Bogor | Dua perwira Polri yang disebut sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar dipindahkan dari jabatan sebelumnya ke posisi perwira tinggi Yanma Polri. Perpindahan tersebut tercantum dalam surat telegram Kapolri nomor ST/2598/XI/KEP./2026, yang bertanggal 20 November 2026. Dengan demikian, surat telegram itu menjadi dokumen yang mencatat perubahan penempatan kedua perwira tersebut di lingkungan kepolisian. Informasi mengenai mutasi ini perlu dibaca sesuai isi keputusan yang tersedia, yakni pemindahan dari jabatan lama menuju posisi di Yanma Polri. Tidak ada keterangan dalam informasi yang menjadi dasar penulisan bagian ini mengenai alasan khusus yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
Yanma Polri merupakan posisi yang disebut dalam surat telegram sebagai tujuan penempatan baru. Kedua perwira itu sebelumnya mengemban jabatan lain, tetapi rincian jabatan terdahulu maupun nama mereka tidak disertakan dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, perubahan ini dapat dijelaskan sebagai penataan penugasan berdasarkan surat telegram Kapolri, tanpa menambahkan identitas atau rincian yang belum terkonfirmasi. Status mereka sebagai pihak yang disebut tersangka dalam dugaan makar merupakan konteks yang menyertai pemberitaan mutasi, bukan penjelasan tentang sebab keputusan. Penyebutan tersebut juga tidak dengan sendirinya mengubah keterangan administratif tentang perpindahan jabatan sebagaimana tercantum dalam dokumen.
Nomor dan tanggal surat telegram memberikan rujukan yang spesifik untuk mengidentifikasi keputusan tersebut. ST/2598/XI/KEP./2026 diterbitkan pada 20 November 2026 dan memuat perpindahan dua perwira ke posisi perwira tinggi Yanma Polri. Namun, berdasarkan keterangan yang tersedia, tidak dapat dipastikan apakah mutasi itu berkaitan langsung dengan perkara dugaan makar, merupakan bagian dari rotasi rutin, atau didasarkan pada pertimbangan lain. Penjelasan mengenai tujuan, proses, maupun dampak penempatan baru juga tidak tercantum. Oleh sebab itu, pemberitaan yang akurat cukup mencatat isi keputusan dan konteks yang diketahui, sambil membedakan fakta perpindahan dari dugaan mengenai motif di baliknya. Setiap penjelasan lebih lanjut memerlukan keterangan resmi yang mendukungnya.
Dalam perubahan jabatan di tubuh Polri yang dibahas, Irjen Polisi Ahrie Sonta mengalami pergeseran dari posisi Kepala Divisi Hukum Polri. Jabatan yang sebelumnya diembannya itu kini ditinggalkan, dan Ahrie ditempatkan sebagai perwira tinggi Yanma Polri. Dengan demikian, perubahan pada Ahrie mencakup dua hal yang jelas: perpindahan dari jabatan Kepala Divisi Hukum serta penempatan baru sebagai perwira tinggi Yanma. Rincian tersebut menandai posisi Ahrie dalam daftar mutasi, tanpa mengubah keterangan mengenai jabatan asal maupun penempatan barunya.
Posisi Kepala Divisi Hukum Polri yang ditinggalkan Ahrie Sonta selanjutnya diisi oleh Iksantyo Bagus Pramono. Perubahan ini menjadi bagian tersendiri dari rincian mutasi tersebut: Ahrie berpindah ke Yanma Polri, sedangkan Iksantyo mengisi jabatan yang sebelumnya dipegang Ahrie. Nama Iksantyo disebut dalam kaitannya dengan pengisian posisi Kepala Divisi Hukum, sementara penempatan Ahrie disebut sebagai perwira tinggi Yanma. Keterangan mengenai kedua nama itu menjelaskan perubahan susunan jabatan yang terjadi, tanpa memerlukan penambahan uraian mengenai tugas atau alasan penempatan.
Selain Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso juga tercatat mengalami mutasi ke posisi perwira tinggi Yanma Polri. Sebelum perubahan itu, Eko menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat. Rincian jabatan asal tersebut membedakan riwayat penempatan Eko dari Ahrie, yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Hukum Polri. Keduanya memiliki penempatan baru yang sama, yakni sebagai perwira tinggi Yanma Polri, tetapi jabatan yang mereka tinggalkan berbeda. Dengan mencantumkan jabatan asal dan tujuan masing-masing, susunan mutasi kedua perwira itu dapat dipahami secara spesifik. Informasi yang tersedia menyebut nama, posisi sebelumnya, dan penempatan baru, serta pengisian jabatan Ahrie oleh Iksantyo Bagus Pramono.
