Makassar | Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan polemik keabsahan ijazah. Desakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari respons politik dan hukum terhadap perkembangan perkara yang menjadi perhatian publik. Denny menilai, posisi wakil presiden perlu disikapi dengan mempertimbangkan konsekuensi dari putusan serta proses ketatanegaraan yang sedang berlangsung.
Denny juga menyampaikan pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peluang mengambil langkah hukum progresif, yang kerap disebut sebagai judicial activism. Menurut pandangan tersebut, langkah itu dapat mencakup kemungkinan mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya. Pernyataan ini ditempatkan sebagai pendapat mengenai ruang kewenangan dan pilihan hukum yang mungkin dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, bukan sebagai kepastian atas arah putusan atau hasil proses hukum.
Selain meminta pengunduran diri Gibran, Denny mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menyampaikan pernyataan resmi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menilai, penjelasan dari presiden penting untuk memberikan kejelasan mengenai sikap pemerintah dan perkembangan persoalan tersebut. Di sisi lain, Denny memperkirakan DPR RI belum akan segera merespons atau memproses wacana pemakzulan Gibran. Masa reses dinilai dapat memperlambat pembahasan, koordinasi, serta tahapan yang diperlukan dalam mekanisme politik dan ketatanegaraan.
Polemik ini juga mendapat perhatian dari Iti Anggraini. Ia menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengadukan para komisioner Komisi Pemilihan Umum kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pengaduan tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Gibran dan menjadi bagian dari jalur pengawasan etik terhadap penyelenggara pemilu. Dengan demikian, isu tersebut berkembang melalui beberapa saluran, mulai dari pernyataan politik, kemungkinan langkah hukum, respons lembaga negara, hingga mekanisme pengaduan etik.
Dalam konteks polemik dan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, Themis Indonesia bersama Yayasan Dewi Keadilan Indonesia melaporkan seluruh komisioner KPU RI dan Bawaslu RI kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Langkah tersebut menempatkan DKPP sebagai ruang kelembagaan untuk memeriksa laporan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, sekaligus menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Pelaporan ini menjadi bagian dari dinamika yang menyertai penyelenggaraan pemilu dan perhatian masyarakat terhadap akuntabilitas lembaga terkait.
Di sisi lain, KPU berupaya memperluas partisipasi publik melalui karya video, opini, dan esai. Ruang tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan, pengamatan, serta pandangan mengenai penyelenggaraan pemilu dan pembaruan sistem. Pelibatan publik tidak hanya berlangsung melalui forum formal, tetapi juga melalui karya yang dapat menjangkau khalayak lebih luas, terutama di tengah perubahan pola komunikasi dan meningkatnya penggunaan teknologi digital.
Berbagai karya itu mengangkat isu digitalisasi, reformasi sistem, serta keterlibatan kelompok rentan. Tema-tema tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan tata kelola pemilu perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi sekaligus memastikan akses yang lebih setara bagi seluruh warga. Digitalisasi dapat membantu memperluas informasi dan layanan, tetapi manfaatnya sangat bergantung pada desain sistem, kemudahan penggunaan, serta kesediaan lembaga untuk menerima masukan dari kelompok yang selama ini berisiko kurang terwakili.
Catatan serupa relevan dalam layanan pemerintahan lainnya, termasuk digitalisasi layanan pertanahan. Peralihan layanan ke platform digital tidak otomatis menghapus penyimpangan apabila tidak disertai integritas aparatur dan pengawasan yang efektif. Karena itu, keterbukaan partisipasi perlu berjalan bersama pengawasan publik dan penguatan etika kelembagaan. Teknologi dapat mendukung transparansi, tetapi kepercayaan tetap ditentukan oleh perilaku penyelenggara, mekanisme pemeriksaan, serta tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perlindungan masyarakat, khususnya anak, masih menjadi perhatian utama dalam pembaruan kebijakan hukum di Indonesia. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak disebut telah mencapai puluhan ribu, sehingga diperlukan pencegahan yang lebih kuat, pendampingan bagi korban, serta penanganan perkara yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Penegakan hukum perlu berjalan tegas, tetapi tetap menjamin hak setiap pihak yang terlibat.
