Pringsewu, jejakperistiwa.id ,Sabtu (19/07/2026)Waktu terus berjalan sejak H. Riyanto Pamungkas dan Umi Laila dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu. Amanah rakyat telah diberikan. Harapan masyarakat begitu besar. Namun, di tengah perjalanan pemerintahan, justru muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar dari berbagai kalangan.
“Pringsewu mau dibawa ke mana?”
Pertanyaan itu lahir karena keresahan. Dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan. Banyak pihak menilai masih ada berbagai persoalan yang perlu segera dievaluasi.
Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), Bambang Hartono, C.B.J., E.B.J., mengatakan dirinya merasa prihatin melihat arah pemerintahan yang dinilai belum mampu menjawab harapan masyarakat.
“Pak Bupati, rakyat memilih pemimpin untuk membawa perubahan, bukan untuk menyaksikan semakin banyak polemik yang menimbulkan keresahan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat memudar karena pemerintah lebih sibuk dengan kepentingan jabatan daripada kepentingan rakyat,” tegas Bambang.
Menurutnya, salah satu hal yang banyak dipersoalkan publik adalah kebijakan penempatan pejabat. Di tengah banyaknya aparatur yang telah lama mengabdi dan memahami kondisi Pringsewu, muncul persepsi di masyarakat bahwa kesempatan mereka semakin sempit. Persepsi seperti ini, katanya, perlu dijawab dengan kebijakan yang transparan dan berbasis kompetensi.
Di sisi lain, kritik juga datang dari DPRD Kabupaten Pringsewu. Dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar), terdapat sorotan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten, antara lain mengenai belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja daerah, serta evaluasi terhadap tenaga ahli non-ASN. Hal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap jalannya pemerintahan bukan hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan.
Bambang menegaskan bahwa seluruh kritik tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Kalau kritik datang dari rakyat, mahasiswa, media, organisasi, bahkan DPRD, apakah semuanya salah? Atau justru pemerintah yang perlu lebih banyak mendengar? Seorang pemimpin besar bukan yang selalu merasa benar, tetapi yang berani mengakui kekurangan dan memperbaikinya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang tidak akan dibawa selamanya.
“Pak Bupati, kekuasaan hanya sementara. Hari ini kita dipanggil ‘Pak Bupati’, tetapi suatu saat jabatan itu akan berakhir. Yang akan dikenang bukan kemewahan jabatan, melainkan keberanian membela rakyat dan meninggalkan warisan pembangunan yang nyata. Sejarah tidak mencatat seberapa sering seorang pemimpin tersenyum di depan kamera, tetapi mencatat apakah ia hadir ketika rakyat membutuhkan.”
Sebagai Ketua FKWKP, Bambang mengaku telah berulang kali menyampaikan kritik melalui karya jurnalistik sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan Pringsewu. Menurutnya, kritik bukanlah permusuhan, melainkan bagian dari kontrol sosial agar pemerintah tidak kehilangan arah.
“Kami tidak ingin Pringsewu mundur. Kami ingin pemerintah berani mengevaluasi diri, membuka ruang dialog, dan mengembalikan seluruh kebijakan kepada kepentingan masyarakat. Dengarkan rakyat sebelum kepercayaan itu benar-benar hilang. Masih ada waktu untuk memperbaiki keadaan, tetapi waktu tidak akan menunggu.”
Versi ini tetap keras, menyentuh, dan mengandung “tamparan moral” kepada pemimpin, tetapi tetap berada dalam koridor kritik terhadap kebijakan dan kinerja, sehingga lebih aman secara hukum dan etika jurnalistik.
(*)
Respon (2)