Jakarta | Menteri Perindustrian M Sarmuji mengusulkan agar mobil hybrid, plug-in hybrid, dan range extended electric vehicle (REEV) memperoleh insentif nonfiskal. Menurutnya, dukungan tidak selalu harus diberikan dalam bentuk keringanan pajak atau bantuan langsung. Pemerintah juga dapat mendorong penggunaan kendaraan dengan teknologi elektrifikasi melalui fasilitas yang membantu pemilik kendaraan dalam kegiatan sehari-hari. Usulan tersebut disampaikan Sarmuji saat ditemui di kantornya di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Salah satu fasilitas yang disebut ialah pengecualian kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan REEV dari aturan ganjil genap di kota-kota yang memberlakukan kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan area parkir khusus bagi kendaraan-kendaraan tersebut. Kemudahan seperti ini berpotensi membuat penggunaan mobil elektrifikasi lebih praktis, terutama di wilayah perkotaan dengan lalu lintas padat dan keterbatasan ruang parkir. Bentuk serta mekanisme penerapannya tetap memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.
Sarmuji juga menyinggung fasilitas pengisian daya bagi kendaraan yang memerlukannya. Kebutuhan tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik teknologi masing-masing, sebab tidak semua kendaraan elektrifikasi memiliki pola pengisian yang sama. Plug-in hybrid, misalnya, dapat diisi melalui sumber listrik eksternal, sementara jenis hybrid tertentu tidak dirancang untuk pengisian daya dengan cara tersebut. Karena itu, penyediaan fasilitas perlu mempertimbangkan kebutuhan teknis kendaraan, lokasi, dan akses pengguna, agar insentif yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan.
Selama ini, kendaraan listrik berbasis baterai penuh atau battery electric vehicle (BEV) telah menikmati sejumlah fasilitas. Namun, skema tambahan yang serupa bagi mobil hybrid, plug-in hybrid, dan REEV belum dirumuskan secara khusus. Usulan insentif nonfiskal ini membuka ruang untuk membahas perlakuan yang lebih sesuai bagi beragam teknologi elektrifikasi, tanpa menyamakan kebutuhan setiap jenis kendaraan. Perumusan kebijakan nantinya dapat menentukan bentuk fasilitas, kriteria kendaraan penerima, serta pelaksanaan di tiap daerah. Dengan demikian, usulan tersebut masih menjadi gagasan yang perlu ditindaklanjuti, bukan kebijakan yang telah berlaku.
Dorongan pemberian insentif bagi mobil hybrid dan range-extended electric vehicle (REEV) berangkat dari pandangan bahwa teknologi tersebut dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak. Sarmuji menilai kendaraan yang memadukan mesin pembakaran dengan dukungan motor listrik berpeluang mengurangi kebutuhan BBM dalam penggunaan sehari-hari. Pertimbangan ini dinilai relevan, terutama karena penghematan dapat mencakup pemakaian BBM bersubsidi. Namun, manfaat tersebut masih merupakan penilaian yang disampaikan sebagai alasan kebijakan, bukan hasil pengukuran yang telah dipastikan. Besarnya penghematan dapat bergantung pada jenis kendaraan, pola berkendara, kondisi jalan, dan seberapa luas teknologi itu digunakan.
Selain penghematan BBM, Sarmuji juga mengaitkan kendaraan hybrid dan REEV dengan upaya menekan emisi kendaraan. Menurut pandangannya, pemanfaatan motor listrik dapat membantu mengurangi penggunaan mesin berbahan bakar dalam situasi tertentu, sehingga teknologi ini berpotensi menjadi salah satu pilihan dalam transisi menuju mobilitas yang lebih rendah emisi. Ia menilai produksi dan pemasaran yang lebih masif dapat memperluas penggunaan kendaraan tersebut. Jika adopsi meningkat, potensi pengurangan konsumsi BBM dapat menjadi pertimbangan bagi ketahanan energi nasional. Meski demikian, tidak ada angka terukur yang disampaikan mengenai besaran penghematan atau penurunan emisi yang mungkin dicapai.