Salah satu perkara yang mendapat sorotan ialah kasus perundungan terhadap seorang siswa sekolah dasar di Pemalang. Dalam perkara tersebut, dua anak berhadapan dengan hukum dan menjalani rehabilitasi sosial selama enam bulan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pemulihan, pembinaan, dan pencegahan agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Tegar berharap majelis hakim menggali seluruh fakta yang terungkap di persidangan secara menyeluruh sebelum menjatuhkan putusan, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan keadaan perkara secara utuh.
Sejalan dengan itu, sebuah penelitian menyoroti pentingnya penerapan hukum acara pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Proses penegakan hukum yang adil harus menjamin hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, termasuk akses terhadap bantuan hukum, pemeriksaan yang objektif, serta putusan yang didasarkan pada bukti dan prosedur yang sah. Prinsip tersebut menjadi fondasi untuk mencegah kesewenang-wenangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Komitmen serupa disampaikan dalam pelantikan 13 pengurus DPD Peradi Profesional se-Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Makassar. Kepengurusan tersebut menyatakan kesiapan untuk mengawal penegakan hukum yang adil dan berintegritas melalui peningkatan profesionalisme advokat, penghormatan terhadap etika, serta pendampingan hukum yang bertanggung jawab bagi masyarakat.
Di luar perkara tertentu, kemudahan memperoleh penjelasan juga menjadi bagian penting dari akses informasi. Pertanyaan yang diketik dapat dijawab secara langsung, kemudian diperjelas melalui bahasa yang lebih sederhana, contoh yang berbeda, atau sudut pandang lain sesuai kebutuhan pembaca. Fasilitas ini membantu masyarakat memahami istilah dan proses hukum tanpa mengaitkannya dengan kasus tertentu.
Pemerintah mempercepat revisi Undang-Undang Narkotika sebagai bagian dari upaya memperbaiki penanganan perkara narkotika dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa perubahan tersebut diarahkan untuk membedakan perlakuan terhadap pengedar dan korban penyalahgunaan narkotika. Pembedaan itu dinilai penting agar korban tidak selalu diproses dengan pendekatan yang sama seperti pelaku peredaran, sekaligus membantu mengatasi kapasitas lembaga pemasyarakatan yang telah berlebih. Pemerintah juga sedang mengkaji wacana pemindahan narapidana penyalahgunaan narkotika ke pulau terpencil. Opsi ini masih menjadi bahan pembahasan dalam rangka merumuskan kebijakan pemasyarakatan yang lebih terukur.
Dalam perkara lain, dugaan manipulasi pajak PT Toba Pulp Lestari diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 triliun. Angka tersebut menjadi perhatian dalam penanganan dugaan pelanggaran di bidang perpajakan. Informasi mengenai perkara ini disampaikan sebagai bagian dari rangkaian penindakan hukum yang tengah berlangsung, tanpa mengubahnya menjadi kesimpulan yang berkaitan dengan kebijakan narkotika atau persoalan keamanan lainnya.
Pemeriksaan di sebuah rumah dinas juga menemukan sejumlah komputer yang berada di beberapa ruangan. Perangkat-perangkat tersebut diduga digunakan untuk mengoperasikan sistem judi online. Maruli menyampaikan bahwa Polisi Militer Kodam Jaya telah menahan seorang prajurit yang merupakan penghuni asli rumah tersebut. Prajurit itu diduga menyewakan rumah dinas kepada warga sipil. Keterangan tersebut menjadi bagian dari informasi mengenai pemeriksaan dan dugaan penggunaan tempat untuk kegiatan perjudian berbasis internet.
Sementara itu, kontak tembak terjadi di Maybrat, Papua Barat Daya. Dalam peristiwa tersebut, personel gabungan TNI melumpuhkan tiga anggota OPM. Salah satu korban tewas diidentifikasi sebagai Manfret Fatem. Peristiwa di Maybrat, dugaan penggunaan rumah dinas untuk judi online, perkara pajak, serta agenda revisi Undang-Undang Narkotika merupakan isu yang disampaikan secara terpisah, sehingga masing-masing perlu dipahami berdasarkan konteks dan informasi yang tersedia.
