Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026 — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengambil tindakan terhadap pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial yang terindikasi terlibat judi online. Sebanyak 1.900 pegawai terdata dalam penanganan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kemensos menjaga integritas, kedisiplinan, serta kepercayaan publik terhadap aparatur yang menjalankan tugas pelayanan sosial.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 719 orang atau 37,84 persen masuk dalam kategori dugaan pelanggaran disiplin ringan. Selanjutnya, 561 orang atau 29,53 persen berada pada kategori dugaan pelanggaran disiplin sedang. Adapun 620 pegawai atau 32,63 persen termasuk dalam kategori dugaan pelanggaran disiplin berat. Pengelompokan itu dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan hasil penelusuran terhadap indikasi keterlibatan masing-masing pegawai.
Gus Ipul menegaskan bahwa pemberian hukuman dilakukan secara berjenjang, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan. Proses tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2023 tentang Disiplin ASN di Lingkungan Kementerian Sosial. Ketentuan itu menjadi dasar bagi kementerian dalam menentukan tindakan administratif terhadap pegawai yang diduga melanggar disiplin. Dengan penerapan sanksi berdasarkan kategori ringan, sedang, dan berat, setiap penanganan diharapkan berlangsung terukur, proporsional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penindakan ini juga menunjukkan bahwa status sebagai pegawai pemerintah tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi aturan kedinasan. Kemensos menempatkan disiplin dan tanggung jawab sebagai unsur penting dalam pelaksanaan tugas, terutama karena para pegawai berhubungan langsung dengan program perlindungan serta pelayanan sosial bagi masyarakat. Pemeriksaan dan pemberian hukuman tetap dilaksanakan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam regulasi kepegawaian.
Sanksi terhadap 1.900 aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi terlibat judi online tidak diberikan secara seragam. Kementerian Sosial terlebih dahulu melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap setiap pegawai yang diduga melanggar. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan informasi yang diterima sesuai dengan kondisi sebenarnya, sekaligus memberikan kesempatan kepada pegawai terkait untuk menjelaskan aktivitas dan penggunaan rekening atau dana yang dipersoalkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa tingkat hukuman ditentukan berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya ialah intensitas pegawai dalam bermain judi online, termasuk seberapa sering aktivitas tersebut dilakukan. Besaran uang yang digunakan juga menjadi faktor penting dalam menilai tingkat pelanggaran. Selain itu, kementerian melihat waktu terjadinya aktivitas tersebut, apakah berlangsung pada jam kerja atau di luar waktu kerja.
Pertimbangan mengenai jam kerja berkaitan dengan dampak perilaku tersebut terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kedinasan. Pegawai yang melakukan aktivitas judi online pada saat seharusnya bekerja dapat dinilai memiliki pelanggaran berbeda dibandingkan mereka yang melakukannya di luar jam kerja. Meski demikian, penentuan sanksi tetap bergantung pada hasil pemeriksaan secara menyeluruh, bukan semata-mata pada satu indikator.
Bentuk hukuman juga dibedakan berdasarkan status kepegawaian. Ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak sepenuhnya sama dengan aturan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perbedaan status tersebut menjadi bagian dari dasar dalam menetapkan tindakan administratif atau disiplin yang sesuai.
Gus Ipul menegaskan bahwa setiap tingkatan hukuman memiliki ukuran dan pertimbangannya masing-masing. Karena itu, keputusan tidak dapat langsung disamaratakan kepada seluruh pegawai yang masuk dalam daftar indikasi. Setelah proses klarifikasi selesai, kementerian akan menilai fakta, tingkat keterlibatan, serta konsekuensi pelanggaran sebelum menetapkan sanksi berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
Sanksi terhadap aparatur sipil negara yang terindikasi terlibat judi online diberikan secara berjenjang dengan mempertimbangkan status kepegawaian dan tingkat pelanggaran. Ketentuan ini membedakan hukuman bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), mulai dari pelanggaran ringan hingga berat.
Bagi PPPK, pelanggaran ringan dapat dikenai teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman tersebut diberikan sebagai bentuk pembinaan sekaligus peringatan agar pegawai menghentikan tindakan yang melanggar ketentuan disiplin. Pemberian sanksi tetap dilakukan berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang tersedia.
Untuk pelanggaran tingkat sedang, PPPK dapat dikenai pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen. Pemotongan itu dapat diberlakukan selama enam bulan, sembilan bulan, atau 12 bulan, sesuai tingkat kesalahan dan hasil pemeriksaan. Sementara itu, pelanggaran berat dapat berujung pada pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat, tetapi bukan atas permintaan sendiri. Keputusan ini menunjukkan bahwa status PPPK tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi aturan kedinasan.
PNS yang melakukan pelanggaran ringan juga dapat menerima teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Pada tingkat sedang, sanksinya meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.
Adapun pelanggaran berat bagi PNS memiliki konsekuensi lebih luas. Hukuman dapat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan dan penempatan sebagai pejabat pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri sebagai PNS. Penerapan setiap sanksi dilakukan melalui prosedur pemeriksaan disiplin, sehingga keputusan tidak semata-mata didasarkan pada dugaan, melainkan pada penilaian terhadap fakta dan tingkat keterlibatan masing-masing pegawai.
Hasil klarifikasi yang dilakukan Kementerian Sosial menunjukkan bahwa satu orang PNS telah dijatuhi hukuman disiplin berat terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas judi online. Hukuman tersebut berupa pembebasan dari jabatan dan penempatan yang bersangkutan pada jabatan pelaksana selama 12 bulan. Keputusan ini diambil setelah proses pemeriksaan dan klarifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan bukti serta keterangan yang diperoleh selama penanganan perkara.
Sanksi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/MS/KP.06.08/9/2026. Penetapan itu menjadi bagian dari langkah Kemensos untuk memastikan setiap pelanggaran terhadap disiplin, integritas, dan ketentuan kepegawaian ditangani secara proporsional. Pemberian hukuman diharapkan dapat menegaskan bahwa status sebagai aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPPK, membawa tanggung jawab untuk menjaga perilaku, nama baik institusi, serta kepercayaan masyarakat.
Menteri Sosial Gus Ipul berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran Kemensos. Ia mengimbau setiap pegawai mematuhi kode etik dan menjalankan tugas sebagai PNS maupun PPPK secara bertanggung jawab. Menurutnya, kedisiplinan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap hukum, sumpah jabatan, dan norma yang berlaku di lingkungan pemerintahan.
Kemensos juga akan memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Pengawasan tersebut mencakup pemantauan kepatuhan pegawai, penguatan mekanisme pelaporan, serta tindak lanjut atas informasi yang masuk. Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos tidak akan ragu mengambil tindakan tegas yang terukur terhadap pegawai yang melanggar sumpah jabatan, ketentuan, dan kode etik. Langkah itu dilakukan untuk menjaga profesionalisme aparatur sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara berintegritas.
