Jakarta | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membantah adanya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor pusatnya pada Selasa, 13 Oktober 2026. Bantahan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi mengenai aktivitas aparat penegak hukum yang disebut berlangsung pada hari yang sama.
Di sisi lain, KPK mengonfirmasi bahwa sejumlah pegawainya memang melakukan kegiatan di lapangan. Namun, konfirmasi itu belum disertai penjelasan terperinci mengenai bentuk kegiatan, perkara yang sedang ditangani, maupun lokasi spesifik tempat petugas bekerja. KPK juga belum menyampaikan keterangan resmi mengenai pihak-pihak yang mungkin diperiksa atau diamankan dalam kegiatan tersebut.
Perbedaan keterangan itu membuat informasi mengenai dugaan OTT perlu disikapi secara hati-hati. Pernyataan BNPB secara tegas menyebut tidak ada operasi tangkap tangan di kantor pusat lembaga tersebut. Sementara itu, keterangan KPK mengenai kegiatan lapangan belum menyatakan bahwa OTT berlangsung di lingkungan BNPB, sehingga belum terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa kedua informasi tersebut merujuk pada peristiwa yang sama.
Hingga keterangan lebih lanjut disampaikan, status kegiatan KPK pada 13 Oktober 2026 masih belum dijelaskan secara lengkap kepada publik. Belum diketahui pula apakah aktivitas tersebut berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan informasi, atau tindakan penegakan hukum lain. Karena itu, pemberitaan mengenai dugaan penindakan perlu mengacu pada keterangan resmi dari masing-masing institusi dan menghindari penyebutan lokasi maupun pihak yang belum dikonfirmasi.
BNPB dan KPK diharapkan memberikan penjelasan tambahan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai aktivitas tersebut. Klarifikasi mengenai tempat kegiatan, konteks perkara, serta status pihak-pihak yang terlibat akan membantu mencegah spekulasi dan memastikan informasi yang beredar tetap berdasarkan fakta terverifikasi.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyampaikan bantahan atas kabar mengenai adanya operasi tangkap tangan (OTT) di kantor BNPB. Ia mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui peristiwa yang ramai diberitakan tersebut. Karena itu, BNPB belum dapat memberikan keterangan lebih jauh mengenai informasi yang beredar.
Berton menegaskan, sejak pagi hingga siang hari, tidak terdapat kegiatan tangkap tangan di kantor BNPB. Pernyataan itu menjadi penjelasan resmi dari pihak BNPB untuk meluruskan kabar yang menyebut adanya operasi penindakan di lingkungan kantor pusat lembaga tersebut. Penegasan tersebut juga menunjukkan bahwa aktivitas di kantor BNPB pada rentang waktu yang disebutkan tidak berkaitan dengan OTT.
Dalam keterangannya, Berton tidak memberikan rincian lanjutan mengenai kabar dugaan operasi senyap yang disebut-sebut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga tidak menjelaskan lebih jauh mengenai sumber maupun substansi informasi yang beredar. Namun, ia kembali menekankan bahwa tidak ada operasi tangkap tangan di kantor BNPB sejak pagi sampai siang.
Sikap BNPB tersebut menunjukkan bahwa lembaga itu masih menunggu kejelasan mengenai peristiwa yang diberitakan sebelum menyampaikan informasi tambahan. Keterangan Berton terbatas pada penegasan kondisi di kantor BNPB, tanpa mengaitkannya dengan dugaan kegiatan lain di luar lokasi tersebut. Dengan demikian, BNPB hanya memastikan bahwa tidak ada OTT yang berlangsung di kantor pusatnya dalam waktu yang telah disebutkan, sementara informasi lebih lanjut mengenai kabar yang beredar belum disampaikan.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membenarkan bahwa sejumlah pegawai lembaga antirasuah tersebut melaksanakan kegiatan di lapangan pada hari yang sama ketika informasi mengenai aktivitas KPK di lingkungan BNPB beredar. Pernyataan ini menegaskan adanya kegiatan kedinasan yang benar-benar dilakukan, tetapi belum secara otomatis membuktikan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung di kantor BNPB.
Dalam penjelasannya, Setyo tidak menyebut bahwa kegiatan lapangan tersebut merupakan OTT di kantor BNPB. Ia hanya mengonfirmasi bahwa pegawai KPK berada di lapangan untuk menjalankan tugas pada waktu yang berdekatan dengan munculnya kabar tersebut. Karena itu, dua informasi tersebut perlu dipisahkan: konfirmasi mengenai kegiatan pegawai KPK merupakan pernyataan resmi tentang aktivitas lembaga, sedangkan klaim OTT di kantor BNPB masih menjadi isu yang dibantah oleh BNPB. Perbedaan ini penting agar publik tidak menyamakan keberadaan petugas KPK di lapangan dengan lokasi, bentuk, dan hasil penindakan yang belum diumumkan.
Setyo juga belum mengungkap perkara yang sedang ditangani dalam kegiatan tersebut. KPK belum menyampaikan apakah aktivitas itu berkaitan dengan penyelidikan, pengumpulan bahan keterangan, pemeriksaan, atau tindakan penegakan hukum lain. Penundaan penyampaian informasi mengenai perkara dapat menunjukkan bahwa proses internal dan verifikasi fakta masih berlangsung. Oleh sebab itu, keterangan tentang kegiatan lapangan belum dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan mengenai kasus tertentu.
Selain perkara yang ditangani, Setyo belum menjelaskan jumlah pihak yang diamankan. Ia menyatakan bahwa rincian mengenai pihak-pihak yang diamankan akan disampaikan oleh juru bicara KPK. Penyampaian melalui juru bicara diharapkan memberikan informasi yang lebih lengkap, termasuk status hukum, kronologi kegiatan, serta lokasi kejadian apabila data tersebut telah dapat diumumkan. Sampai keterangan resmi berikutnya disampaikan, informasi yang tersedia baru sebatas konfirmasi adanya kegiatan pegawai KPK di lapangan, bukan kepastian bahwa OTT berlangsung di kantor BNPB.
Sesuai ketentuan yang berlaku, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam suatu operasi tangkap tangan. Batas waktu tersebut menjadi bagian dari prosedur awal setelah kegiatan penindakan dilakukan. Dalam periode itu, penyidik dapat melakukan pemeriksaan, mengklarifikasi informasi yang diperoleh, serta menilai keterkaitan setiap pihak dengan dugaan perkara yang sedang ditangani.
Penentuan status hukum tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan informasi awal mengenai adanya kegiatan lapangan. KPK perlu menyelesaikan rangkaian pemeriksaan dan melakukan gelar perkara sesuai mekanisme internal serta ketentuan hukum. Karena itu, keterangan mengenai kedudukan hukum pihak-pihak yang diamankan belum dapat dipastikan sebelum lembaga tersebut menyampaikan hasil pemeriksaan secara resmi. Informasi yang beredar sebelum pengumuman resmi juga perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur.
Hingga adanya penjelasan lebih lanjut, belum terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa status hukum telah ditetapkan. Perkembangan perkara, termasuk keputusan setelah masa pemeriksaan, masih bergantung pada keterangan resmi KPK. Juru bicara KPK diharapkan menyampaikan informasi mengenai kegiatan tersebut melalui saluran komunikasi yang tersedia, termasuk penjelasan prosedural dan langkah penanganan berikutnya. Dengan demikian, detail mengenai kegiatan lapangan serta pihak-pihak yang diamankan masih menunggu keterangan resmi juru bicara KPK.
Baca juga: Kegiatan Olahraga Rakyat Segera Digelar di Kalimalang | Kegiatan Menarik di Jakarta Pusat untuk September 2026
