Jakarta | Kesaksian mengenai keberangkatan jemaah haji tanpa antrean mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji yang berlangsung di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026. Muhammad Atsiir Abdul Aziz, Direktur Pengembangan Bisnis PT Nur Rima Al Waali, dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai pengalaman perusahaan travel tersebut dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Dalam keterangannya, Atsiir mengungkapkan bahwa PT Nur Rima Al Waali pernah memberangkatkan 34 jemaah haji tanpa melalui antrean reguler. Pernyataan itu menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan saksi karena menyangkut mekanisme keberangkatan jemaah di luar pola pendaftaran haji yang umumnya mengharuskan calon jemaah menunggu sesuai nomor antrean.
Kesaksian tersebut disampaikan ketika majelis hakim menggali informasi mengenai proses penyelenggaraan haji, termasuk akses travel terhadap kuota yang tersedia. Atsiir menjelaskan pengalaman perusahaan yang dipimpinnya dalam memberangkatkan jemaah pada musim haji 2024. Keterangan itu kemudian dicatat sebagai bagian dari rangkaian fakta yang sedang diuji dalam perkara dugaan penyalahgunaan kuota haji.
Pernyataan direktur travel itu memberikan gambaran awal mengenai bagaimana sebagian jemaah dapat berangkat pada tahun yang sama tanpa mengikuti masa tunggu sebagaimana berlaku bagi pendaftar haji reguler. Namun, makna dan implikasi dari keberangkatan tersebut masih menjadi bagian dari pemeriksaan di persidangan. Majelis hakim dan para pihak terkait perlu mencermati keterangan Atsiir bersama bukti serta kesaksian lain untuk menilai proses dan dasar keberangkatan 34 jemaah itu.
Keterangan Atsiir juga menempatkan perusahaan travel sebagai salah satu pihak yang memiliki informasi langsung mengenai pelaksanaan keberangkatan haji 2024. Karena itu, kesaksiannya diharapkan membantu mengurai alur penyediaan kuota, hubungan jemaah dan penyelenggara perjalanan, serta prosedur yang digunakan hingga para jemaah dapat diberangkatkan tanpa antrean.
Dalam persidangan perkara kuota haji, Jaksa KPK Greafik Loserte memusatkan pertanyaan pada aktivitas perusahaan travel yang disebut berkaitan dengan keberangkatan sejumlah jemaah pada 2024. Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk mengklarifikasi informasi mengenai 34 jemaah yang disebut dapat berangkat tanpa mengikuti antrean. Fokus jaksa bukan pada uraian lain, melainkan pada kepastian apakah keberangkatan puluhan jemaah itu benar-benar terjadi melalui perusahaan yang diperiksa.
Untuk memperoleh penjelasan yang lebih terarah, jaksa merujuk pada istilah “34 pax T-0” yang tercatat pada tahun tersebut melalui NRA Group. Istilah itu menjadi dasar pertanyaan dalam sidang karena menunjukkan adanya penyebutan 34 orang yang berangkat pada waktu tanpa masa tunggu. Dengan mengangkat istilah tersebut, jaksa berupaya memastikan makna dan kebenaran informasi yang tercantum dalam pemeriksaan terkait aktivitas travel.
Pertanyaan Greafik Loserte pada dasarnya diarahkan untuk mengonfirmasi apakah 34 jemaah memang diberangkatkan tanpa antrean melalui NRA Group pada 2024. Konfirmasi ini penting dalam pemeriksaan karena menyangkut kesesuaian informasi mengenai “34 pax T-0” dan kenyataan keberangkatan para jemaah. Dengan demikian, jaksa menelusuri secara khusus kebenaran keberangkatan tanpa masa tunggu tersebut, tanpa memperluas pertanyaan pada rincian lain di luar informasi yang sedang diklarifikasi dalam persidangan.
Setelah jumlah jemaah yang diberangkatkan dikonfirmasi, pemeriksaan berlanjut pada mekanisme pembiayaan keberangkatan tanpa antrean. Jaksa menanyakan kepada Atsiir apakah perusahaan membebankan fee percepatan kepada jemaah yang memperoleh layanan tersebut. Pertanyaan itu diarahkan untuk memperjelas apakah terdapat biaya khusus di luar komponen pembayaran yang telah disepakati dalam layanan perjalanan haji.
