menerangkan kemungkinan saluran untuk menyalurkan uang kepada penerima yang berhak; hal itu tidak dengan sendirinya berarti pemerintah akan menyediakan ponsel bagi mereka. Airlangga Hartarto telah menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana membagikan ponsel gratis.
