Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti kondisi ekonomi nelayan Indonesia yang dinilainya masih sangat memprihatinkan. Dalam pernyataannya, ia menyebut banyak nelayan berada di desil 1, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau kategori sangat miskin. Penilaian itu menunjukkan bahwa aktivitas melaut belum otomatis mampu mengangkat pendapatan dan kualitas hidup keluarga nelayan.
Zulkifli mengaitkan kondisi tersebut dengan nilai tukar nelayan yang berada pada angka 103,9. Angka itu berarti, dari modal yang dinilai sebesar 100, nelayan hanya memperoleh keuntungan sekitar 3. Selisih yang tipis tersebut harus digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari pangan, biaya bahan bakar dan perawatan kapal, hingga pendidikan anak. Dengan keuntungan yang terbatas, sebagian keluarga nelayan masih bergantung pada bantuan beras dan bantuan tunai agar dapat memenuhi kebutuhan makan sehari-hari serta menyekolahkan anak.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli dalam acara kick-off Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menilai persoalan kesejahteraan nelayan tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat pengelolaan sumber daya laut dan memberantas praktik penyelundupan. Menurutnya, laut Indonesia memiliki potensi besar, tetapi manfaat ekonominya harus lebih dirasakan oleh masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada hasil laut.
Zulkifli menegaskan bahwa penderitaan nelayan yang telah berlangsung selama 80 tahun tidak semestinya dibiarkan. Kondisi tersebut, menurut dia, memerlukan perhatian dan kebijakan yang berkelanjutan, termasuk perlindungan terhadap mata pencaharian, akses permodalan, peningkatan produktivitas, serta jaminan pemasaran hasil tangkapan. Perbaikan kesejahteraan nelayan dinilai penting bukan hanya untuk mengurangi kemiskinan, melainkan juga untuk memperkuat kehadiran dan penguasaan Indonesia atas wilayah lautnya.
Zulhas menilai kemiskinan menjadi salah satu faktor yang melemahkan posisi nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi laut. Menurut pandangannya, kondisi ekonomi yang sulit membuat nelayan tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk mengolah dan memperoleh keuntungan dari kekayaan bahari secara optimal. Laut Indonesia memiliki potensi besar, tetapi potensi tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan manfaat bagi nelayan apabila mereka masih berada dalam keadaan miskin.
Dalam pandangan Zulhas, keterbatasan tersebut menyebabkan nelayan Indonesia kalah kuat dibandingkan nelayan dari sejumlah negara lain. Ia menyebut nelayan dari China, Vietnam, Thailand, dan Jepang sebagai pihak yang lebih kuat dalam menguasai lautan Indonesia. Pernyataan itu menggambarkan adanya kesenjangan kemampuan nelayan Indonesia dan nelayan dari negara-negara tersebut dalam memanfaatkan sumber daya laut serta mendapatkan keuntungan dari sektor bahari.
Zulhas mengaitkan kemampuan nelayan negara-negara tersebut dengan kondisi kehidupan mereka yang dinilai lebih makmur. Kemakmuran, menurutnya, memberikan dasar yang lebih kuat bagi nelayan untuk beraktivitas dan mengambil manfaat dari potensi laut. Sebaliknya, kemiskinan membuat nelayan Indonesia berada pada posisi yang lemah, sehingga mereka tidak dapat menikmati hasil laut secara sebanding dengan potensi yang tersedia. Pandangan ini menempatkan peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai hal penting dalam memperkuat kemampuan Indonesia memanfaatkan sektor bahari. Ketika kehidupan nelayan membaik, mereka diharapkan memiliki daya yang lebih besar untuk memperoleh keuntungan dari laut dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengutip data Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengenai besarnya kerugian akibat pencurian sumber daya kelautan Indonesia. Berdasarkan data yang disitir tersebut, nilai kerugian negara dari aktivitas pencurian di laut disebut mencapai hampir Rp200 triliun setiap tahun. Angka itu menggambarkan besarnya potensi ekonomi yang hilang sebelum hasil laut dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat pesisir.
