Jakarta | Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah insentif ekonomi yang dijalankan pemerintah pada kuartal IV 2026. Paket tersebut mencakup perluasan akses keuangan, bantuan pangan, dan dukungan bagi pekerja. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk masing-masing program dengan sasaran penerima dan jadwal penyaluran yang telah ditentukan. Ketiga langkah ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang aktivitas ekonomi menjelang akhir tahun.
Program pertama adalah inisiatif satu orang satu rekening, dengan anggaran Rp1,28 triliun. Sasaran program ini ialah warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun yang belum memiliki rekening. Melalui pembukaan akses terhadap layanan perbankan, program tersebut diharapkan membantu lebih banyak warga menggunakan rekening untuk menerima bantuan maupun melakukan transaksi. Pelaksanaannya berfokus pada kelompok yang belum terjangkau kepemilikan rekening, sehingga pendataan dan proses pembukaan rekening menjadi bagian penting dari penyaluran. Pemerintah menyampaikan program ini sebagai salah satu komponen insentif ekonomi kuartal IV, dengan alokasi tersendiri untuk mendukung perluasan akses tersebut.
Program kedua berupa bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan pangan ini berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2026, dengan anggaran Rp17,54 triliun. Penyaluran beras diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga penerima selama tiga bulan tersebut. Program ketiga adalah bantuan subsidi upah, senilai Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, dengan total anggaran Rp11,97 triliun. Penerimanya adalah pekerja yang memperoleh upah di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota (UMP/UMK). Meskipun dihitung untuk tiga bulan, bantuan subsidi upah itu akan dicairkan sekaligus pada November–Desember 2026. Dengan demikian, ketiga program memiliki bentuk bantuan, kelompok sasaran, dan jadwal yang berbeda, sementara seluruhnya menjadi bagian dari rangkaian dukungan pemerintah pada kuartal IV.
Stimulus perjalanan untuk Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 disiapkan untuk membantu menekan biaya mobilitas masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi. Airlangga menyebut kebijakan ini telah disetujui sebelumnya, pada pertengahan tahun. Secara keseluruhan, paket tersebut ditujukan kepada 16,6 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp883,4 miliar. Dukungan mencakup perjalanan kereta api, angkutan laut, layanan kepelabuhanan, serta penerbangan domestik kelas ekonomi.
Untuk perjalanan kereta api, pemerintah memberikan diskon 30% harga tiket bagi 1,04 juta penerima manfaat. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp95,4 miliar, dengan periode pelaksanaan tercantum mulai 7 November 2026. Pada angkutan laut, diskon 30% diberikan untuk tarif dasar bagi 414,6 ribu penumpang. Program ini didukung anggaran Rp38,3 miliar dan mulai berlaku 19 Oktober 2026.
Dukungan lain berupa diskon 100% tarif jasa kepelabuhanan, yang ditujukan kepada 1,42 juta orang dengan anggaran Rp27,7 miliar. Periode pelaksanaannya tercantum mulai 7 November 2026. Pengurangan biaya pada berbagai moda ini dirancang untuk memperluas akses perjalanan selama masa libur, dengan cakupan serta jadwal berbeda sesuai layanan yang menerima dukungan.
Untuk penerbangan ekonomi domestik, paketnya meliputi insentif PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100%, serta diskon 50% untuk PJP2U dan PJP4U. Kebijakan tersebut menyasar 3,75 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp722 miliar. Perjalanan udara dalam program ini berlaku pada 22 Desember hingga 10 Januari, sementara pelaksanaan kebijakannya disebut mulai 20 Oktober 2026.
Rentang 22 Desember–10 Januari tersebut perlu dibedakan dari periode diskon tiket pesawat yang secara khusus disebut berlaku untuk perjalanan 17 Desember 2026–10 Januari 2027. Dengan demikian, jadwal diskon tiket dan rentang perjalanan udara dalam paket insentif tidak sepenuhnya sama. Masyarakat sebaiknya memeriksa ketentuan operator dan kanal pemesanan resmi sebelum membeli tiket, termasuk tanggal keberangkatan yang memenuhi syarat, besaran potongan, serta ketersediaan kuota. Informasi ini membantu calon penumpang memahami bahwa skema, periode, dan penerima manfaat dapat berbeda menurut jenis layanan transportasi.Stimulus ekonomi yang direncanakan berlanjut pada 2027 mencakup pelatihan, dukungan penempatan kerja, dan keringanan pajak. Rangkaian ini ditujukan untuk memperkuat keterampilan tenaga kerja sekaligus menjaga daya beli serta mendukung kegiatan usaha. Namun, sejumlah kebijakan masih berstatus rencana dan pelaksanaannya bergantung pada aturan teknis yang akan diterbitkan pemerintah. Karena itu, jadwal dan ketentuan akhir perlu merujuk pada pengumuman resmi, termasuk peraturan menteri keuangan, bukan semata-mata pada rincian yang telah disampaikan sebelumnya.
