Kabupaten Sorong PBD – Rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Sorong berlangsung di Aula Patriatama Polres Sorong, Selasa (8/9/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah bersama untuk menangani karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Kapolres Sorong AKBP Jems Oktovianus Tegai, S.I.K. mengatakan, seluruh pihak harus mengambil tanggung jawab dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif.
Menurutnya, penanggulangan karhutla di Kabupaten Sorong sebenarnya sudah berjalan. Polres Sorong bersama pihak terkait telah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah lokasi.
Kapolres juga mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) serta posko khusus penanggulangan karhutla. Keberadaan satgas dan posko dinilai penting untuk mempercepat koordinasi, pemantauan titik api, hingga pengerahan personel saat terjadi kebakaran.
Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sorong Mawardi Nur, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Nimrod Sesa yang mewakili Bupati Sorong, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan TNI. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan perlunya penanganan karhutla secara bersama-sama.
Sekda Kabupaten Sorong Nimrod Sesa mengatakan, pemerintah daerah perlu segera mempersiapkan surat keputusan (SK) tim untuk memperkuat kerja satgas. Pemerintah juga perlu memikirkan kebutuhan posko, termasuk dukungan biaya agar tim dapat menjalankan tugas secara optimal.
“Lebih bagus mencegah dari sekarang, saling bersinergi dalam mengatasi kebakaran hutan dan juga termasuk air bersih,” ujar Nimrod dalam rapat tersebut.
Nimrod berharap satgas yang nantinya terbentuk tidak hanya bertugas menangani kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, satgas tersebut juga dapat mengambil peran dalam menghadapi persoalan lain seperti banjir yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Sorong.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sorong Mawardi Nur mengapresiasi langkah Polres Sorong menggelar rapat koordinasi tersebut. Ia mendorong pemerintah dan seluruh pihak terkait menyiapkan kanal-kanal atau tempat penampungan air sebagai salah satu langkah menghadapi kekurangan air ketika kebakaran hutan terjadi.
Berdasarkan pembahasan dalam rapat, tercatat 17 titik kebakaran terjadi di wilayah Kabupaten Sorong. Kondisi tersebut mendorong seluruh pihak untuk bergandengan tangan memperkuat pencegahan, pemadaman, penyediaan sumber air, serta koordinasi di lapangan agar dampak karhutla dapat ditekan.
(Tim/Red)
