Jakarta | Mohammad Hatta tetap meletakkan jabatan sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956, meskipun sejumlah anggota parlemen berupaya membujuknya agar mengurungkan keputusan tersebut. Bagi Hatta, pengunduran diri itu bukan keputusan mendadak. Ia telah menyampaikan niatnya secara resmi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui surat, pertama pada 20 Juli 1956, lalu kembali menegaskannya pada 23 November tahun yang sama.
Surat kedua, bernomor 47/56, memperjelas bahwa tanggal pengunduran dirinya tetap 1 Desember 1956. Pokok pesannya dapat dirumuskan sebagai berikut: Hatta memberitahukan kepada Ketua DPR bahwa pada tanggal tersebut ia akan meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Penegasan tertulis ini menunjukkan bahwa tenggat itu telah ditetapkan sebelum upaya pembujukan di parlemen mengemuka. Karena itu, surat tersebut menjadi rujukan penting untuk memahami sikap Hatta: ia menyampaikan keputusan melalui jalur kelembagaan dan tidak menarik kembali tanggal yang telah dinyatakan.
Surat 20 Juli menjadi pemberitahuan awal, sedangkan surat 23 November mengulang dan memastikan maksud tersebut menjelang tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, rangkaian surat itu memperlihatkan bahwa pengunduran diri Hatta telah dibicarakan dan disampaikan terlebih dahulu, bukan semata-mata respons terhadap perdebatan politik pada hari-hari terakhir masa jabatannya. Isi surat bernomor 47/56 juga memberi DPR dasar yang jelas untuk memahami bahwa Hatta memang berniat berhenti pada 1 Desember.
Ketika kabar itu beredar, keputusan Hatta segera menjadi bahan pembicaraan di parlemen. Sejumlah anggota DPR mencoba membujuknya agar tetap menjabat, menandakan bahwa pengunduran dirinya dipandang sebagai perkara penting bagi lembaga negara. Namun, upaya tersebut tidak mengubah keputusan yang sudah ia sampaikan secara tertulis. Pada tanggal yang telah ditetapkan, Hatta tetap mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden. Peristiwa ini menempatkan surat-surat kepada Ketua DPR sebagai bagian penting dari proses pengunduran diri sekaligus memperlihatkan batas keberhasilan parlemen dalam membujuknya untuk bertahan.
Partai Nasional Indonesia (PNI), yang keluar sebagai pemenang Pemilu 1955 dengan memperoleh 57 kursi, memandang keinginan Mohammad Hatta untuk mundur sebagai persoalan penting bagi masa depan negara. Dalam pandangan partai, perjuangan revolusi nasional belum sepenuhnya selesai. Indonesia masih menghadapi pekerjaan besar untuk menjaga persatuan, menata pemerintahan, dan membangun kehidupan negara setelah memperoleh kemerdekaan. Karena itu, pengalaman serta keterlibatan Hatta dalam kepemimpinan dinilai tetap diperlukan.
PNI berharap Hatta bersedia membatalkan niat pengunduran dirinya. Jika keputusan itu belum dapat diubah, partai menghendaki agar ia setidaknya menunda langkah tersebut sampai Konstituante menuntaskan penyusunan undang-undang dasar baru. Harapan ini berkaitan dengan pentingnya menjaga kesinambungan kepemimpinan ketika dasar konstitusional negara masih dibicarakan. PNI menilai perubahan besar dalam susunan kepemimpinan sebaiknya tidak berlangsung sebelum proses penting itu memperoleh penyelesaian.
Selain meminta Hatta bertahan sebagai wakil presiden, PNI juga mengajukan gagasan agar ia diberi kesempatan memimpin kabinet. Usulan itu dimaksudkan sebagai jalan untuk mengatasi keruwetan yang tengah dihadapi tanah air sekaligus melanjutkan pembangunan. Dengan pengalaman Hatta dalam pemerintahan dan perjuangan kemerdekaan, partai berharap ia dapat membantu mengarahkan kerja kabinet serta memperkuat usaha pemerintah dalam menangani persoalan nasional. Gagasan tersebut mencerminkan pandangan PNI bahwa kontribusi Hatta tidak semestinya terbatas pada satu jabatan tertentu.
Sikap PNI itu menunjukkan bahwa permintaan agar Hatta mengurungkan atau menunda pengunduran diri bukan sekadar upaya mempertahankan seorang tokoh di pemerintahan. Partai mengaitkannya dengan kebutuhan menjaga stabilitas, menyelesaikan revolusi nasional, dan meneruskan pembangunan. Sebagai pemenang pemilu dengan dukungan parlementer yang besar, PNI menyampaikan harapan politiknya agar Hatta tetap mengambil bagian dalam kepemimpinan pada masa peralihan tersebut. Harapan itu juga menempatkan penyelesaian tugas Konstituante sebagai pertimbangan sebelum perubahan kepemimpinan dilakukan, sesuai sikap yang disampaikan PNI dalam pembahasan mengenai rencana pengunduran diri Hatta.