Data mengenai nilai kerugian tersebut merupakan keterangan yang dikaitkan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, bukan perhitungan yang secara langsung dibuat oleh Zulhas. Dalam penyampaiannya, Zulhas menggunakan angka itu untuk menekankan persoalan yang lebih luas, yaitu lemahnya posisi nelayan Indonesia dalam mengelola serta mengamankan wilayah laut nasional. Ia menilai kondisi nelayan yang masih miskin dan terbatas dari sisi kemampuan usaha dapat membuat ruang pemanfaatan laut lebih mudah dikuasai atau dimanfaatkan oleh nelayan asing.
Menurut penilaian Zulhas, ketika aktivitas penangkapan ikan lebih banyak dilakukan pihak asing, penerimaan yang seharusnya masuk kepada negara dan masyarakat Indonesia ikut berkurang. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh nelayan lokal melalui persaingan yang semakin berat, tetapi juga oleh kapasitas fiskal pemerintah. Berkurangnya pendapatan dari sektor kelautan, dalam pandangan tersebut, mempersempit ruang anggaran untuk memperkuat pengawasan laut.
Zulhas juga menghubungkan persoalan itu dengan keterbatasan pemerintah dalam membeli persenjataan dan meningkatkan kemampuan angkatan laut. Laut yang luas membutuhkan kapal, sistem pemantauan, personel, serta perlengkapan pertahanan yang memadai. Namun, apabila potensi penerimaan hilang akibat pencurian, kemampuan negara untuk membiayai kebutuhan tersebut turut terbatas. Dengan demikian, hubungan sebab-akibat yang disampaikan Zulhas berawal dari lemahnya nelayan dan penguasaan laut oleh pihak asing, berlanjut pada menyusutnya pendapatan negara, lalu berpengaruh terhadap kapasitas pengamanan wilayah laut.
Pemerintah menyiapkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu langkah untuk mengentaskan kemiskinan nelayan sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Program ini dirancang tidak sekadar menyediakan permukiman, tetapi membangun kawasan yang mampu mendukung seluruh rangkaian usaha perikanan, mulai dari persiapan melaut, pendaratan hasil tangkapan, pengolahan, hingga pemasaran.
Kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai ekosistem nelayan yang terintegrasi. Di dalamnya direncanakan tersedia bengkel kapal untuk membantu perawatan dan perbaikan armada, balai pelelangan ikan sebagai tempat transaksi hasil tangkapan, serta stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memudahkan nelayan memperoleh kebutuhan operasional dengan lebih tertata dan mengurangi hambatan yang dapat menekan pendapatan.
Selain itu, Kampung Nelayan Merah Putih akan dilengkapi fasilitas pendingin dan pabrik es. Infrastruktur rantai dingin ini penting untuk menjaga mutu ikan sejak didaratkan, sehingga hasil tangkapan tidak cepat rusak dan memiliki nilai jual yang lebih baik. Dengan dukungan fasilitas pengolahan dan penyimpanan, nelayan diharapkan tidak selalu berada pada posisi yang lemah ketika menjual hasil tangkapannya.
Seluruh fasilitas tersebut direncanakan dikelola oleh Koperasi Nelayan Merah Putih. Pengelolaan melalui koperasi diharapkan dapat membuat berbagai layanan kawasan berjalan secara terkoordinasi, sekaligus memberi ruang bagi nelayan untuk terlibat dalam pengelolaan usaha bersama. Model ini juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi nelayan di tingkat lokal.
Berdasarkan keterangan Zulhas, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih telah dimulai di 100 lokasi. Pemerintah menargetkan pembangunan mencapai 1.039 titik dan selesai pada Juni tahun berikutnya. Target itu menunjukkan skala program yang luas, dengan penekanan pada penyediaan sarana terpadu agar kawasan pesisir tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi nelayan yang produktif dan berkelanjutan.