Dalam konteks dukungan pemerintah, Sarmuji berpandangan bahwa insentif untuk kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) sudah memadai. Karena itu, perhatian berikutnya dapat diarahkan pada tambahan insentif bagi plug-in hybrid dan REEV, yang mekanisme serta bentuknya masih akan dirumuskan. Perumusan tersebut penting untuk menentukan sasaran, besaran, dan persyaratan bantuan, sekaligus mempertimbangkan dampaknya terhadap industri dan konsumen. Dorongan ini menempatkan teknologi hybrid sebagai opsi yang dinilai dapat mendukung efisiensi penggunaan BBM sambil membantu pengendalian emisi. Keputusan mengenai kebijakan tetap memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk evaluasi atas kesiapan produksi, kebutuhan pasar, dan tujuan ketahanan energi. Hingga rumusan resmi tersedia, alasan penghematan dan lingkungan tersebut perlu dipahami sebagai dasar pandangan Sarmuji, bukan sebagai kepastian hasil.Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana mengomunikasikan usulan insentif bagi mobil hybrid, plug-in hybrid, dan range-extended electric vehicle (REEV) kepada kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan terkait. Pembahasan lintas sektor dinilai penting agar rancangan dukungan dapat mempertimbangkan kondisi industri otomotif sekaligus kewenangan masing-masing instansi. Salah satu pihak yang akan dilibatkan adalah Kementerian Keuangan, terutama untuk membicarakan kemungkinan fasilitas fiskal dan aspek perpajakan. Dengan koordinasi tersebut, usulan diharapkan dapat dikaji secara menyeluruh sebelum pemerintah menentukan bentuk kebijakan yang dapat diterapkan.
Koordinasi juga diperlukan apabila fasilitas yang dibahas mencakup kebijakan di luar ranah industri dan fiskal. Pengaturan lalu lintas maupun kemudahan parkir, misalnya, menyangkut kewenangan pihak lain sehingga perlu dibicarakan bersama instansi yang bertanggung jawab. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menilai kesesuaian usulan dengan aturan yang berlaku, kesiapan pelaksanaan, serta dampaknya bagi pengguna jalan dan masyarakat. Karena itu, pembahasan tidak hanya berfokus pada jenis kendaraan yang akan memperoleh dukungan, tetapi juga pada mekanisme dan pihak yang berwenang menjalankannya.
Pemerintah membuka peluang pemberian insentif fiskal, termasuk keringanan pajak, untuk mendorong pengembangan kendaraan elektrifikasi. Namun, besaran fasilitas bagi mobil hybrid, plug-in hybrid, dan REEV tidak harus disamakan dengan insentif yang diberikan kepada battery electric vehicle (BEV). Perbedaan teknologi, karakteristik kendaraan, serta tujuan kebijakan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan dukungan yang tepat. Sarmuji menekankan bahwa insentif diperlukan untuk membantu pertumbuhan industri otomotif, sekaligus memastikan kebijakan tersebut menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan negara. Melalui pembahasan dengan berbagai pihak, pemerintah dapat menilai rancangan yang seimbang: mendukung investasi dan kegiatan industri, memberi nilai tambah bagi konsumen, serta mempertimbangkan kepentingan publik. Keputusan mengenai skema maupun besaran insentif masih perlu dibahas lebih lanjut bersama instansi terkait.
Menurut Sarmuji, kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan range-extended electric vehicle (REEV) dapat menjadi jembatan yang mempermudah peralihan industri otomotif menuju elektrifikasi. Ketiga jenis kendaraan tersebut memadukan teknologi baterai dengan komponen mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE), meskipun cara kerja dan peran masing-masing sistem berbeda. Perpaduan ini dinilai memberi ruang bagi industri untuk mulai mengembangkan kendaraan elektrifikasi tanpa harus langsung meninggalkan teknologi mesin yang selama ini menjadi bagian penting dari produksi otomotif.
Dari sisi industri komponen, penggunaan baterai dan ICE secara bersamaan berarti sejumlah lini produksi yang sudah ada masih dapat dimanfaatkan. Pabrik dan pemasok tidak harus mengubah seluruh proses maupun fasilitas produksi dalam satu tahap. Penyesuaian dapat dilakukan secara bertahap, seiring meningkatnya kebutuhan komponen untuk sistem elektrifikasi dan kemampuan industri untuk memenuhinya. Sarmuji menilai kondisi tersebut membuat transisi lebih mudah dijalankan dibandingkan perubahan yang menuntut penggantian menyeluruh terhadap lini produksi. Dengan demikian, kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan REEV dipandang berpotensi mendukung kesiapan industri komponen dalam menghadapi perubahan teknologi.
Pandangan itu disampaikan dalam konteks momentum kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta perkembangan teknologi kendaraan elektrifikasi. Kedua hal tersebut menjadi latar bagi dorongan agar pembahasan mengenai insentif baru bagi kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan REEV dapat segera dilakukan. Sarmuji menyatakan pembahasan insentif akan didorong secepatnya dan diupayakan terealisasi pada tahun ini. Pernyataan tersebut menunjukkan target dan upaya yang ingin ditempuh, bukan kepastian bahwa kebijakan telah disetujui atau mulai berlaku. Realisasi insentif tetap bergantung pada proses pembahasan lebih lanjut.