Dalam bidang pekerjaan, pemerintah merencanakan program magang nasional bagi 150.000 peserta, yang dijadwalkan mulai April 2027. Program tersebut diharapkan memberi kesempatan memperoleh pengalaman kerja dan mengenal kebutuhan dunia usaha secara langsung. Selain itu, selama Januari hingga Desember 2027, 300.000 peserta direncanakan mendapatkan kompetensi bersertifikat dan penempatan kerja. Skema ini menggabungkan peningkatan keterampilan dengan akses menuju pekerjaan, sehingga manfaatnya tidak hanya berupa pelatihan. Rincian bidang kompetensi, mekanisme pendaftaran, dan mitra pelaksana akan menentukan bagaimana peserta dapat memanfaatkan program tersebut.
Pemerintah juga merencanakan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja di seluruh sektor dengan penghasilan sampai Rp10 juta per bulan. Kebijakan itu direncanakan berlaku sepanjang Januari–Desember 2027. Jika ditetapkan, fasilitas tersebut dapat mengurangi beban pajak penghasilan bagi pekerja yang memenuhi kriteria, tetapi cakupan dan tata cara penerapannya tetap perlu dipastikan melalui ketentuan resmi. Di sisi lain, batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) saat ini sebesar Rp54 juta per tahun direncanakan untuk ditingkatkan. Penyesuaiannya mempertimbangkan inflasi dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Besaran PTKP baru belum final dan masih difinalisasi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dengan konsultasi bersama DPR RI. Dengan demikian, angka yang berlaku baru dapat dipastikan setelah keputusan resmi diterbitkan. Untuk sektor perumahan, pemerintah merencanakan PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% atas rumah dengan harga jual di atas Rp2 miliar dan paling tinggi Rp5 miliar. Pelaksanaan fasilitas ini masih menunggu penetapan PMK. Calon pembeli dan pelaku usaha sebaiknya memeriksa syarat, periode, serta prosedur klaim dalam aturan akhir sebelum membuat keputusan transaksi.
Selain bantuan tunai, pangan, dan dukungan transportasi, paparan stimulus pemerintah hingga 2027 juga mencakup sejumlah dukungan bagi pekerja, masyarakat yang membutuhkan rumah, serta industri perhiasan. Bentuknya meliputi relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, tambahan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), fasilitas KPR bersubsidi, dan perluasan standar kadar emas yang bebas pungutan PPN. Setiap program memiliki sasaran dan ketentuan tersendiri, termasuk periode pelaksanaan serta batas kelompok upah yang dicantumkan dalam paparan.
Relaksasi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diberikan dalam bentuk diskon sebesar 50% dari iuran. Kebijakan ini ditujukan kepada peserta bukan penerima upah dan berlaku untuk periode Januari hingga Desember 2027. Dengan demikian, diskon tersebut mencakup satu tahun penuh, dengan besaran potongan yang disebutkan dalam paparan sebesar setengah dari iuran JKK dan JKM bagi kelompok peserta tersebut. Ketentuan ini merupakan salah satu komponen dukungan bagi pekerja dalam rangkaian stimulus yang direncanakan pemerintah.
Paparan juga mencantumkan tambahan manfaat insentif JKP yang dibedakan menurut kelompok upah. Bagi pekerja dengan upah di bawah Rp2,3 juta, tambahan manfaatnya sebesar 100%. Untuk kelompok upah Rp2,3 juta hingga Rp3,8 juta, angka tambahan yang disebutkan adalah Rp2,3 juta.
Baca juga: Bantuan Pangan untuk Keluarga di Rangakapan Jaya Berikan Harapan Baru | Kapolres Maybrat Hadiri Pelantikan Kadis Sosial, Sinergi Pemerintah dan Polri Diperkuat | Panduan Mendapatkan Bantuan Sosial KAJ September 2026