Sebelum mutasi yang menempatkan dua tersangka dugaan makar di Yanma Polri, Komisi Kode Etik Profesi Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Eko Hadi Santoso. Sanksi itu terkait perkara dugaan penyadapan ilegal. Keputusan tersebut merupakan hasil sidang etik yang memeriksa dugaan pelanggaran oleh Eko, bukan bagian dari keputusan mutasi terhadap dua tersangka lainnya. Dengan demikian, perkara etik Eko dan pemindahan personel ke Yanma merupakan dua perkembangan berbeda dalam tubuh Polri, meskipun keduanya berlangsung dalam rangkaian pemberitaan mengenai perubahan personel dan penanganan perkara.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa majelis KKEP mengambil keputusan setelah sidang berlangsung selama sembilan jam. Lamanya pemeriksaan mencerminkan proses persidangan yang mencakup penyampaian keterangan dan penilaian atas perkara. Dalam sidang itu, majelis menghadirkan sembilan orang saksi. Para saksi tersebut termasuk saksi yang memberikan keterangan meringankan bagi Eko. Keterangan saksi menjadi bagian dari bahan yang diperiksa majelis sebelum menetapkan putusan, bersama pembahasan mengenai dugaan tindakan penyadapan ilegal dan kepatuhan terhadap ketentuan etik yang berlaku di lingkungan kepolisian.
Menurut keterangan Trunoyudo, Eko dinilai terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Penilaian itu menjadi dasar bagi majelis KKEP untuk menjatuhkan sanksi PTDH. Keputusan tersebut menandai bahwa perkara tidak hanya diproses sebagai dugaan tindakan penyadapan ilegal, tetapi juga ditangani melalui mekanisme etik internal kepolisian. Kehadiran saksi yang meringankan tetap tercatat dalam jalannya sidang, namun majelis pada akhirnya menyimpulkan adanya pelanggaran etik dan menentukan sanksi sesuai hasil pemeriksaan. Informasi mengenai putusan itu menjelaskan konteks penegakan disiplin profesi sebelum mutasi yang menjadi sorotan, tanpa menyamakan status maupun perkara Eko dengan dua tersangka dugaan makar yang dipindahkan ke Yanma.
Nama Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso disebut dalam pemberitaan terkait perkara dugaan makar terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh penting lainnya. Informasi yang menjadi dasar pemberitaan itu juga menyebut keduanya ditetapkan sebagai tersangka bersama eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta eks Kadiv Tik Polri Irjen Slamet Uliandi. Keterangan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari informasi mengenai dugaan perkara, bukan sebagai penetapan kesalahan. Status tersangka menunjukkan adanya proses hukum yang berjalan, sedangkan penentuan bersalah atau tidaknya seseorang merupakan kewenangan pengadilan.
Perkembangan yang disampaikan dalam bahan sumber mengaitkan penyidikan dugaan makar dengan perkara penyadapan. Para tersangka dalam perkara penyadapan, menurut keterangan yang tersedia, direncanakan untuk diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan makar. Dengan demikian, pemeriksaan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari pendalaman perkara yang berbeda, dan bukan keterangan bahwa mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara makar. Pembedaan ini penting agar kedudukan setiap orang dalam masing-masing proses hukum tidak tercampur dalam pemberitaan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyampaikan keterangan mengenai perkembangan tersebut setelah penggeledahan sebuah rumah di kawasan Bogor pada Jumat malam, 20 November. Keterangan itu menjadi rujukan untuk menjelaskan rencana pemeriksaan saksi dalam pengembangan kasus dugaan makar. Informasi yang tersedia tidak memuat rincian tambahan mengenai perkara maupun kronologi lain, sehingga penjelasan mengenai keterkaitan ini dibatasi pada hal-hal tersebut. Karena proses penyidikan masih menjadi konteks pemberitaan, setiap perkembangan berikutnya perlu merujuk pada keterangan resmi yang dapat diverifikasi.
Penyebutan Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso dalam hubungan dengan perkara dugaan makar, serta keterangan tentang pemeriksaan para tersangka perkara penyadapan sebagai saksi, menunjukkan bahwa penyidik tengah mengembangkan penanganan kasus. Namun, keduanya merupakan informasi yang berbeda: satu menyangkut penyebutan status tersangka dalam perkara dugaan makar, sedangkan lainnya menjelaskan rencana pemeriksaan saksi.
Baca juga: Wabup Indramayu Jadi Tersangka Korupsi Tunjangan DPRD | Bareskrim Tunda Penetapan Tersangka dalam Kasus Beras Fortifikasi 83 views