Dalam pemeriksaan tersebut, jaksa menyebut adanya nilai fee yang dikaitkan dengan proses percepatan keberangkatan. Namun, bahan keterangan yang tersedia tidak memuat nominal fee secara eksplisit. Karena itu, angka tersebut tidak dapat dijelaskan lebih lanjut tanpa merujuk pada keterangan resmi yang lengkap. Informasi yang dapat dipastikan hanya menyangkut adanya pertanyaan jaksa mengenai pembebanan biaya dan respons saksi terhadap hal tersebut.
Atsiir tidak menyangkal nilai fee yang disebutkan oleh jaksa. Sikap tersebut menjadi bagian penting dari pendalaman persidangan, sebab saksi tidak memberikan bantahan terhadap pernyataan mengenai biaya percepatan. Meski demikian, tidak membantah suatu nilai yang disebutkan dalam pertanyaan tidak serta-merta menjelaskan seluruh detail transaksi, termasuk waktu pembayaran, pihak yang menerima, maupun dasar pengenaan biayanya.
Pemeriksaan kemudian menempatkan fee percepatan sebagai salah satu aspek yang perlu dikaitkan dengan keberangkatan 34 jemaah pada 2024. Jaksa tampak berupaya menggali hubungan layanan tanpa antrean dan biaya yang dibebankan kepada jemaah melalui perusahaan. Keterangan saksi dalam bagian ini menjadi bahan untuk menilai bagaimana skema tersebut dijalankan, tanpa menarik kesimpulan di luar isi persidangan.
Dengan demikian, pokok pemeriksaan bukan hanya mengenai jumlah jemaah, tetapi juga mengenai kemungkinan adanya pungutan untuk mempercepat keberangkatan. Atsiir tidak membantah nilai fee yang disebut jaksa, sementara nominal dan rincian penerapannya tetap bergantung pada bukti serta keterangan lain yang disampaikan dalam persidangan. Fakta tersebut perlu dibaca secara hati-hati agar tidak muncul penafsiran atau angka tambahan yang tidak tercantum dalam sumber pemeriksaan.
Kesaksian Atsiir mengenai keberangkatan 34 jemaah tanpa antrean pada 2024 disampaikan dalam konteks persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji. Dengan demikian, keterangan tersebut merupakan bagian dari materi pemeriksaan di pengadilan, bukan pernyataan yang berdiri sendiri di luar proses hukum. Dalam persidangan itu, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas disebut sebagai salah satu terdakwa.
Di hadapan majelis hakim, Atsiir menerangkan pengalaman travel dalam memberangkatkan jemaah serta proses pemeriksaan terkait fee. Keterangan tentang jemaah yang dapat berangkat tanpa mengikuti antrean menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kesaksiannya. Namun, bahan yang tersedia tidak menjelaskan secara menyeluruh dasar administratif keberangkatan tersebut, mekanisme pembagian kuota, maupun hubungan hukum setiap pihak yang disebut dalam perkara.
Pemeriksaan mengenai fee juga perlu dipahami sebagai bagian dari upaya pengadilan menggali fakta dan keterangan yang relevan dengan dakwaan. Kesaksian seorang saksi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses persidangan, tetapi penilaian atas kekuatan dan keterkaitannya tetap berada pada kewenangan majelis hakim. Karena perkara masih dibahas melalui tahapan hukum, informasi mengenai kesaksian tersebut belum dapat digunakan untuk menyatakan bahwa pihak tertentu terbukti melakukan pelanggaran.
Oleh sebab itu, pemberitaan mengenai keberangkatan tanpa antrean dan pemeriksaan fee sebaiknya ditempatkan secara proporsional sebagai keterangan dalam sidang dugaan korupsi kuota haji. Fakta mengenai siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme kuota dijalankan, serta apa hasil akhir perkara masih bergantung pada keseluruhan bukti, keterangan para saksi, pembelaan terdakwa, dan putusan pengadilan. Tidak ada dasar dalam bahan sumber untuk menarik kesimpulan lebih jauh mengenai kesalahan pihak tertentu ataupun hasil persidangan.
Baca juga: Pentingnya Keterlibatan Jokowi dalam Sidang Korupsi Kuota Haji Tambahan | Sidang Korupsi Kuota Haji Yaqut: Dito Ariotedjo Jadi Saksi | Antrean BBM di Makassar Berangsur Menurun Berkat Strategi Pertamina