Menjelang 1 Desember 1956, ketika kabar mengenai keputusan Mohammad Hatta untuk mengundurkan diri menjadi perhatian parlemen, DPR mengambil langkah untuk memperoleh penjelasan langsung. Lembaga itu mengirim delegasi yang terdiri atas lima orang anggota untuk menemui Hatta. Penugasan tersebut dimaksudkan agar para wakil DPR dapat menanyakan sendiri alasan dan maksud pengunduran diri yang telah disampaikan, bukan hanya mengandalkan kabar atau penafsiran yang beredar di kalangan politik.
Kelima anggota delegasi mewakili sejumlah partai dengan latar politik yang berbeda. Mereka adalah Arudji Kartawinata dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Djokrosujoso dari Masyumi, K.H. Masjkur dari Nahdlatul Ulama (NU), Mr. Hardi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Peris Pardede dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Komposisi itu menghadirkan wakil dari beberapa kekuatan politik di DPR dalam satu rombongan. Dengan susunan tersebut, permintaan penjelasan kepada Hatta dilakukan atas nama parlemen melalui delegasi yang anggotanya berasal dari beragam afiliasi.
Tugas utama rombongan itu ialah menemui Hatta dan meminta keterangan secara langsung mengenai pengunduran dirinya. Pertemuan diharapkan memberikan kejelasan tentang keputusan tersebut kepada DPR, sehingga para anggota parlemen memiliki dasar untuk membahas persoalan itu lebih lanjut. Delegasi tidak sekadar menyampaikan keberatan atau membujuk Hatta, tetapi juga menjalankan mandat untuk menggali penjelasan yang dapat dibawa kembali kepada pimpinan lembaga.
Sejak awal, hasil kunjungan itu direncanakan untuk segera disampaikan kepada pimpinan DPR. Kelima utusan dijadwalkan melaporkan hasil pertemuan pada malam hari, setelah mereka selesai menemui Hatta. Pimpinan DPR kemudian akan meneruskan keterangan tersebut ke sidang pleno. Dengan alur itu, penjelasan yang diperoleh dari Hatta dapat menjadi bahan pertimbangan bersama sebelum parlemen mengambil keputusan. Langkah pengiriman delegasi sekaligus menunjukkan bahwa DPR berupaya menanggapi persoalan tersebut melalui konsultasi langsung dan proses kelembagaan, sebelum menentukan sikap resmi terhadap pengunduran diri yang menjadi pokok perhatian saat itu.
Setelah menerima delegasi yang datang untuk membujuknya agar mengurungkan niat, Mohammad Hatta tetap teguh pada keputusan untuk melepaskan jabatan wakil presiden. Upaya tersebut tidak mengubah pendiriannya. Bagi Hatta, pengunduran diri bukan sekadar persoalan pribadi atau perubahan kedudukan, melainkan sikap yang berkaitan dengan keadaan politik dan hubungan kerjanya dengan Presiden Soekarno. Karena itu, pertemuan dengan para utusan tidak menghasilkan kesepakatan untuk menunda ataupun membatalkan langkah yang telah dipilihnya.
Pada malam 1 Desember 1956, DPR mengadakan sidang mulai pukul 21.00 untuk menanggapi keputusan tersebut. Dalam sidang itu, parlemen menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Hatta atas pengabdiannya selama 11 tahun sebagai wakil presiden. Penghargaan itu menandai pengakuan lembaga perwakilan terhadap peran Hatta sejak masa awal Republik, meskipun ia memilih mengakhiri masa jabatannya. Pernyataan Ketua DPR mengenai Hatta perlu dikutip berdasarkan redaksi teks sumber yang digunakan; tanpa redaksi tersebut, kutipan langsung tidak dapat dipastikan. Yang dapat dicatat ialah bahwa sikap resmi DPR pada malam itu berupa penghormatan atas jasa dan pengabdiannya, bukan perubahan terhadap keputusan pengunduran diri.
Kepergian Hatta meninggalkan jabatan wakil presiden dalam keadaan kosong. Kekosongan itu berlangsung sangat lama, hingga 1973, ketika jabatan tersebut kembali terisi. Jarak waktu ini memperlihatkan bahwa pengunduran diri Hatta bukan pergantian singkat dalam susunan pemerintahan, tetapi menjadi titik penting dalam perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Dalam buku biografi politik Mohammad Hatta yang terbit pada 1990, Hatta mengungkapkan alasan di balik keputusannya: ia mengundurkan diri karena tidak lagi sejalan dengan kebijakan Presiden Soekarno. Keterangan tersebut memberi konteks politik bagi keputusan yang tetap dipertahankannya setelah menerima delegasi. 40 kunjungan
